Iklan “Kaleng” UU Migas

Beberapa hari ini, cukup ramai diberitakan soal gugatan iklan “kaleng” UU migas, yang dimuat di Kompas pada tanggal 9, 17 dan 27 Agustus lalu. Mereka yang menggugat: Kwik Kian Gie, Sri Edi Swasono, Kurtubi, Rizal Ramli dan Marwan Batubara. Lima tokoh itu memang dikenal sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan pengelolaan migas nasional.

Apa pasal? Pertama, dari sisi redaksional, iklan itu sama sekali tidak memuat siapa yang beriklan. Ke dua, substansi iklan itu sendiri yang dinilai membohongi publik, karena diduga memutarbalikkan sejumlah fakta tentang UU migas. Untuk diketahui, pemuatan iklan itu memang bertepatan dengan momentum judicial review jilid 2 UU migas di MK, yang diajukan oleh beberapa ormas Islam terbesar: NU, Muhammadiyah, Persis, dll.

Saya sendiri tidak melihat langsung apa isi iklannya. Yang jelas, sekitar tanggal 9 itu juga, saya membaca koran Tempo, yang memuat satu artikel tentang pembelaan terhadap UU migas yang tengah digugat. Artikel itu ditulis oleh ahli hukum dari UI. Substansi isinya: UU migas tidak bertentangan dengan UUD 45, bahkan sejalan, karena BPMIGAS mewakili negara selaku pemilik sumberdaya migas.

Argumentasi bahwa UU migas sejalan dengan konstitusi, khususnya Pasal 33, sebagaimana dinyatakan di dalam iklan “kaleng” maupun di artikel itu, bisa kita kuliti kelemahannya (yang oleh para penggugat itu disebut ‘kebohongan’).

Konstitusi kita jelas menyatakan bahwa sumberdaya migas dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya ada dua tema besar dalam pengelolaan migas yang sejalan dengan konstitusi: pertama, dari sisi kepemilikan serta pengelolaannya oleh negara; ke dua, dari sisi penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan orang per orang.

Mari kita lihat. Dari sisi kepemilikan, Pasal 12 ayat 3 UU migas jelas menyerahkan kewenangan pengelolaan migas pada badan usaha atau bentuk usaha tetap (BU/BUT). Artinya, ‘kuasa pertambangan’ jelas sudah ditransfer ke kontraktor sejak awalnya. Lantas apa peran BPMIGAS? BPMIGAS hanya sebuah badan pengendali managemen migas, tetapi secara legal sebetulnya kontraktor sudah memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, berdasarkan UU ini.

Dari sisi penggunaan, lebih terlihat jelas lagi bahwa spirit UU migas sudah jauh menyimpang dari konstitusi. Pasal 28 ayat 2 UU migas menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) diserahkan ke mekanisme pasar. Meskipun istilah “mekanisme pasar” ini disamarkan dengan istilah “persaingan usaha yang sehat dan wajar”.

Di samping itu, UU migas secara sistematis jelas meminggirkan peran Pertamina sebagai perusahaan milik negara. Padalah, jika kita telaah secara jujur arti kata “dikuasai oleh negara” – yang termaktub di dalam konstitusi itu, maka bukan hanya soal ‘pemilikan’ (mineral right) dan ‘pengelolaan’ (mining right – kuasa pertambangan) sumberdaya migas itu oleh negara, tetapi ‘pengusahaan’nya (economic right) pun oleh negara. Dan negara sudah punya instrumen untuk menjalankan peran ‘pengusahaan’ kekayaan yang dimilikinya, yaitu BUMN.

Apabila, dalam praktiknya, BUMN tadi tidak sanggup melakukan sendiri, maka risiko dan manfaatnya bisa saja dibagi dengan pihak swasta melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Yang jelas, perusahaan negara tetap memegang kendali, sebagai representasi pemilik sumberdaya alam.

Kedua parameter itu yang tampaknya tidak bisa ditunjukkan oleh si pemuat iklan, sehingga ia memilih untuk ‘bersembunyi’, tidak mencantumkan identitasnya dalam iklan itu. Atau, jangan-jangan para tokoh penggugat itu benar: ada pembohongan publik dan pemutarbalikan fakta di sana?

Menguji Gagasan ‘Petroleum Fund’ (1)

Beberapa pekan lalu, seorang kawan memberikan file kumpulan artikel dari salah seorang pejabat teras BPMIGAS. Dari sekitar 40-an artikel, ada satu ide yang menarik perhatian saya, yaitu ide ‘petroleum fund‘.

Pada dasarnya, ide ini berangkat dari keprihatinan akan minimnya data migas, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menjadi krusial, mengingat daerah-daerah eksplorasi migas beberapa tahun belakangan ini mulai gencar merambah ke arah timur.

Sekedar untuk me-refresh, bahwa dari sekitar 60 cekungan sedimen (belakangan diklaim ada 86 cekungan atau lebih) yang diduga mengandung potensi hidrokarbon, baru sekitar 15 di antaranya yang sudah dieksploitasi. Sebagian besar memang ada di wilayah barat – termasuk Kalimantan. Jadi, cadangan minyak kita yang diisukan akan habis dalam waktu 11 tahun itu (sekitar 4 milyar barel), sebetulnya hanya berasal dari sepertiga wilayah kita yang berpotensi mengandung migas.

Masih cukup banyak daerah-daerah frontier yang perlu kita gali potensinya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Persoalannya, ketersediaan data-data subsurface di daerah-daerah ini umumnya masih minim. Karena itu muncul pemikiran: mengapa Pemerintah tidak melakukan survey atau akuisisi data-data yang diperlukan oleh investor itu? Pertanyaan ini akan mengantarkan kita pada pertanyaan berikutnya: dari mana Pemerintah mengalokasikan dana itu?

Di sinilah ide ‘petroleum fund‘ hadir sebagai alternatif. Ini semacam ‘dana abadi’ bagi kepentingan pengelolaan migas nasional. Dana ini diperoleh, utamanya, dari signature bonus yang berasal dari kontraktor migas pada saat penandatanganan kontrak PSC. Sebagai gambaran, satu kontraktor migas bisa memberikan signature bonus 1 – 30 juta US$, bergantung pada besar potensi migas yang ada di wilayah tersebut.

Sejauh ini, dana segar dari kontraktor itu langsung masuk ke rekening Kementerian Keuangan sebagai pendapatan negara. Timbul pemikiran: bagaimana kalau dana ini ‘dikembalikan’ ke industri migas – dalam bentuk kegiatan survey atau akuisisi data-data migas?

Data-data itu jelas dibutuhkan investor untuk melihat sejauhmana potensi migas yang mungkin dikembangkan. Tanpa data-data yang memadai, jangan berharap ada investor yang mau ‘berjudi’ di industri migas, apalagi untuk daerah-daerah yang masih virgin.

Dengan data-data migas yang mencukupi, investor diharapkan mau melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi lebih lanjut di daerah-daerah frontier tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berpeluang meningkatkan penemuan cadangan migas, dan dalam jangka menengah – panjang, dapat meningkatkan produksi migas nasional.

Gagasan ini cukup menarik. Saya hanya ingin melengkapi gagasan ini dengan beberapa catatan.

Pertama, dengan adanya petroleum fund, pendapatan Pemerintah dari signature bonus harus direlakan untuk tidak dinikmati secara langsung, demi pencapaian nasional yang jauh lebih besar di masa depan. Ini bisa jadi mengorbankan target-target jangka pendek kementerian, khususnya penerimaan signature bonus. Para pemangku otoritas sektor energi harus bersedia mengubah orientasi target penerimaan ini menjadi target-target investasi di petroelum fund. Tidak ketinggalan, barangkali “Senayan” juga minta dilibatkan dalam pembahasan konsep ini, mengingat keterkaitannya dengan penerimaan negara.

Ke dua, perlu dikaji lebih jauh, siapa instansi yang sebaiknya diberikan kewenangan mengelola dana-dana ini. Dalam situasi sekarang, tentunya kita bisa menunjuk BPMGAS selaku pengendali kegiatan hulu migas. Namun, bagaimana mekanisme administrasi pemerintahannya? Apakah memungkinkan, pendapatan negara yang diperoleh melalui kementerian, tetapi pengelolaannya dipisahkan dari mekanisme APBN – mengingat sifatnya sebagai ‘dana abadi’?

Idealnya, dana-dana ini diterima dan dicatat sebagai penerimaan perusahaan negara: kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Tetapi ini menuntut syarat yang fundamental: pengelolaan migas harus diserahkan kembali ke perusahaan negara, atau, untuk menyiasatinya, ‘lebur’ kembali BPMIGAS menjadi bagian dari perusahaan negara. Tentu ini pilihan yang tidak mudah.

Bagaimana pun, sudah waktunya bagi kita untuk memikirkan gagasan ini lebih serius.

Kepemimpinan: Solusi Masalah Energi Masa Depan

1957: nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya peninggalan Belanda, terjadi secara besar-besaran. Ada sekitar 600-an perusahaan, 300-an di antaranya bergerak di bidang perkebunan, 100-an perusahaan pertambangan, dan sisanya perusahaan dagang, jasa, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya beberapa perusahaan yang menjadi cikal-bakal perusahaan migas nasional: Pertamina.

1960-an: Soekarno menggandeng beberapa petinggi militer yang dianggap piawai dalam bidang manajemen, yang ditugasi mengelola perusahaan-perusahaan itu. Oleh sebagian orang, ini dianggap sebagai langkah politik Sang Presiden untuk menjaga loyalitas militer. Dalam konteks latar politik inilah, nama Ibnu Soetowo muncul, sebagai perwira yang ditugasi mengelola perusahaan migas nasional.

Sadar betul bahwa saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia yang mumpuni, juga dana yang cukup, maka dia mengundang pihak asing untuk bermitra dengan Indonesia, dengan skema bagi hasil produksi (production sharing). Konsep sederhana dari model pengelolaan ini sudah saya tuangkan di dalam tulisan saya yang lain. Di tangan dinginnya, sektor migas nasional mulai bangkit – bahkan bisa menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Model PSC (production sharing contract) mulai diperkenalkan dan ditiru oleh banyak negara lainnya di dunia.

Tak butuh waktu lama, produksi migas nasional juga mulai mengambil perannya sebagai penopang perekonomian nasional. Dari produksi mulai puluhan ribu barel, hingga menembus angka 1 juta barel per hari.

Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, dalam hal ini dia sebagai peletak pondasi, dunia migas nasional juga mencatatkan rekor yang membanggakan: Indonesia menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia sejak dekade 70-an.

Atas prestasi itu, sudah pasti, dia tidak bekerja sendirian. Selalu ada tangan-tangan terampil yang menopang suatu karya monumental – dan tak tercatat dalam sejarah. Namun, di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Indonesia yang masih lemah, belum mandiri dalam pengelolaan sumber energi, tetap bisa berdaulat – seiring dengan tumbuhnya industri migas nasional.

1976: hanya selang 1-2 tahun setelah dia diberhentikan – akibat isu tak sedap yang menerpanya, Indonesia mencatat rekor produksi minyak 1,6 juta barel per hari. Tahun-tahun berikutnya, angka produksi minyak terus turun. (Hingga awal 1990-an, setelah lapangan raksasa berikutnya ditemukan di Cekungan Sumatera Tengah, produksi kita baru bisa menembus angka yang sama. Sejak itu, Produksi minyak kita tak pernah lagi menyentuh angka 1,6 juta barel per hari).

Sampai di situ, Ibnu Sutowo telah membuktikan kiprahnya, menjadikan sektor migas sebagai back bone perekonomian nasional.

Sadar akan ketergantungan kepada minyak bumi yang mulai akut, maka pada pertengahan 1990-an, pemerintah mencanangkan program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi, yang ujungnya mengarah pada pengembangan energi alternatif. Namun, entah apa sebab, hingga lebih dari 15 tahun sejak itu, 2012, energi alternatif yang digadang-gadang tak tumbuh seperti yang diharapkan.

Geothermal yang mulai diekplorasi akhir 1970-an, dan mulai dikembangkan 1980-an, juga hingga kini masih stagnan. Dari 27 giga watt potensi geothermal yang ada di nusantara, baru sekitar 1 – 1,5 giga watt saja yang sudah dimanfaatkan.

Bioenergi, yang dalam 10 tahun terakhir ini santer diwacanakan, juga masih jalan di tempat. Perannya tak lebih sebagai pencampur BBM fosil (semacam bio-solar), itu pun porsinya tak sampai 5%. Ribuan hektar tanaman bioenergi masih melambai-lambai menunggu arah angin kebijakan yang bisa mentenagai perkembangan bioenergi tanah air.

Energi angin, matahari, energi gelombang laut, dan lain-lain, juga hingga kini belum keluar dari ruang laboratorium, atau lokasi-lokasi pilot project.

Yang vital, namun sering terlupakan, adalah infrastruktur energi itu sendiri. Sejauh ini, salah satu penghambat pemanfaatan energi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur energi yang masih minim. Sebagai contoh, produksi gas kita surplus, namun tak kunjung bisa dimanfaatkan akibat minimnya fasilitas pengangkutan dan pendistribusian gas. Pemerintah sebetulnya sudah punya solusi, dengan membangun FSRU (Floating storage regasification unit). Namun hingga kini pembangunannya juga molor tak jelas.

Peran Kepemimpinan di Sektor Energi

Terlepas dari pertarungan kepentingan di sektor energi ini, semua gambaran tersebut di atas menyisakan satu ruang kosong: absennya kepemimpinan yang kuat di sektor energi. Sejak Ibnu Sutowo meninggalkan kursinya di Pertamina pada 1975, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, kita belum menemukan lagi sosok seperti dirinya: kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bisa meyakinkan kita sebagai bangsa bahwa kita mampu mengelola sektor energi secara mandiri dan berdaulat. Tidak ada campur tangan asing, atau kelompok kepentingan tertentu, yang begitu kuatnya, sehingga ia mampu mendikte pengelolaan energi nasional.

Namun, situasi memang sudah jauh berubah. Di tengah iklim politik demokrasi-multi partai, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sering tak sejalan, kepentingan orang-orang kaya yang dibungkus baju partai politik, tekanan kepentingan negara adidaya, serta tantangan ekonomi yang semakin berat, tugas kepemimpinan di sektor energi saat ini tak akan semudah jaman Ibnu Sutowo dulu.

Kepemimpinan di sektor energi yang kuat, menurut saya, memiliki 3 pra-syarat:

  • Kepemimpinan nasional yang juga kuat, khususnya dalam berhadapan dengan kelompok kepentingan, baik lokal maupun asing.
  • UU energi yang berpihak pada kepentingan nasional, tidak liberal.
  • Struktur kelembagaan pengelola sektor energi yang kuat dan terintegrasi – tidak unbundling.

Mari sedikit kita kupas kondisi kita, berdasarkan 3 parameter di atas: Kepemimpinan nasional kita sangat lemah. Pemimpin kita “besar”, tapi tak cukup kuat. Jangankan menghadapi tekanan asing, tekanan para saudagar pun tak mampu dibendung. Kasus Lapindo adalah salah satu contohnya.

UU migas coraknya jelas: liberal. UU ini adalah contoh ideal yang menggambarkan kuatnya tekanan asing. UU ini juga sekaligus melemahkan struktur kelembagaan pengelolaan sektor energi kita, dengan cara mengkotak-kotakkan, tidak terintegrasi, dan garis kordinasinya yang sering tumpang tindih. Kewenangan national oil company kita, Pertamina, dimutilasi sedemikian rupa, sehingga tidak jelas lagi mana perusahaan negara (NOC), mana perusahaan saudagar, dan mana perusahaan asing. Semua diperlakukan sama, bahkan posisinya terbalik: perusahaan negara kerap dikalahkan oleh pemerintahnya sendiri.

Di samping itu, dengan diperlakukan seperti sekarang, perusahaan negara (Pertamina, juga PLN dll) dihadapkan pada intervensi banyak pihak: DPR, partai politik, Kementerian ESDM, BPMIGAS, BPH MIGAS, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan berbagai kelompok kepentingan. Dulu, untuk mengintervensi Pertamina, hanya ada satu “pintu”: presiden sendiri. Ini yang berlaku sekarang di Petronas, Malaysia.

Cukup sulit melahirkan seorang pemimpin sektor energi sekuat Ibnu Sutowo, di tengah situasi seperti itu.

Meskipun demikan, kita tentu harus tetap optimis. Kita masih bisa berharap munculnya sosok seperti JK, Dahlan Iskan, Jokowi, dan segelintir pemimpin publik lainnya yang dianggap memiliki leadership yang mumpuni, untuk memimpin negara ini. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, rencana-rencana berjangka, blue-print, kebijakan-kebijakan makro, road-map atau apa pun namanya, serta hasil-hasil penelitian dan pilot project sektor energi, bisa diimplementasikan secara masif di lapangan.

Menyoal Konsep Subsidi BBM

Kamis, 8 Maret 2012, di MetroTV, pk. 19:00: debat besar (barangkali yang terbesar) dan nyaris tanpa jeda terjadi antara 2 kubu yang berseberangan dalam memandang tata kelola migas nasional.

Di satu sisi, berderet para pemangku otoritas sektor energi: Jero Wacik, Dahlan Iskan – yang dalam debat itu sebetulnya tidak ambil bagian, Widjajono Partowidagdo, R. Priono, Karen Agustiawan, juga terlihat duduk di barisan kedua: Evita Legowo. Di sisi seberang: ada nama Kwik Kian Gie, Kurtubi, Effendi Simbolon, Revrisond Baswir dan beberapa politikus senayan.

Pak Kwik, yang dikenal kritis tentang tema subsidi BBM, mengawalinya dengan satu pertanyaan mendasar: by definition, apa sebetulnya subsidi itu? Apakah, dalam konteks subsidi BBM ini, Pemerintah betul-betul mengeluarkan cash dari APBN – atau hanya opportunity lost akibat hilangnya sebagian value dari BBM?

Menurutnya, subsidi yang dihitung oleh Pemerintah itu tidak sepenuhnya betul. Bahwa subsidi akan membuat APBN jebol – bahkan ekonomi collaps – juga statement yang perlu diluruskan.

Ada baiknya, untuk memahami jalan pemikiran Pak Kwik, saya suguhkan data berikut (tidak eksak betul, data per hari):

  • Minyak mentah produksi sendiri (bagian negara): 550 ribu barel (setara 400 ribu barel BBM)
  • Impor minyak mentah: 270 ribu barel (setara 200 ribu barel BBM)
  • Impor BBM: 500 ribu barel

Dari data di atas, terlihat bahwa total kebutuhan BBM kita sekitar 1,1 juta barel. 400 ribu barel (BBM) di antaranya berasal dari bumi pertiwi. Sisanya, sekitar 700 ribu barel, impor.

Perlu diungkap secara gamblang bahwa membengkaknya angka subsidi itu disebabkan karena Pemerintah berangkat dari asumsi dasar: seluruh kebutuhan minyak mintah, baik dari perut bumi sendiri maupun dari Singapura, dibeli dengan harga pasar! Karena itu, Pertamina juga membeli minyak mentah milik Pemerintah (sebanyak 550 ribu barel, sekitar 40% dari total kebutuhan crude) dengan harga pasar. Bisa dibayangkan berapa ratus triliun duit yang harus dirogoh dari kocek Pertamina, untuk membayar minyak mentah bagian negara. Ini yang kemudian dicatat sebagai penerimaan negara dari sektor migas.

Padahal, menurut Pak Kwik, juga didukung oleh Pak Kurtubi, semestinya pengadaan minyak bagian negara ini tidak dihargai dengan harga pasar, melainkan hanya dihitung berdasarkan biaya lifting, yang lazim dikenal dengan cost per barel. Hal inilah yang membuat hitung-hitungan subsidi menjadi bias.

Untuk melihat seberapa besar bias hitungan subsidi akibat dua asumsi berbeda ini, lihat fakta ini: lifting cost berkisar US$ 8 – 30 per barel, sedangkan harga minyak mentah dunia (anggap) US$ 110 per barel. Selisihnya sekitar US$ 80. Bisa dihitung, kalau US$ 80 dikali 550 ribu dikali 365 hari, maka total setahun sebesar US$ 16 milyar, atau nyaris Rp 150 T. Ini bias dari sisi biaya pengadaan crude.

Untuk dijual dalam bentuk BBM, lagi-lagi, Pemerintah juga mengacu pada harga yang berlaku di pasar Singapura (MOPS – Mean of Platt’s Singapore), ditambah “alfa”. Alfa ini merupakan biaya distribusi dan margin untuk Pertamina. Untuk minyak impor dalam bentuk BBM, kurang lebih 500 ribu barel, memang sudah harga jadi (MOPS). Untuk crude yang diolah sendiri, sekitar 800 ribu barel (550 ribu barel minyak Pemerintah dan 270 ribu barel impor), entah biaya “masak”nya lebih rendah atau lebih tinggi, juga harga jual BBM-nya mengacu pada MOPS. Inilah bias ke dua dari perhitungan subsidi.

Jadi, menjawab pertanyaan Pak Kwik: apakah untuk subsidi BBM, Pemerintah mengeluarkan cash 100% sejumlah uang subsidi yang tertera di APBN? Secara hitungan akuntansi: Ya. Namun, yang patut dicatat, itu terjadi karena dua hal: (a) Pertamina “dipaksa” membeli minyak Pemerintah dengan harga pasar; dan (b) Pertamina juga menjual BBM, baik yang diolah sendiri maupun yang diimpor, dengan patokan harga Singapura.

Arus cash-nya sebagai berikut: dari rekening Pertamina-masuk ke Kementerian Keuangan untuk membeli crude Pemerintah-lalu sebagian dikembalikan ke Pertamina dalam bentuk subsidi BBM. Patut juga dicatat, bahwa Pemerintah, sebagaimana diungkap Pak Kwik, masih surplus – dari sektor migas ini. Berdasarkan hitung-hitungannya, Pemerintah masih surplus sekitar Rp 97 Trilyun.

Beberapa asumsi dasar perhitungan Pak Kwik tidak tepat benar, tetapi kesimpulan akhirnya betul: bahwa Pemerintah masih surplus pendapatan dari minyak bumi.

Lalu, apakah ini yang dianggap akan menyebabkan ekonomi collaps? Jelas tidak. Bahwa dengan membengkaknya angka subsidi, surplus dari sektor migas berkurang: ya! Tetapi ia masih surplus.

Bahwa kemudian harga BBM perlu dinaikkan, itu soal lain. Saya sendiri, sebagaimana Pak Kwik, tidak begitu keberatan dengan kenaikan harga BBM ini, sepanjang alasannya tepat dan tidak “membohongi” rakyat: bahwa jika harga minyak dunia meningkat, lalu subsidi meningkat, dan APBN bisa jebol karenanya. Alasan ini sama sekali tidak betul.

Pak Kwik menggarisbawahi tiga hal yang menjadi dasar penentuan harga BBM: asas kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategis dari minyak bumi itu sendiri.

Saya sendiri tidak berkeberatan dengan kenaikan harga BBM, karena alasan yang cukup simpel: bahwa harga BBM saat ini tidak ada bedanya dengan air kemasan! Dan masyarakat sudah terbiasa membeli air kemasan (aqua, nestle, dsb) dengan harga Rp 3.000 rupiah untuk kemasan 600 ml. Ini sama saja dengan Rp 5.000 per liter. Bisa dibayangkan, minyak diangkat dari kedalaman 1000 – 4000 meter, dibor, dikilang, diangkut, disimpan, baru dijual, harganya nyaris sama dengan air mineral yang hanya tinggal diambil di permukaan, atau maksimal ngebor 100 – 200 meter. Ini tentu tidak logis.

Saya setuju bahwa harga BBM harus terjangkau, tapi tidak terlalu rendah, sehingga masyarakat tetap menyadari bahwa sebetulnya BBM bukan komoditas yang murah, melimpah, dan karena itu tidak perlu ada upaya konservasi, efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber energi vital itu.

Namun patut dicatat, bahwa menaikkan harga BBM ini konteksnya bukan untuk menyelamatkan APBN. Mengapa? karena sebetulnya yang merusak APBN itu bukan subsidi, melainkan: belanja birokrasi (sekitar 60%) dan korupsi!

Blok Migas dan Kepentingan Nasional

Menyusul akan berakhirnya masa kontrak beberapa blok migas yang dikelola oleh perusahaan asing di Indonesia, saya, dan siapa pun anda yang masih berpikir tentang kepentingan nasional, tentu berharap agar blok-blok itu dikembalikan dan dikelola oleh “kita” sendiri. Definisi “kita” yang saya maksudkan jelas: Pertamina. Mengapa Pertamina?

Pertama, jelas bahwa jika blok-blok migas itu dikelola oleh BUMN, keuntungan usaha migas itu akan sepenuhnya masuk ke Negara dalam bentuk deviden ke APBN. Soal apakah APBN itu sampai ke tangan rakyat, itu urusan berikutnya.

Secara rata-rata, di dalam kontrak PSC, bagian Negara bersih sekitar 55% – 60%. Sisanya merupakan bagian kontraktor – dalam bentuk bagi hasil dan pengembalian biaya investasi dan operasi. Jika dikelola oleh Pertamina, maka 100% keuntungan usaha migas akan menjadi milik Negara.

Soal risiko, blok-blok yang akan habis masa kontraknya itu jelas memiliki risiko yang relatif rendah, karena sudah proven menghasilkan minyak atau gas bumi. Itu pun Pertamina masih bisa berbagi risiko, jika mau mengalihkan sebagian share blok itu ke perusahaan lain, baik swasta nasional maupun asing. Tetapi Pertamina jelas mendapatkan gain dari penjualan share itu, dibandingkan jika diberikan ke swasta begitu saja. 

Ke dua, dengan menyerahkan blok-blok migas itu ke Pertamina, kita dapat mengelola seluruh minyak dan gas yang diproduksikan itu untuk tujuan-tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional kita. Kebijakan apa pun terkait pengelolaan migas, akan mudah diimplementasikan hingga ke dasar piramida, apabila sumberdaya migas itu ada di tangan perusahaan Negara, atau institusi mana pun yang secara rasional akan selalu mendukung kebijakan Pemerintah.

Sejauh ini, para pemangku otoritas sektor energi tampaknya enggan untuk mengedukasi publik, bahwa sebetulnya produksi minyak nasional sebesar 900 ribuan barel per hari itu tidak semuanya milik kita. Sekitar 40% – 45% dari jumlah produksi itu merupakan bagian kontraktor. Negara, setelah titik penyerahan, tidak punya kewenangan sama sekali terhadap minyak bagian kontraktor itu. Jadi, minyak atau gas yang berada di bawah kendali kebijakan Pemerintah sebetulnya tidak sebesar yang dikira orang selama ini.

Sungguh ironis memang, di saat kita gencar menata kebijakan energi nasional, di sisi lain kita terus membiarkan sejumlah blok-blok migas jumbo yang habis masa kontraknya itu lepas, atau bahkan sengaja dilepaskan, ke tangan swasta. Bagaimana kebijakan publik di sektor energi akan efektif, sementara aliran energi itu berada dalam kendali perusahaan swasta – nasional maupun asing?

Bagaimana pun, mengharapkan perusahaan swasta untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan usahanya adalah harapan kosong belaka, kecuali jika hal itu selaras dengan kepentingannya.

Ke tiga, persoalan akut beban subsidi BBM akan bisa diringankan, jika Pertamina menguasai sebagian besar usaha hulu migas – yang merupakan pemasok aliran migas nasional.

Kita tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, kita masih harus impor ratusan ribu barel minyak, baik dalam bentuk mentah maupun BBM, per hari. Di sinilah sebetulnya masalah yang perlu diseriusi, agar anggaran pengadaan BBM subsidi itu tidak begitu membebani APBN.

Pemangku otoritas sektor energi juga enggan memberikan edukasi lainnya ke publik: bahwa sebetulnya subsidi yang membebani APBN itu hanya konsekuensi logis dari besarnya jumlah minyak impor yang kita beli dengan harga pasar di Singapura.

Ya, anggaran subsidi hanya secara ril besar apabila volume minyak yang diperoleh dengan cara membeli di pasar itu besar.

Untuk minyak yang diangkat dari perut bumi pertiwi, Negara sebetulnya tidak benar-benar mengeluarkan subsidi secara cash. Negara tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mengangkat migas dari perut bumi. Cost recovery, atau penggantian biaya untuk kontraktor, juga diberikan dari hasil produksi migas.  Tidak ada kewajiban Negara untuk membayar ke kontraktor apabila pendapatan migas tidak bisa menutup semua cost yang sudah dikeluarkan.

Namun demikian, para pejabat kunci sektor energi nampaknya lebih sibuk meredakan gejala, daripada menyentuh sumber penyakitnya itu sendiri. Mereka, dengan dibantu beberapa pengamat ekonomi, terus mengarahkan persepsi publik bahwa subsidi BBM adalah pangkal banyak masalah lainnya dalam pengelolaan energi kita. Bahkan besarnya subsidi BBM kerap dibenturkan dengan omong-kosong tentang pengalihan subsidi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, di sektor hulu yang memberikan kita ketersediaan energi bagi bangsa ini, justeru mereka obral ke swasta, baik nasional maupun asing. Kasus Blok West Madura Offshore beberapa waktu lalu adalah contoh yang nyata. Padahal dengan mengambil lapangan minyak yang sudah produksi – dan berlimpah – itu, anggaran pembelian minyak impor akan berkurang secara signifikan.

Kerugian (opportunity lost) dari lepasnya blok migas dengan tingkat produksi yang jumbo itu, sejauh ini, juga belum kita kalkulasi dan konversikan ke nilai pengurangan subsidi ril dalam APBN. Inilah hal lainnya yang tidak pernah dibuka ke publik secara terbuka.

Alasan terakhir mengapa blok-blok migas itu sebaiknya diberikan kepada Pertamina, adalah dengan melihat kemampuan dan pengalaman Pertamina sendiri dalam mengelola blok-blok migas. Untuk wilayah laut dalam, barangkali Pertamina harus rendah hati untuk mengakui kemampuannya yang masih terbatas. Tetapi untuk lapangan-lapangan di darat dan laut dangkal, dan di situlah letak blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya, apalagi yang perlu diragukan?

Kecuali ada faktor wani piro di belakangnya, maka alasan-alasan yang saya kemukakan di atas tidak lagi relevan.

*****

Catatan:

Blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya adalah sbb: Blok Siak – 2013 (Chevron), Blok Salawati – 2015 (Intermega), Blok Corridor – 2016 (ConocoPhilips), Blok Kepala Burung – 2016 (Petrochina), Blok Mahakam – 2017 (Total), Blok B Arun – 2012 (ExxonMobil) dan Blok Attaka – 2017 (Chevron).

Konsen Saya Terhadap Tambang Freeport

Banyak yang menilai, bahwa problem terbesar tambang Freeport (gambar dari sini) adalah soal royalti kepada Negara yang terlampau kecil: hanya 1%. Itu untuk emas – yang katanya produk ikutan. Untuk hasil tembaga, Freeport memberikan royalti sekitar 3% – angka yang sebetulnya juga mengenaskan. Setidaknya angka 3% inilah yang “direstui” undang-undang pertambangan. Memang, angka 1% atau 3% itu di luar pajak, khususnya pajak penghasilan, yang rata-rata sebesar 35%. Tetapi di sini pajak tak layak diperhitungkan, mengingat setiap pelaku usaha – yang tidak memanfaatkan kekayaan Negara pun, bayar pajak penghasilan.

Tanpa perlu mengkajinya secara mendalam, angka-angka itu jelas tidak adil bagi Negara – dan rakyat selaku pemangku kepentingan. Sebagai pembanding, di negara-negara lain, untuk tambang emas, rata-rata royalti bagi negara di atas 5%. Belum lagi jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi.

Dalam tambang minyak atau gas bumi, bagian Pemerintah sebesar 85% net, setelah kontraktor mendapatkan penggantian biaya operasi dan membayar pajak. Secara gross, bagian Pemerintah rata-rata 55 – 60%.

Di samping itu, Pemerintah juga mengatur skema first tranche petroleum (FTP) untuk mengamankan bagian Negara, untuk mengantisipasi biaya operasi membengkak (di atas 100% pendapatan gross). FTP biasanya sebesar 10%. Kalau biaya-biaya tidak di-mark-up, posisi Negara cukup aman. Kalau biaya operasi dimanipulasi, ya wassalam juga. Tapi setidaknya, hitam di atas putih, PSC migas memberikan bagi hasil yang cukup fair.

Di luar persoalan besaran royalti, sebetulnya problem yang lebih mendasar adalah soal kedaulatan Negara. Absurd? Tidak!

Kedaulatan Negara tercermin dari posisinya sebagai “pemilik” sumberdaya alam, dalam hal ini emas dan tembaga. Konsekuensinya, hanya negara yang berhak memiliki emas dan tembaga yang ditambang dari bumi Papua itu. Negara punya hak untuk membawa kemana, mau dijadikan apa, serta menjual dengan harga berapa, atas emas dan tembaga itu. Negara secara mutlak memiliki mineral right dan mining right.

Lantas Freeport, selaku kontraktor, dapat apa?

Freeport berhak atas manfaat ekonomis dari investasi yang dia tanamkan. Dia berhak atas economic right. Gampangnya: Freeport berhak dapat “upah” dari Negara. Pertanyaan selanjutnya: Negara mau membayar Freeport pakai apa? Jika Negara punya duit, bayar upah itu pakai duit. Kalau Negara dianggap tidak mampu mengupah Freeport pakai duit, ya silakan pakai emas atau tembaga sebagai upah. Perhitungan keekonomian jelas harus dilakukan, agar Freeport selaku investor mendapat keuntungan ekonomis. Tetapi posisi Negara dalam hal ini jelas: sebagai pemilik. Tanpa bisa diganggu gugat.

Prinsip kedaulatan Negara ini tercermin di dalam model PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Di dalam PSC, Negara bertindak sebagai pemilik minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Karena itu, Negara berhak mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional minyak dan gas bumi, termasuk ke mana dan dengan harga berapa minyak dan gas yang dihasilkan itu dijual. Untuk kontraktor, mereka mendapatkan “upah” berupa minyak atau gas bumi dalam bentuk bagi hasil produksi (production sharing).

Lain halnya dengan Freeport. Negara nyaris tidak punya akses terhadap emas dan tembaga yang dihasilkan. Negara hanya dapat “persenan” alakadarnya. Negara tidak berhak mengatur ke mana emas dan tembaganya itu dilarikan, dijual ke mana dan dengan harga berapa.

Pertanyaannya: mengapa tambang emas dan tembaga Papua, dan semua tambang lainnya dari perut bumi pertiwi, tidak menggunakan skema yang sama atau identik dengan PSC? Bukankah konstitusi tidak membedakannya?

Di masa yang lalu, khusunya pada pada era revolusi kemerdekaan, mungkin hanya minyak dan gas bumi yang dianggap “strategis” bagi Negara, sedangkan komoditas tambang lainnya tidak. Karena itu, para pendiri republik dulu memisahkan antara model kontrak minyak dan gas bumi, dengan tambang umum lainnya, termasuk emas dan tembaga. Tetapi hari ini jelas tidak. Emas, tembaga, batubara, bijih besi, timah, dan lain-lain, adalah kekayaan alam yang juga sifatnya strategis. Keberadaannya harus diolah secara benar, sehingga memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Untuk itu, terhadap tambang emas dan tembaga Freeport ini, konsen saya sangat jelas: bongkar lagi model kontrak karya tambang Freeport di Papua. Ganti dengan model kontrak yang sesuai dengan konstitusi: dimana Negara sebagai pemilik sumberdaya alam, berhak atas emas dan tembaga yang dihasilkan. Selanjutnya berikan bagian Freeport sebagai upah bagi kontraktor – secara layak. Tak ada lagi cerita Negara tidak punyak akses terhadap emas dan tembaga yang dihasilkan.

Jadi, tidak sekedar re-negosiasi. Kenaikan angka royalti bagi Negara memang penting, tetapi tidak sepenting menguasai atau memiliki emas dan tembaga yang dihasilkan dari sana.   

Saya kira, hanya dengan cara inilah amanat konstitusi kita ditegakkan: bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

West Madura Offshore: Memotret Dagelan Pemerintah

West Madura Offshore (WMO) adalah blok migas yang berada di lepas pantai barat Pulau Madura, atau sebelah utara lepas pantai Jawa Timur. Blok ini dikelola oleh Kodeco, perusahaan asal Korea, yang memegang 25% kepemilikan. Sisanya: 25% dimiliki oleh CNOOC dan 50% oleh Pertamina (Gambar dari sini).

Beberapa pekan yang lalu, blok ini sempat membuat gaduh dunia migas nasional. Pasalnya, selain baru akan memasuki masa produksi puncak, blok migas yang “mentereng” ini akan berakhir kontraknya pada tanggal 7 Mei 2011. WMO menyimpan puluhan juta barel minyak dan trilyunan kaki kubik gas. Pada puncaknya, blok ini diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 30 ribu barel minyak dan lebih dari 200 juta kaki kubik gas per harinya. Dengan tingkat produksi demikian besar, maka puluhan trilyun uang bisa dikumpulkan dari blok itu.

Ada dua penyebab utama kegaduhan ini. Pertama, soal usulan Pertamina kepada Pemerintah untuk memiliki dan mengelola sendiri blok WMO. Permintaan itu telah dilayangkan sejak 2008 lalu, namun hingga dua tahun kemudian belum juga digubris oleh Pemerintah.

Permintaan Pertamina tersebut tentu bukan tanpa alasan. Secara regulasi, sesuai UU Migas No. 22 tahun 2001 dan PP 35 tahun 2004, Pertamina dapat mengajukan kepada Pemerintah untuk mengelola blok-blok migas yang telah habis masa kontraknya. Di samping itu, dari sisi kemampuan teknis dan finansial, Pertamina sepenuhnya sudah siap untuk mengelola blok migas lepas pantai. Pertamina terbukti mampu melanjutkan, bahkan meningkatkan, produksi migas Offshore Northwest Java (ONWJ) sejak 2009 silam.  

Ke dua, pada saat Pemerintah ogah-ogahan mengabulkan permintaan Pertamina, Pemerintah malah dengan sigap menyetujui dua perusahaan abal-abal untuk membeli 20% (masing-masing 10%) kepemilikan di blok itu. Ini suatu keganjilan yang amat kentara. Pasalnya, pembelian participating interest tersebut tarjadi menjelang kontrak blok tersebut berakhir.

Inilah inti dagelannya: pada saat Pemerintah berulang kali menyampaikan keraguan akan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok migas lepas pantai, mereka malah menggelar karpet merah kepada dua perusahaan siluman yang sama sekali tidak dikenal track record-nya di dunia migas!  

Pada awalnya, Pemerintah menekan Pertamina agar mau menerima pembagian kue blok itu menjadi: 60% Pertamina (naik 10%), lalu sisanya dibagi rata (masing-masing 10%) untuk Kodeco, CNOOC, dan dua perusahaan abal-abal itu. Namun, karena merasa di posisi yang benar dan didukung oleh banyak kalangan, Pertamina tetap menegakkan wajah untuk meminta pengelolaan blok WMO sepenuhnya.  Pemerintah makin geram dengan posisi Pertamina. CNOOC pun akhirnya mundur, disusul menghilangnya dua perusahaan siluman itu.

Singkat cerita, akhirnya Pemerintah menetapkan kepemilikan blok WMO menjadi 80% Pertamina dan 20% Kodeco. Pertamina dalam hal ini bertindak sebagai operator.

Selama polemik berlangsung, banyak pihak yang meneriaki Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan BPMIGAS, karena kelakuannya ini. Mereka menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak nasionalis: membela dan mempertahankan kepentingan asing, sementara anak negeri sendiri harus merengek-rengek setengah mati untuk mengelola kekayaan tanah airnya sendiri.

Jangan-jangan, persoalannya sebetulnya sederhana: soal “upeti” bagi oknum pejabat? Atau, soal 2014 yang membutuhkan dana besar – dan WMO adalah sumber alternatif yang bisa digali? Ah, mungkin saya terlalu jauh su’udzon.