Konsen Saya Terhadap Tambang Freeport

Banyak yang menilai, bahwa problem terbesar tambang Freeport (gambar dari sini) adalah soal royalti kepada Negara yang terlampau kecil: hanya 1%. Itu untuk emas – yang katanya produk ikutan. Untuk hasil tembaga, Freeport memberikan royalti sekitar 3% – angka yang sebetulnya juga mengenaskan. Setidaknya angka 3% inilah yang “direstui” undang-undang pertambangan. Memang, angka 1% atau 3% itu di luar pajak, khususnya pajak penghasilan, yang rata-rata sebesar 35%. Tetapi di sini pajak tak layak diperhitungkan, mengingat setiap pelaku usaha – yang tidak memanfaatkan kekayaan Negara pun, bayar pajak penghasilan.

Tanpa perlu mengkajinya secara mendalam, angka-angka itu jelas tidak adil bagi Negara – dan rakyat selaku pemangku kepentingan. Sebagai pembanding, di negara-negara lain, untuk tambang emas, rata-rata royalti bagi negara di atas 5%. Belum lagi jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi.

Dalam tambang minyak atau gas bumi, bagian Pemerintah sebesar 85% net, setelah kontraktor mendapatkan penggantian biaya operasi dan membayar pajak. Secara gross, bagian Pemerintah rata-rata 55 – 60%.

Di samping itu, Pemerintah juga mengatur skema first tranche petroleum (FTP) untuk mengamankan bagian Negara, untuk mengantisipasi biaya operasi membengkak (di atas 100% pendapatan gross). FTP biasanya sebesar 10%. Kalau biaya-biaya tidak di-mark-up, posisi Negara cukup aman. Kalau biaya operasi dimanipulasi, ya wassalam juga. Tapi setidaknya, hitam di atas putih, PSC migas memberikan bagi hasil yang cukup fair.

Di luar persoalan besaran royalti, sebetulnya problem yang lebih mendasar adalah soal kedaulatan Negara. Absurd? Tidak!

Kedaulatan Negara tercermin dari posisinya sebagai “pemilik” sumberdaya alam, dalam hal ini emas dan tembaga. Konsekuensinya, hanya negara yang berhak memiliki emas dan tembaga yang ditambang dari bumi Papua itu. Negara punya hak untuk membawa kemana, mau dijadikan apa, serta menjual dengan harga berapa, atas emas dan tembaga itu. Negara secara mutlak memiliki mineral right dan mining right.

Lantas Freeport, selaku kontraktor, dapat apa?

Freeport berhak atas manfaat ekonomis dari investasi yang dia tanamkan. Dia berhak atas economic right. Gampangnya: Freeport berhak dapat “upah” dari Negara. Pertanyaan selanjutnya: Negara mau membayar Freeport pakai apa? Jika Negara punya duit, bayar upah itu pakai duit. Kalau Negara dianggap tidak mampu mengupah Freeport pakai duit, ya silakan pakai emas atau tembaga sebagai upah. Perhitungan keekonomian jelas harus dilakukan, agar Freeport selaku investor mendapat keuntungan ekonomis. Tetapi posisi Negara dalam hal ini jelas: sebagai pemilik. Tanpa bisa diganggu gugat.

Prinsip kedaulatan Negara ini tercermin di dalam model PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Di dalam PSC, Negara bertindak sebagai pemilik minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Karena itu, Negara berhak mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional minyak dan gas bumi, termasuk ke mana dan dengan harga berapa minyak dan gas yang dihasilkan itu dijual. Untuk kontraktor, mereka mendapatkan “upah” berupa minyak atau gas bumi dalam bentuk bagi hasil produksi (production sharing).

Lain halnya dengan Freeport. Negara nyaris tidak punya akses terhadap emas dan tembaga yang dihasilkan. Negara hanya dapat “persenan” alakadarnya. Negara tidak berhak mengatur ke mana emas dan tembaganya itu dilarikan, dijual ke mana dan dengan harga berapa.

Pertanyaannya: mengapa tambang emas dan tembaga Papua, dan semua tambang lainnya dari perut bumi pertiwi, tidak menggunakan skema yang sama atau identik dengan PSC? Bukankah konstitusi tidak membedakannya?

Di masa yang lalu, khusunya pada pada era revolusi kemerdekaan, mungkin hanya minyak dan gas bumi yang dianggap “strategis” bagi Negara, sedangkan komoditas tambang lainnya tidak. Karena itu, para pendiri republik dulu memisahkan antara model kontrak minyak dan gas bumi, dengan tambang umum lainnya, termasuk emas dan tembaga. Tetapi hari ini jelas tidak. Emas, tembaga, batubara, bijih besi, timah, dan lain-lain, adalah kekayaan alam yang juga sifatnya strategis. Keberadaannya harus diolah secara benar, sehingga memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Untuk itu, terhadap tambang emas dan tembaga Freeport ini, konsen saya sangat jelas: bongkar lagi model kontrak karya tambang Freeport di Papua. Ganti dengan model kontrak yang sesuai dengan konstitusi: dimana Negara sebagai pemilik sumberdaya alam, berhak atas emas dan tembaga yang dihasilkan. Selanjutnya berikan bagian Freeport sebagai upah bagi kontraktor – secara layak. Tak ada lagi cerita Negara tidak punyak akses terhadap emas dan tembaga yang dihasilkan.

Jadi, tidak sekedar re-negosiasi. Kenaikan angka royalti bagi Negara memang penting, tetapi tidak sepenting menguasai atau memiliki emas dan tembaga yang dihasilkan dari sana.   

Saya kira, hanya dengan cara inilah amanat konstitusi kita ditegakkan: bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

24 thoughts on “Konsen Saya Terhadap Tambang Freeport

  1. pasti ada campur tangan yang berkepentingan juga disini yang gg mikirin negara cuma mikirin kantong sendiri😦 miris banget emas di rumah sendiri seenaknya aja “maling” keluar masuk dan si tuan rumah cuma bisa manggut2 seolah seperti sedang sakit gigi😦

  2. Kalo menurut saya sih.. sebenernya pihak Freeport udah ngasih cukup besar kok.. tapi ke siapa? Ya para pengambil keputusan di negara ini, sehingga Freeport mendapatkan kebebasan untuk mengeruk hasil bumi di Papua sana…

    Letak masalahnya ada di para pengambil keputusan itu.. seandainya saja nggak mikir udel-e dewe… pasti mereka bisa bernegosiasi lebih baik lagi untuk kepentingan Indonesia..

    sayangnya, kemampuan dan keinginan mereka bernegosiasi lebih baik lagi sudah tertutupi dengan jumlah besar yang akan atau sudah masuk ke kantong pribadi mereka..

    Jd, kepentingan masyarakat menjadi nomer paling akhir.

    • Masalah upeti bagi penguasa memang bukan masalah khas tambang freeport. Itu masalah umum negara ini.
      Yg saya soroti adalah problem pelanggaran konstitusi yg nyata, bukan yg terselubung (yg terselubung mgkin lebih byk).
      Secara nominal, duit yg dikasih ke indonesia memang gede, satuan T. Tetapi secara persentase, kecil sekali, hanya 1% utk emas, dan maksimum 3% utk hasil tembaga (di luar pajak, dan pajak memang tak layak diperhitungkan di sini). Tentu sangat kecil dibanding pendapatan yg digondol freeport. Duit belasan juta dolar yg “disumbangkan” ke kepolisian itu nothing dibanding hasil tambang di sana.
      Anyway, sy setuju bahwa kepentingan rakyat memang jd prioritas sekian. Ujung2nya, memang masalah kita adalah: moral.

  3. Artikelnya bagus, kritis banget. Sama dengan Bapakku kalau bercerita sambil minum teh! Selalu mengegbu-gebu dengan maslaah satu ini.

    • Ya, memang dunia pertambangan tidak banyak diulas di media umum. Untuk tambang Freeport lebih minim lagi infonya, karena lokasinya nuh jauh di sana. Belakangan mencuat karena kisruh buruh Freeport, ditambah situasi keamanan yg menghangat, jadilah Freeport ikut terekspoase.

  4. kalo di tengok dr kronologis sejarah sih…kontrak dg freeport warisan orba dan kompensasinya pemerintah orba dapat akses dana segar ke lembaga “rentenir internasional”. nah karena dah dpat utangan banyak atas rekom USA..pemerintah jd serba salah untuk tegas soal freeport. Tapi sebenarnya kalo pemerintahnya cerdik dan berani, freeport ini bisa jadi alat bargaining yang strategis lawan USA…

  5. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s