Andai Aku Menjadi Ketua KPK

Andai aku menjadi ketua KPK, aku akan fokus mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi, khususnya kasus-kasus kecil namun bisa jadi sangat banyak jumlahnya.

Kita tahu bahwa jumlah pegawai KPK saat ini tidak sampai 1000 orang. Jumlah yang sedikit ini harus mengawasi penyelenggara negara yang mencapai lebih dari 2 juta orang. Luasnya rentang kendali pengawasan, dari Sabang sampai Merauke, juga cukup menyulitkan tugas KPK.

Kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah 1 milyar, ratusan juta, atau bahkan “hanya” puluhan juta, jika diakumulasikan, bisa jadi tidak kalah besar jumlahnya dengan kasus mega-skandal korupsi seperti Hambalang, simulator SIM, atau bahkan Century. Misalnya, jika ada 1000 kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara masing-masing Rp 100 juta,  jumlahnya bisa mencapai Rp 100 milyar. Besar sekali. Namun, hampir bisa dipastikan bahwa kasus-kasus kecil semacam ini tidak akan tersentuh KPK, karena skalanya yang relatif kecil.

Karena itu, untuk mengawasinya, kita perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat. Untuk pelaporan kasus korupsi yang “kecil-kecil tapi banyak” ini, KPK bisa bekerjasama dengan media-media cetak, baik lokal maupun nasional, untuk menyediakan satu ruang khusus: “Kolom pelaporan indikasi korupsi”, serupa iklan baris-kolom. Kolom ini bisa ditampilkan minimal seminggu sekali, sebanyak setengah sampai satu halaman koran. Tentu saja, pihak yang dilaporkan oleh “iklan” itu bisa membantah atau melakukan klarifikasi di media yang sama.

Pengumuman di media ini diharapkan menjadi semacam “hukuman” bagi siapa pun yang terindikasi melakukan korupsi “kecil-kecil” itu.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk program ini? Jika setiap minggu ada 50 media cetak yang memuat masing-masing 100 kasus kecil selama 52 minggu dalam setahun, maka biayanya sekitar Rp 13 milyar setahun. Dengan dana sebesar itu, akan ada 260.000 kasus indikasi korupsi yang dilaporkan. Sumber dananya bisa berasal dari uang negara yang sudah dikembalikan oleh para koruptor yang tertangkap, sebagian dialokasikan untuk program pengawasan dan pelaporan kasus korupsi oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

http://lombablogkpk.tempo.co/index/tanggal/620/Casdira.html

Iklan

Kepemimpinan: Solusi Masalah Energi Masa Depan

1957: nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya peninggalan Belanda, terjadi secara besar-besaran. Ada sekitar 600-an perusahaan, 300-an di antaranya bergerak di bidang perkebunan, 100-an perusahaan pertambangan, dan sisanya perusahaan dagang, jasa, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya beberapa perusahaan yang menjadi cikal-bakal perusahaan migas nasional: Pertamina.

1960-an: Soekarno menggandeng beberapa petinggi militer yang dianggap piawai dalam bidang manajemen, yang ditugasi mengelola perusahaan-perusahaan itu. Oleh sebagian orang, ini dianggap sebagai langkah politik Sang Presiden untuk menjaga loyalitas militer. Dalam konteks latar politik inilah, nama Ibnu Soetowo muncul, sebagai perwira yang ditugasi mengelola perusahaan migas nasional.

Sadar betul bahwa saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia yang mumpuni, juga dana yang cukup, maka dia mengundang pihak asing untuk bermitra dengan Indonesia, dengan skema bagi hasil produksi (production sharing). Konsep sederhana dari model pengelolaan ini sudah saya tuangkan di dalam tulisan saya yang lain. Di tangan dinginnya, sektor migas nasional mulai bangkit – bahkan bisa menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Model PSC (production sharing contract) mulai diperkenalkan dan ditiru oleh banyak negara lainnya di dunia.

Tak butuh waktu lama, produksi migas nasional juga mulai mengambil perannya sebagai penopang perekonomian nasional. Dari produksi mulai puluhan ribu barel, hingga menembus angka 1 juta barel per hari.

Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, dalam hal ini dia sebagai peletak pondasi, dunia migas nasional juga mencatatkan rekor yang membanggakan: Indonesia menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia sejak dekade 70-an.

Atas prestasi itu, sudah pasti, dia tidak bekerja sendirian. Selalu ada tangan-tangan terampil yang menopang suatu karya monumental – dan tak tercatat dalam sejarah. Namun, di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Indonesia yang masih lemah, belum mandiri dalam pengelolaan sumber energi, tetap bisa berdaulat – seiring dengan tumbuhnya industri migas nasional.

1976: hanya selang 1-2 tahun setelah dia diberhentikan – akibat isu tak sedap yang menerpanya, Indonesia mencatat rekor produksi minyak 1,6 juta barel per hari. Tahun-tahun berikutnya, angka produksi minyak terus turun. (Hingga awal 1990-an, setelah lapangan raksasa berikutnya ditemukan di Cekungan Sumatera Tengah, produksi kita baru bisa menembus angka yang sama. Sejak itu, Produksi minyak kita tak pernah lagi menyentuh angka 1,6 juta barel per hari).

Sampai di situ, Ibnu Sutowo telah membuktikan kiprahnya, menjadikan sektor migas sebagai back bone perekonomian nasional.

Sadar akan ketergantungan kepada minyak bumi yang mulai akut, maka pada pertengahan 1990-an, pemerintah mencanangkan program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi, yang ujungnya mengarah pada pengembangan energi alternatif. Namun, entah apa sebab, hingga lebih dari 15 tahun sejak itu, 2012, energi alternatif yang digadang-gadang tak tumbuh seperti yang diharapkan.

Geothermal yang mulai diekplorasi akhir 1970-an, dan mulai dikembangkan 1980-an, juga hingga kini masih stagnan. Dari 27 giga watt potensi geothermal yang ada di nusantara, baru sekitar 1 – 1,5 giga watt saja yang sudah dimanfaatkan.

Bioenergi, yang dalam 10 tahun terakhir ini santer diwacanakan, juga masih jalan di tempat. Perannya tak lebih sebagai pencampur BBM fosil (semacam bio-solar), itu pun porsinya tak sampai 5%. Ribuan hektar tanaman bioenergi masih melambai-lambai menunggu arah angin kebijakan yang bisa mentenagai perkembangan bioenergi tanah air.

Energi angin, matahari, energi gelombang laut, dan lain-lain, juga hingga kini belum keluar dari ruang laboratorium, atau lokasi-lokasi pilot project.

Yang vital, namun sering terlupakan, adalah infrastruktur energi itu sendiri. Sejauh ini, salah satu penghambat pemanfaatan energi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur energi yang masih minim. Sebagai contoh, produksi gas kita surplus, namun tak kunjung bisa dimanfaatkan akibat minimnya fasilitas pengangkutan dan pendistribusian gas. Pemerintah sebetulnya sudah punya solusi, dengan membangun FSRU (Floating storage regasification unit). Namun hingga kini pembangunannya juga molor tak jelas.

Peran Kepemimpinan di Sektor Energi

Terlepas dari pertarungan kepentingan di sektor energi ini, semua gambaran tersebut di atas menyisakan satu ruang kosong: absennya kepemimpinan yang kuat di sektor energi. Sejak Ibnu Sutowo meninggalkan kursinya di Pertamina pada 1975, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, kita belum menemukan lagi sosok seperti dirinya: kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bisa meyakinkan kita sebagai bangsa bahwa kita mampu mengelola sektor energi secara mandiri dan berdaulat. Tidak ada campur tangan asing, atau kelompok kepentingan tertentu, yang begitu kuatnya, sehingga ia mampu mendikte pengelolaan energi nasional.

Namun, situasi memang sudah jauh berubah. Di tengah iklim politik demokrasi-multi partai, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sering tak sejalan, kepentingan orang-orang kaya yang dibungkus baju partai politik, tekanan kepentingan negara adidaya, serta tantangan ekonomi yang semakin berat, tugas kepemimpinan di sektor energi saat ini tak akan semudah jaman Ibnu Sutowo dulu.

Kepemimpinan di sektor energi yang kuat, menurut saya, memiliki 3 pra-syarat:

  • Kepemimpinan nasional yang juga kuat, khususnya dalam berhadapan dengan kelompok kepentingan, baik lokal maupun asing.
  • UU energi yang berpihak pada kepentingan nasional, tidak liberal.
  • Struktur kelembagaan pengelola sektor energi yang kuat dan terintegrasi – tidak unbundling.

Mari sedikit kita kupas kondisi kita, berdasarkan 3 parameter di atas: Kepemimpinan nasional kita sangat lemah. Pemimpin kita “besar”, tapi tak cukup kuat. Jangankan menghadapi tekanan asing, tekanan para saudagar pun tak mampu dibendung. Kasus Lapindo adalah salah satu contohnya.

UU migas coraknya jelas: liberal. UU ini adalah contoh ideal yang menggambarkan kuatnya tekanan asing. UU ini juga sekaligus melemahkan struktur kelembagaan pengelolaan sektor energi kita, dengan cara mengkotak-kotakkan, tidak terintegrasi, dan garis kordinasinya yang sering tumpang tindih. Kewenangan national oil company kita, Pertamina, dimutilasi sedemikian rupa, sehingga tidak jelas lagi mana perusahaan negara (NOC), mana perusahaan saudagar, dan mana perusahaan asing. Semua diperlakukan sama, bahkan posisinya terbalik: perusahaan negara kerap dikalahkan oleh pemerintahnya sendiri.

Di samping itu, dengan diperlakukan seperti sekarang, perusahaan negara (Pertamina, juga PLN dll) dihadapkan pada intervensi banyak pihak: DPR, partai politik, Kementerian ESDM, BPMIGAS, BPH MIGAS, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan berbagai kelompok kepentingan. Dulu, untuk mengintervensi Pertamina, hanya ada satu “pintu”: presiden sendiri. Ini yang berlaku sekarang di Petronas, Malaysia.

Cukup sulit melahirkan seorang pemimpin sektor energi sekuat Ibnu Sutowo, di tengah situasi seperti itu.

Meskipun demikan, kita tentu harus tetap optimis. Kita masih bisa berharap munculnya sosok seperti JK, Dahlan Iskan, Jokowi, dan segelintir pemimpin publik lainnya yang dianggap memiliki leadership yang mumpuni, untuk memimpin negara ini. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, rencana-rencana berjangka, blue-print, kebijakan-kebijakan makro, road-map atau apa pun namanya, serta hasil-hasil penelitian dan pilot project sektor energi, bisa diimplementasikan secara masif di lapangan.

Reshufle Kabinet, Pasar Bebas dan Pak Fadel

Rasanya belum begitu telat, topik ini saya tulis. Baru minggu lalu, Pak SBY merombak susunan kabinetnya. Publik dibuat tegang, menduga-duga, berharap-harap cemas. Para menteri mungkin lebih lagi. Pada petang hari itu, teka-teki terjawab sudah, siapa menggantikan siapa, siapa mendapat apa, dan siapa yang tak dapat apa-apa.

Berbagai analisis dan spekulasi, khususnya terkait alasan reshufle, pun berkembang. Media tak henti-hentinya ngobrolin itu lagi, itu lagi. Banyak yang menduga, bahwa alasan reshufle sebetulnya bukan menyangkut kinerja. Buktinya? Hasil kerja UKP4 pun nyaris tak jadi pertimbangan.

Beberapa menteri yang kinerjanya cukup baik, yang ditunjukkan dengan raport “biru”, toh terdepak juga. Misalnya, menteri yang membidangi teknologi, atau menteri urusan ikan dan laut: Fadel Muhammad.

Kalau menteri yang memang kinerjanya terbukti tidak bagus, atau bermasalah dengan hukum, atau bahkan tersandung persoalan etika – menyangkut kredibilitas pribadi, ya wajar. Yang bikin kita semakin bertanya, kok beberapa menteri yang kementeriannya sedang runyam dengan kasus hukum, malah tidak diutak-utik. Kemenakertrans, atau menpora, misalnya?

Tapi dipikir-pikir, ini memang panggung politik. Jadi, ya memang sudah lumrah, pertimbangan politik selalu menjadi komando. Kepentingan rakyat? Nanti dulu. Itu nomer sekian. Soal kinerja? Ya, sejauh bisa ditolerir, dan yang terpenting tidak mencoreng citra kabinet secara keseluruhan, tuan presiden bisa tutup mata.

Lagipula, itu kan memang hak pak presiden. Dia sudah terpilih. Rakyat pun sudah (dengan sadar) memilih. Dia berhak memilih para pembantunya, sesuai ketentuan konstitusi. Jadi, mau sewot ke siapa?

Selain soal siapa-siapa tadi, juga ada soal penambahan jumlah wakil menteri. Ini tidak kalah menghebohkan. Pasalnya, kabinet Indonesia bersatu jilid 2 ini memiliki 19 wakil menteri. Sangat gemuk.

Harus diakui, tugas presiden kita memang berat. Dia memimpin organisasi yang besar sekali. Ada 34 menteri, ditambah 19 wakil menteri. Ada 33 gubernur dan hampir 500 bupati dan walikota se-Indonesia. Itu belum ditambah lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan TNI. Organisasi yang besar ini bertugas mengurusi ‘anggota’ yang jumlahnya juga sangat besar: 237 juta rakyat Indonesia.

Dengan menganut sistem demokrasi, dimana setiap kepala orang bisa menyuarakan aspirasinya, tentu sistem ketatanegaraan kita ini sangat kompleks. Ditambah lagi dengan otonomi daerah atau desentralisasi, yang membuat posisi presiden kita ini kagok, karena gubernur dan bupati/walikota juga dipilih langsung oleh rakyat. Ruwet juga garis komando dan kordinasinya.

Dari sisi ini, saya bisa pahami, mengapa tuan presiden membutuhkan banyak pembantu. Saya pun melihat, wakil-wakil menteri yang dipilih ini memang kebanyakan dari kalangan profesional. Jadi, masih oke lah. Barangkali pak presiden ingin dua sasaran ini tercapai sekaligus: akomodasi kepentingan partai, dan kinerja kementriannya itu sendiri. Alasan pemborosan, seperti yang banyak diungkap oleh banyak kalangan, barangkali bisa kita tolerir, sepanjang dia hanya makan gaji dan tunjangan resmi. Itu tidak akan seberapa, jika dibanding dengan duit yang dikorup oleh satu orang oknum saja.

Yang mungkin menjadi persoalan dari adanya wakil menteri adalah: bagaimana pembagian kewenangannya dengan menteri sendiri? Sepertinya, aturan main terkait hal ini belum jelas. Konon, wakil menteri yang sudah ada sebelum ini banyak yang tidak jelas kiprahnya, karena belum tahu persis apa yang harus dia lakukan, dan sejauh mana kewenangannya.

Jadi, di obrolan warung kopi ini, saya memaklumi jika reshufle kabinet itu lebih didominasi oleh akomodasi kepentingan politik. Ini memang ranah politik. Penambahan wakil menteri juga masih bisa dipahami. Yang saya sayangkan, beberapa menteri yang kinerjanya bagus, juga didepak. Ck ck ck.

Pak Fadel, Selamat Jalan…

Saya secara pribadi salut dengan kinerja pak menteri urusan laut dan ikan itu. Setidaknya, saya melihat dari keberpihakan dia pada kehidupan ekonomi rakyat pinggiran: petani dan nelayan. Baru satu tahun, dia mengeluarkan program bantuan bagi para petani garam. Bantuan itu, saya lihat sendiri, sampai ke lapangan dengan selamat, meskipun mungkin hanya sebagian. Banyak petani garam yang terbantu.

Pak menteri juga mendamprat pengusaha nakal, yang mengimpor garam pada saat petani panen garam. Akhirnya, garam impor itu pun dikembalikan. Belum puas, pak menteri juga sampai rela bersinggungan dengan bu menteri urusan dagang, yang membuka keran impor itu. Hasilnya: harga garam di level petani bertahan. Entah ada kepentingan pribadi pak menteri atau tidak. Yang jelas, kebijakan itu terasa betul di lapangan.

Dalam satu kesempatan, setelah reshufle diumumkan, pak menteri berucap: “Saya baru menyadari, bahwa … sikap saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat terlampau keras.” Beliau juga menyentil: “Kebijakan yang saya buat dianggap berpotensi merugikan kepentingan para penganut ekonomi pasar bebas.”

Pada saat pak menteri ikan dan laut didepak, bu menteri dagang cuma pindah kursi, masih anteng di ruang kabinet.

“Saya juga minta maaf kepada para petambak garam dan nelayan, karena program saya terputus. Semoga menteri berikutnya bisa melanjutkan program-program saya…”

Kaum Muda: Antara “Perlawanan” dan “Karya”

Beberapa waktu lalu, dalam suatu even, Pak JK memberikan wejangan kepada anak-anak muda: agar mereka tidak terjebak dalam dinamika politik yang semakin menyedot perhatian dan energi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Pemuda harus tetap berada pada relnya: berpikir dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa ini.

Kalimatnya pendek, tetapi sarat makna, sekaligus mengandung tuntutan yang besar. Sejarah memang telah mencatat, bangsa ini bangkit bersama kaum muda, tentu yang terdidik, pada jaman itu.

Pada saat bangsa ini masih terjajah, kaum muda berperan dalam pergerakan melawan penjajah. Ya, satu kata yang cukup mewakili peran kaum muda pada masa itu adalah: “perlawanan”. Tentu, perlawanan itu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan para pendahulunya. Kaum muda, di awal abad 20 lalu, bergerak untuk membangkitkan kesadaran kolektif bangsa. Mereka menyadari, bahwa modal intelektual jauh lebih penting daripada bedil atau meriam.

Karena itu, bukannya mengangkat senjata, pergerakan kaum muda pada waktu itu lebih diwarnai oleh pembentukan organisasi-organisasi pemuda. Boedi Oetomo, Sarekat Islam, adalah sebagian contohnya. Melalui wadah-wadah itu, mereka bergerak menyadarkan rakyat Indonesia akan pentingnya kedaulatan bangsa, serta keyakinan akan persamaan derajat manusia. Mereka melawan, tetapi dengan sehormat-hormatnya perlawanan.

Sikap kritis merupakan senjata yang paling ditakuti oleh penguasa-penjajah. Sikap kritis itu disalurkan melalui dua wahana: organisasi dan media massa. Ya, organisasi dan media massa, yang diamunisi dengan sikap kritis, adalah dua senjata utama perlawanan kaum muda terhadap kedzoliman penguasa.

Tak butuh waktu lama, sejak perlawanan bangsa ini dimotori oleh kaum muda – terdidik, bangsa kita siuman. Di titik inilah kemudian perlawanan bersenjata dari rakyat kita memiliki arah yang jelas: kemerdekaan.

Kini, lebih dari setengah abad merdeka, tentu tantangan kaum muda menjadi lain. Sikap kritis memang tetap penting, tetapi tidak sepenting dulu lagi. Kata “perlawanan” pun tidak lagi menjadi kata tunggal yang mewakili peran kaum muda.

Bangsa kita sudah relatif terdidik, meskipun masih jauh dari harapan dan cita-cita kemerdekaan. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, juga peran media massa yang semakin modern, membuat “gerakan penyadaran” rakyat menjadi tidak sesulit dulu lagi. Masyarakat kita dengan mudah mengakses informasi tentang segala hal yang menyangkut bangsanya. Apa yang diderita warga Aceh, bisa dilihat dengan mudah oleh warga Papua, dan sebaliknya, dan sebagainya.

Masyarakat kita sudah terbiasa mengorganisasikan diri, baik organisasi sosial, budaya, politik, pendidikan, atau sekedar organisasi yang berbasis hobi.

Namun demikian, sekali lagi, tantangan kaum muda saat ini bukan lagi terletak pada “perlawanan” semata, tetapi sudah bergeser ke arah bagaimana bangsa ini dibangun dengan semestinya. Di sinilah tuntutan utama kepada kaum muda: “karya”. Ya, karya, barangkali kata yang pas untu menggantikan kata “perlawanan”. Sudah waktunya kaum mudah mengubah orientasi perjuangannya pada arah ini.

Bagi kaum muda: selamat berkarya, membangun bangsa!

Empat Pilar Tatanan Masyarakat

Manusia memiliki empat dimensi: 1) jasmani (biologis), 2) perasaan (emosional), 3) pikiran (mental) serta 4) jiwa (spiritual). 

Masyarakat tersusun dari individu. Karena itu, empat dimensi ini jualah yang menyusun kehidupan suatu masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara kolektif, bahkan dengan sistemnya,  juga bisa kita rumuskan dari kebutuhan individu itu sendiri.

Pertama, komponen fisik, atau jasmaniah. Kebutuhan bagi komponen fisik di antaranya: makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal. Dari sudut pandang kolektif, kita menyebutnya kebutuhan ekonomi. Inilah kebutuhan primer mereka – sebagai mahluk hidup. Karena itu, kita bisa melihat dominannya kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Juga dalam lingkup negara, sektor ekonomi, baik makro maupun mikro, begitu dominan mempengaruhi kebijakan publik. Krisis ekonomi, seperti yang kita alami satu dasawarsa lalu, bahkan merupakan pangkal krisis multidimensi yang efeknya masih terasa hingga kini. Inilah cerminan bahwa apa yang menjadi kebutuhan primer individu, juga menjadi kebutuhan primer suatu masyarakat.

Kebutuhan primer ini akan relatif mudah terpenuhi, jika lapangan kerja dan kesempatan berusaha terbuka seluas-luasnya. Sempitnya lapangan kerja, serta susahnya kesempatan berusaha, akan menjadi benih-benih  keretakan masyarakat.

Ke dua, perasaan atau emosional. Secara kolektif, masyarakat pun memiliki rasa, emosi, harga diri atau kehormatan. Masyarakat juga ingin kebutuhan emosional mereka terpenuhi: kebutuhan menyalurkan aspirasi politik, perlakuan yang sama di depan hukum, serta perasaan dihargai oleh kelompok lain, terutama oleh penguasa. Kebutuhan ini akan relatif mudah terpenuhi apabila sistem demokrasi berjalan baik, bebas dari intimidasi kelompok tertentu, atau oleh penguasa.

Tanpa kebutuhan emosional yang terpenuhi, stabilitas sosial-politik sulit diwujudkan. Bahkan ketika rezim yang represif berkuasa, stabilitas semu lah yang terjadi. Di dalamnya masih terus tersimpan bara yang menyala-nyala, yang suatu saat bisa membakar apa saja.

Karena itu, tidak cukup kita mengatakan: “siapa pun pemimpinnya, apa pun sistem politiknya – demokrasi atau otoriter, yang penting rakyat sejahtera”.  Dalam jangka pendek, mungkin iya. Sementara rakyat belum terpenuhi kebutuhan primernya, barangkali mereka belum terlalu peduli dengan kebutuhan emosional mereka. Perlahan tapi pasti, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, tuntutan mereka pasti akan beralih ke pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi: kebutuhan emosional mereka!

Ke tiga, komponen pikiran atau mental. Kebutuhan komponen ini bisa dipenuhi dengan adanya sistem pendidikan, pelatihan maupun penyaluran-penyaluran bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Sistem pendidikan adalah pilar terpenting dalam transformasi masyarakat – tentu kita tahu hal ini. Tak ada satu pun masyarakat yang maju, tanpa ada sistem pendidikan yang hebat di belakangnya. Jepang, Amerika Utara, Eropa Barat, di negara-negara inilah sistem pendidikan dunia berkiblat. Dan kita tahu, negara-negara di kawasan ini pulalah yg saat ini maju.

Sungguh, perkembangan pemikiran dan mental adalah kebutuhan penting suatu masyarakat. Karena itu, bagi siapa pun pelayan masyarakat, hendaknya mengutamakan pengembangan sektor pendidikan dan sumberdaya manusia. Inilah kebutuhan mereka yang esensial untuk menuju taraf kehidupan mereka yang lebih baik.

Ke empat, komponen jiwa. Kebutuhan ‘jiwa’ masyarakat adalah tegaknya nilai-nilai kebaikan, serta nilai-nilai spiritualitas. Tentu, bukan hanya tegaknya simbol-simbol keagamaan seperti: megahnya bangunan mesjid, menjamurnya pesantren atau sekolah-sekolah keagamaan, pemakaian simbol-simbol agama di ruang publik, dan sebagainya. Yang lebih utama tentu esensinya: nilai-nilai agama yang tertanam jauh di hati masyarakat, yang lalu mewujud menjadi tindakan-tindakan: mencintai kebenaran, menghindari prilaku-prilaku merusak – seperti korupsi dan sebagainya.

Saya belum melihat satu masyarakat pun yang keempat pilarnya ini tegak secara bersamaan. Masyarakat yang maju sekalipun, paling banter hanya tiga pilar yang tegak: sektor ekonomi, sistem demokrasi dan sistem pendidikan yang maju. Pilar ke empat, nilai-nilai spiritualitas, nyaris tidak terbangun pada masyarakat Jepang, Amerika Utara atau Eropa Barat. Akibatnya, krisis identitas mewabah. Mereka nyaris kehilangan makna hidup yang hakiki.

Sebaliknya, banyak negara berkembang yang berusaha menegakkan pilar ke empat ini – setidaknya melalui regulasi atau penegakan aturan yang berbasis agama. Namun sayangnya, tiga pilar lainnya terabaikan: ekonomi yang tidak begitu terurus, sistem politik yang otokratik, serta sistem pendidikan yang belum terlihat maju.

Saya belum bisa membayangkan bagaimana kondisi masyarakat yang keempat pilarnya ini tegak. Barangkali istilah “madani” dalam pengertian saya adalah seperti itu.

Pertamina dan Subsidi BBM

Tampaknya, rencana penghapusan subsidi BBM semakin mendekati kenyataan. Pemerintah sudah terang menyatakan akan membatasi volume BBM bersubsidi, efektif mulai 1 Januari 2010. Yang jadi ‘pilot project’ adalah wilayah  Jabodetabek. Jadi, menjejak tahun 2011 mendatang, hanya “plat kuning” dan “roda dua” yang boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi, baik solar maupun premium. Sementara “plat hitam”, juga “plat merah”, tidak diperbolehkan lagi menikmati subsidi.

Manajemen Pertamina menyambut baik rencana ini. Wajar, karena selama ini, mekanisme subsidi BBM sangat membebani keuangan korporasi. Pembayaran dari Pemerintah yang sering molor, membuat Pertamina kerap harus menalangi. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: trilyunan rupiah! Jika kondisi fulus BUMN terbesar ini tidak baik, tentu sudah ambruk sejak lama. Dan, saya cukup yakin, belum ada yang sanggup mengambil alih ‘tugas mulia’ ini sepenuhnya.

Petronas jelas tersenyum lebar. Pasalnya, pembatasan BBM bersubsidi akan semakin meluaskan pasar mereka di Indonesia, meskipun sebetulnya mereka juga punya kesempatan untuk terlibat dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Rencana ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh pemain BBM asing di Indonesia. Selama Pertamina menjual BBM bersubsidi, sementara mereka tidak, selama itu pula SPBU asing akan ‘sepi’. Karena itu, barangkali Shell dan Total juga mulai tersenyum simpul, karena ‘arena permainan’ sudah semakin rata.

Tidak banyak yang tahu, bahwa untuk BBM industri yang non-subsidi, pangsa pasar Pertamina sudah banyak tergerus. Kini, pemain asing akan semakin leluasa mencaplok pangsa pasar BBM transportasi – sektor yang paling banyak menenggak BBM. Barangkali ini akan menjadi dilema bagi Pertamina sendiri. Dengan berkurangnya volume BBM bersubsidi, keuangan Pertamina akan sedikit tertolong. Di sisi lain, pelan tapi pasti, pangsa pasar Pertamina akan semakin aus.

Pertamina tidak akan bisa mengatasi dilema ini sendirian, karena solusinya harus dari dua sisi sekaligus. Pertama, dari sisi internal mereka sendiri, kualitas BBM non-subsidi Pertamina mesti betul-betul kompetitif. Begitu pula dari sisi marketingnya. SPBU ‘pasti pas’ harus diupayakan sebanyak mungkin, paling tidak harus menjangkau seluruh kota-kota besar di Indonesia. Untuk daerah ‘pinggiran’, apalagi terpencil, pemain asing jelas enggan untuk terjun ke sana. Selain marketnya kecil, mereka juga belum punya infrastruktur yang memadai hingga ke daerah. Karena itu, kota-kota besarlah ‘arena kompetisi’ sesungguhnya. Paling tidak, ini bisa bertahan hingga dekade mendatang.

Ke dua, dari sisi eksternal, loyalitas konsumen jelas diperlukan. Seandainya karakter masyarakat kita sudah seperti di Jepang, yakni mencintai produk bangsa sendiri, persoalan ini tidak begitu merisaukan. Kalau pun belum sebagus produk kompetitornya, setidaknya mereka akan memberi kesempatan bagi anak bangsa sendiri untuk berbenah. Lagipula, kualitas produk Pertamina sendiri sudah terbukti bisa bersaing di pasar dunia. Untuk pelumas, sejak beberapa tahun terakhir produk Pertamina sudah merambah ke ASEAN, Australia, Timur Tengah, dan tahun ini akan penetrasi ke Jepang. Bahkan untuk produk avtur, bahan bakar yang paling menuntut kualitas ketat, produk Pertamina sudah dibeli oleh Shell dan dipasarkan ke Inggris sejak Juni 2009 lalu.

Sebagai konsumen, kita memang punya hak untuk memilih produk dengan merek dan kualitas yang kita ‘anggap’ bagus. Tetapi perlu kita perhatikan, bahwa sebagai perusahaan Negara, Pertamina merupakan penyumbang deviden dan pembayar pajak terbesar ke APBN. Lebih jauh, suplai ‘darah’ perekonomian kita juga sangat bergantung pada kinerja BUMN migas ini. Kalau BUMN pabrik gula bangkrut, barangkali dampaknya bisa kita abaikan. Bahkan jika ‘industri strategis’ sekelas PTDI pailit, kita pun masih bisa berbesar hati. Tetapi jika Pertamina goyang, aliran BBM tersendat, dua-tiga hari saja, saya tidak bisa membayangkan dampaknya bagi Negara ini. Tidak saja dalam perekonomian, tetapi juga sosial-politik!

Mengapa Keberadaan BPMIGAS Perlu Ditinjau Ulang?

BPMIGAS merupakan badan hukum milik negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan UU Migas No 22 Tahun 2001. Keberadaan BPMIGAS, sebagaimana sering diungkapkan oleh Pak Kurtubi, adalah jantung dari UU Migas. Jika ingin merombak tatanan pengelolaan migas nasional, maka keberadaan BPMIGAS patut diperhitungkan.

Sebagaimana pernah saya tulis sebelumnya, saat ini DPR tengah menggodok UU Migas yang baru. Pendapat dari berbagai kalangan dijaring oleh Dewan, guna memperoleh input tentang kerangka UU Migas baru tersebut. Salah satunya adalah dari kalangan akademisi. Baru-baru ini saya mendapatkan satu file presentasi para pakar dari ITB. Isi masukannya ke DPR ada sembilan poin. Beberapa di antaranya cukup “revolusioner”, misalnya: membuat UU untuk hulu dan hilir secara terpisah; BPMIGAS di bawah Kementrian ESDM dan sebagainya.

Sebagiannya saya cukup sependapat, antara lain DMO dinaikkan menjadi 50%, bukan 25% – meskipun dengan harga dinaikkan, demi memenuhi kebutuhan migas domestik. Di samping itu, peran lembaga negara dalam tata kelola migas nasional juga perlu diperjelas, karena sampai saat ini masih belum clear, siapa sesungguhnya yang bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan: BPMIGAS atau Kementrian ESDM? Dua institusi kenegaraan tersebut sama-sama meneken kontrak dengan kontraktor migas.

Namun demikian, saya kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan: “BHMN merupakan bentuk yang “optimum” sebagai pemegang kendali managemen migas”. Alasan yang dikemukakan  para pakar ITB memang masuk akal: agar penerimaan migas langsung masuk ke rekening Pemerintah, melalui Departemen Keuangan. Namun, kelihatannya ada beberapa hal yang terlupakan oleh kalangan akademisi tersebut.

Pertama, BHMN, dalam hal ini BPMIGAS, tidak mempunyai infrastrktur pendukung untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mengelola minyak bagian negara, BPMIGAS masih menggunakan infrastruktur Pertamina, dari mulai pemipaan sampai ke kilang. Saudara kembarnya, BPH MIGAS, yang mengelola sektor hilir migas, juga sama. Sehingga dari mulai pemipaan, pengilangan, pengangkutan, penyimpanan, sampai dengan pemasaran, masih dilakukan oleh Pertamina dan segelintir perusahaan minyak asing yang ditunjuk.

Ke dua, BPMIGAS bukanlah badan usaha, sehingga tidak dapat melakukan jual-beli migas. Sebagai pemegang kendali managemen migas, BPMIGAS tidak punya “tangan” untuk mengelola stok kebutuhan migas domestik, sehingga kewenangannya tidak bisa dijalankan secara menyeluruh. Pemerintah masih “menyuruh” Pertamina untuk ekspor-impor minyak, baik minyak mentah maupun BBM. Untuk menjual gas bagian negara, BPMIGAS juga harus menunjuk pihak ke tiga, dalam hal ini kontraktor migas. Yang maju negosiasi dengan pembeli pun kontraktor migas. Hal ini sangat riskan, karena kontrol BPMIGAS menjadi berkurang. Salah satu hasilnya bisa terlihat pada kasus penjualan gas dari lapangan Tangguh: gas diobral dengan harga murah ke China. Yang menjual dan yang membeli adalah perusahaan yang sama, dan di dalamnya terdapat gas bagian negara yang sangat besar. Negara rugi trilyunan rupiah.

Ke tiga, sebagai konsekuensi dari poin ke dua, BPMIGAS juga tidak dapat melakukan kontrak pembelian minyak dengan BUMN dari negara produsen. Hanya Pertamina, atas restu Pemerintah, yang bisa melakukan itu. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik, sebagian besarnya dibeli dari para trader di Singapura, tentu dengan harga yang lebih mahal. Sebagian lainnya dari produksi minyak domestik dan impor dari negara produsen. Harapan kita ke depan adalah: Pemerintah segera memenuhi seluruh defisit kebutuhan minyak domestik melalui kontrak pembelian jangka panjang dengan BUMN negara produsen, bukan dari trader multinasional, sehingga harganya jauh lebih murah. Konsekuensinya memang banyak pihak yang harus kehilangan “lahan bisnis” dari ekpor-impor minyak negara ini.

Ke empat, ini sesungguhnya yang paling membahayakan, kontrak migas yang diteken langsung dengan BHMN – yang masih menjadi bagian integral dari Pemerintah – akan berpotensi menyeret Pemerintah RI ke dalam meja arbitrase international. Aset2 negara bisa langsung disita, termasuk kedutaan kita di luar negeri, jika kita kalah arbitase dan harus membayar denda tertentu. Lain halnya jika kontrak itu diteken dengan badan usaha yang sifatnya “limited” (Ltd.) atau “terbatas” (PT). Kekayaan negara di BUMN sudah dipisahkan, sehingga hanya aset BUMN itu saja yang akan jadi jaminan, jika terjadi dispute.

Karena itu, menurut saya, kembalikan kewenangan managemen migas ke tangan Pertamina. Atau setidaknya: jadikan BPMIGAS menjadi bagian dari Pertamina. Selanjutnya, benahi Pertamina secara menyeluruh. Alasan good governance di tubuh Pertamina saat ini sudah tidak relevan lagi dijadikan kendala untuk menyerahkan kewenangan managemen migas kembali ke Pertamina. Pertamina sudah banyak berbenah. Rezim politik saat ini juga sudah cukup mendukung prinsip transparansi. Selanjutnya tinggal perkuat Pertamina, baik dari sisi teknis maupun finansial, untuk ekspansi ke ladang-ladang minyak dunia, untuk mengamankan suplai minyak domestik, demi ketahanan energi di masa mendatang.