Menyoal Konsep Subsidi BBM

Kamis, 8 Maret 2012, di MetroTV, pk. 19:00: debat besar (barangkali yang terbesar) dan nyaris tanpa jeda terjadi antara 2 kubu yang berseberangan dalam memandang tata kelola migas nasional.

Di satu sisi, berderet para pemangku otoritas sektor energi: Jero Wacik, Dahlan Iskan – yang dalam debat itu sebetulnya tidak ambil bagian, Widjajono Partowidagdo, R. Priono, Karen Agustiawan, juga terlihat duduk di barisan kedua: Evita Legowo. Di sisi seberang: ada nama Kwik Kian Gie, Kurtubi, Effendi Simbolon, Revrisond Baswir dan beberapa politikus senayan.

Pak Kwik, yang dikenal kritis tentang tema subsidi BBM, mengawalinya dengan satu pertanyaan mendasar: by definition, apa sebetulnya subsidi itu? Apakah, dalam konteks subsidi BBM ini, Pemerintah betul-betul mengeluarkan cash dari APBN – atau hanya opportunity lost akibat hilangnya sebagian value dari BBM?

Menurutnya, subsidi yang dihitung oleh Pemerintah itu tidak sepenuhnya betul. Bahwa subsidi akan membuat APBN jebol – bahkan ekonomi collaps – juga statement yang perlu diluruskan.

Ada baiknya, untuk memahami jalan pemikiran Pak Kwik, saya suguhkan data berikut (tidak eksak betul, data per hari):

  • Minyak mentah produksi sendiri (bagian negara): 550 ribu barel (setara 400 ribu barel BBM)
  • Impor minyak mentah: 270 ribu barel (setara 200 ribu barel BBM)
  • Impor BBM: 500 ribu barel

Dari data di atas, terlihat bahwa total kebutuhan BBM kita sekitar 1,1 juta barel. 400 ribu barel (BBM) di antaranya berasal dari bumi pertiwi. Sisanya, sekitar 700 ribu barel, impor.

Perlu diungkap secara gamblang bahwa membengkaknya angka subsidi itu disebabkan karena Pemerintah berangkat dari asumsi dasar: seluruh kebutuhan minyak mintah, baik dari perut bumi sendiri maupun dari Singapura, dibeli dengan harga pasar! Karena itu, Pertamina juga membeli minyak mentah milik Pemerintah (sebanyak 550 ribu barel, sekitar 40% dari total kebutuhan crude) dengan harga pasar. Bisa dibayangkan berapa ratus triliun duit yang harus dirogoh dari kocek Pertamina, untuk membayar minyak mentah bagian negara. Ini yang kemudian dicatat sebagai penerimaan negara dari sektor migas.

Padahal, menurut Pak Kwik, juga didukung oleh Pak Kurtubi, semestinya pengadaan minyak bagian negara ini tidak dihargai dengan harga pasar, melainkan hanya dihitung berdasarkan biaya lifting, yang lazim dikenal dengan cost per barel. Hal inilah yang membuat hitung-hitungan subsidi menjadi bias.

Untuk melihat seberapa besar bias hitungan subsidi akibat dua asumsi berbeda ini, lihat fakta ini: lifting cost berkisar US$ 8 – 30 per barel, sedangkan harga minyak mentah dunia (anggap) US$ 110 per barel. Selisihnya sekitar US$ 80. Bisa dihitung, kalau US$ 80 dikali 550 ribu dikali 365 hari, maka total setahun sebesar US$ 16 milyar, atau nyaris Rp 150 T. Ini bias dari sisi biaya pengadaan crude.

Untuk dijual dalam bentuk BBM, lagi-lagi, Pemerintah juga mengacu pada harga yang berlaku di pasar Singapura (MOPS – Mean of Platt’s Singapore), ditambah “alfa”. Alfa ini merupakan biaya distribusi dan margin untuk Pertamina. Untuk minyak impor dalam bentuk BBM, kurang lebih 500 ribu barel, memang sudah harga jadi (MOPS). Untuk crude yang diolah sendiri, sekitar 800 ribu barel (550 ribu barel minyak Pemerintah dan 270 ribu barel impor), entah biaya “masak”nya lebih rendah atau lebih tinggi, juga harga jual BBM-nya mengacu pada MOPS. Inilah bias ke dua dari perhitungan subsidi.

Jadi, menjawab pertanyaan Pak Kwik: apakah untuk subsidi BBM, Pemerintah mengeluarkan cash 100% sejumlah uang subsidi yang tertera di APBN? Secara hitungan akuntansi: Ya. Namun, yang patut dicatat, itu terjadi karena dua hal: (a) Pertamina “dipaksa” membeli minyak Pemerintah dengan harga pasar; dan (b) Pertamina juga menjual BBM, baik yang diolah sendiri maupun yang diimpor, dengan patokan harga Singapura.

Arus cash-nya sebagai berikut: dari rekening Pertamina-masuk ke Kementerian Keuangan untuk membeli crude Pemerintah-lalu sebagian dikembalikan ke Pertamina dalam bentuk subsidi BBM. Patut juga dicatat, bahwa Pemerintah, sebagaimana diungkap Pak Kwik, masih surplus – dari sektor migas ini. Berdasarkan hitung-hitungannya, Pemerintah masih surplus sekitar Rp 97 Trilyun.

Beberapa asumsi dasar perhitungan Pak Kwik tidak tepat benar, tetapi kesimpulan akhirnya betul: bahwa Pemerintah masih surplus pendapatan dari minyak bumi.

Lalu, apakah ini yang dianggap akan menyebabkan ekonomi collaps? Jelas tidak. Bahwa dengan membengkaknya angka subsidi, surplus dari sektor migas berkurang: ya! Tetapi ia masih surplus.

Bahwa kemudian harga BBM perlu dinaikkan, itu soal lain. Saya sendiri, sebagaimana Pak Kwik, tidak begitu keberatan dengan kenaikan harga BBM ini, sepanjang alasannya tepat dan tidak “membohongi” rakyat: bahwa jika harga minyak dunia meningkat, lalu subsidi meningkat, dan APBN bisa jebol karenanya. Alasan ini sama sekali tidak betul.

Pak Kwik menggarisbawahi tiga hal yang menjadi dasar penentuan harga BBM: asas kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategis dari minyak bumi itu sendiri.

Saya sendiri tidak berkeberatan dengan kenaikan harga BBM, karena alasan yang cukup simpel: bahwa harga BBM saat ini tidak ada bedanya dengan air kemasan! Dan masyarakat sudah terbiasa membeli air kemasan (aqua, nestle, dsb) dengan harga Rp 3.000 rupiah untuk kemasan 600 ml. Ini sama saja dengan Rp 5.000 per liter. Bisa dibayangkan, minyak diangkat dari kedalaman 1000 – 4000 meter, dibor, dikilang, diangkut, disimpan, baru dijual, harganya nyaris sama dengan air mineral yang hanya tinggal diambil di permukaan, atau maksimal ngebor 100 – 200 meter. Ini tentu tidak logis.

Saya setuju bahwa harga BBM harus terjangkau, tapi tidak terlalu rendah, sehingga masyarakat tetap menyadari bahwa sebetulnya BBM bukan komoditas yang murah, melimpah, dan karena itu tidak perlu ada upaya konservasi, efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber energi vital itu.

Namun patut dicatat, bahwa menaikkan harga BBM ini konteksnya bukan untuk menyelamatkan APBN. Mengapa? karena sebetulnya yang merusak APBN itu bukan subsidi, melainkan: belanja birokrasi (sekitar 60%) dan korupsi!

24 thoughts on “Menyoal Konsep Subsidi BBM

  1. Meskipun Subsidi BBM dengan APBN mempunyai hubungan darah yang sangat amat jaaaaaaauh…Semoga dengan pemerintah mengurangi subsidi BBM bisa dijadikan kekuatan tersendiri bagi pemerintah untuk mengurangi belanja birokrasi dan korupsi…Artikel yang mantabbb om..Sekalian minta rekomendasi rekan blog yang aktif dunk…biar blog walkingnya lebih romantis….he…he..he…

    • Coba kunjungi blog-nya Jonru di tautan “blog mantap” di sebelah. Lumayan rame tuh.. kalau di tautan “Sobat” ada Alamendah, Pak Dhe Cholik, Bunda, Rinduku. Mereka cukup aktif.

    • Ya, pak Kwik memang tidak sepenuhnya benar. Beberapa asumsi hitungan dia juga kurang tepat. Tetapi kesimpulan akhirnya saya setuju: bahwa Pemerintah masih surplus dari penjualan minyak. Ini tercermin jelas di dalam APBN.

      Soal surplusnya ini mau dipake utk gaji, untuk gayus, untuk tentara, untuk nazarudin dkk, itu soal lain.

      Tks link-nya Lih..

      • Sebenarnya, jika nuansa diskusi yang dibangun adalah konstruktif yang berujung pada keterwujudan hasil diskusi, saya suka mencerna pendapat para ekonom. Namun, jika sudah ada media yang meliputnya, peran sponsor dibalik para “ekonom” menjadi satu kepentingan tambahan🙂 Apalagi soal energi, pameonya kan begini, bahwa bisnis energi tidaklah bisa disebut bisnis seperti arti biasanya, bisnis energi adalah politik, politik berarti soal kekuasaan ( kalau kata Bakrie, bisnis energi itu 80% politik, sisanya baru murni bisnis)
        🙂

  2. lbh sepakat tepatnya negara sudah salah urus, korupsi tidak hanya di Permerintahan, setali tiga uang di BUMN punya juga, sama-sama mindset korup,,,,

  3. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa penjualan BBM saat ini masih menguntungkan pemerintah sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM.

    Sy bukan Pakar Ekonomi seperti Pak Kwik, sy cuma menggunakan logika sangat sederhana saja.
    1. Tiap hari Masyarakat Indonesia membutuhkan BBM sebanyak 1,1 Juta Barel.
    2. BBM yg dihasilkan dari Bumi Indonesia sendiri tiap hari cuma 400 ribu Barel.
    3. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Tiap hari Membeli 700 ribu Barel BBM dari Luar Negeri.
    4. Pertanyaannya adalah, apakah penjualan BBM milik sendiri kepada masyarakat sebanyak 400 ribu Barel bisa cukup untuk membeli 700 ribu Barel BBM dari luar negeri ?

  4. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s