Pertamina dan Pengelolaan Migas Pasca UU No 22/2001

Sebagaimana disinggung sebelumnya, lahirnya UU migas yang satu ini memang sarat dengan intervensi asing. Kebaradaannya sangat mengkerdilkan Pertamina, sebagai representasi negara dalam mengelola kekayaan migas nasional.

Tata kelola migas di bawah payung UU “liberal” itu mengandung beberapa resiko yang merugikan kita sebagai bangsa. Pertama, berdasarkan UU tersebut, kontraktor asing yang akan mengusahakan migas di Indonesia, langsung menandatangani kontrak dengan BPMIGAS sebagai representasi Pemerintah. Secara tidak langsung, UU ini menjadikan posisi Pemerintah “sejajar” dengan kontraktor asing. Konsekuensinya, apabila terjadi dispute, Pemerintah bisa diseret ke arbitrase internasional.

Ke dua, BPMIGAS, sebagai institusi yang akan menerima dan mengelola migas bagian negara, bukanlah institusi bisnis. Konsekuensinya, BPMIGAS tidak dapat melakukan sendiri jual-beli migas yang menjadi bagian negara. Kalau masalah impor minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik mentah maupun BBM, Pertamina masih bisa diandalkan untuk melakukan hal itu. Tetapi bagaimana dengan penjualan minyak maupun gas yang dihasilkan dari kerjasama dengan kontraktor asing?

Contoh kasus yang nyata adalah penjualan gas dari Lapangan Tangguh, Papua, beberapa waktu lalu. Penjualan gas ke Asia Timur tersebut, yang di dalamnya ada bagian negara, dilakukan oleh kontraktor asing. BPMIGAS tidak bisa turun langsung dan hanya “meminjam tangan” mereka. Hasilnya bisa kita lihat, mereka menjual dengan harga di bawah standar. Negara diindikasikan mengalami kerugian trilyunan rupiah. Untungnya, Pak JK waktu itu langsung action, sehingga obral gas murah-meriah itu terpaksa dikaji ulang.

Ke tiga, sebelum ada UU No 22/2001 tersebut, investor cukup melalui satu pintu: Pertamina. Setelahnya, investor migas harus melalui rentetan 3 pintu birokrasi: ESDM, BPMIGAS dan Depkeu cq Bea Cukai. Selain birokrasi yang lebih panjang, investor juga harus melalui pintau Bea Cukai, untuk mendatangkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan ekslorasi. Padahal, seharusnya ada keringanan bagi investor yang akan melakukan kegiatan eksplorasi, demi penemuan cadangan migas baru yang signifikan.

Sebagaimana pernah dikatakan oleh Kurtubi, pengamat kondang perminyakan Indonesia, bahwa diberlakukannya UU Migas No 22/2001 telah menyebabkan Indonesia menjadi net oil importer secara permanen. Selain karena yang tersisa memang daerah-daerah yang sulit secara geologi, rantai birokrasi yang lebih panjang juga turut menyebabkan terus menurunnya investasi migas sejak 1998 lalu. Tak pelak, kegiatan eksplorasi pun menurun. Akibatnya, hampir tidak ada penemuan cadangan migas baru yang cukup berarti, kecuali prentilan-prentilan saja. Ujungnya, produksi migas kita terus menukik turun. Jika pada tahun 1999 produksi kita masih 1,5 juta barel, tahun 2009 lalu hanya 940 ribuan barel.

Untuk itu, ada dua alternatif solusi untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, kembali ke tata kelola migas sesuai dengan UU No 8 tahun 1971. Biarkan Pertamina kembali yang memegang kendali manajemen. Kita sudah melihat bahwa Pertamina mampu berbenah. Dengan kondisi Pertamina saat ini, serta dengan dukungan iklim politik yang demokratis dan terbuka,  kita patut optimis, Pertamina akan dapat melaksanakan amanah negara ini dengan lebih baik. Tentu, penyempurnaan draft dan substansi UU ini diperlukan, agar tidak kontraproduktif dan menyebabkan Pertamina kembali ke masa suram,  seperti tahun 70-an lalu.

Ke dua, jadikan BPMIGAS sebagai entitas bisnis (BUMN), atau jadikan ia bagian dari Pertamina. Hal ini dimaksudkan agar BPMIGAS mampu mengelola minyak dan gas yang merupakan bagian negara. Ia bisa melakukan jual-beli, dengan  pengawasan langsung oleh stakeholder, terutama eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi istilah “kecolongan”, obral gas ke negara lain, di saat kondisi domestik membutuhkan.