Bupati Indramayu – Dari Masa ke Masa

 

 

 

 

 

 

 

Sekedar ikut mencatat sejarah, siapa tahu berguna bagi warga Indramayu khususnya, dan bagi siapa pun yang berkepentingan terhadap sejarah Indramayu pada umumnya.

1. R. Singalodra (Wiralodra I)

2. R. Wirapati (Wiralodra II)

3. R. Sawedi (Wiralodra III)

4. R. Banggala (Wiralodra IV)

5. R. Banggali (Wiralodra V)

6. R. Samaun (Wiralodra VI)

7. R. Krestal (Wiralodra VII)

8. R. Marngali

9. R. Wiradibrata I

10. RT. Suranenggala

11. R. Djilari (Purbadinegara I) – (1900 – …)

12. R. Rolat (Purbadinegara II) – (1900 – 1917)

13. R. Sosrowardjojo (1917 – 1932)

14. R. AA Moch. Soediono (1933 – 1944)

15. Dr. R. Murdjani (1944 – 1946)

16. R. Wiraatmadja (1946 – 1947)

17. MI Syafiuddin (1947 – 1948)

18. R. Wachyu (1949 – 1950)

19. Tikol Al Moch. Ichlas (1950 – 1951)

20. TB. Moch. Cholil (1951 – …)

21. R. Djoko S. Prawirowidjojo (1952 – 1956)

22. R. Hasan Surjasatjakusumah (1956 – 1958)

23. R. Firman Ranuwidjojo (1958 – pj)

24. Entol Dj. Setiawihardja (1958 – 1960)

25. HA Dasuki (1960 – 1965)

26. M. Dirlam Sastromihardjo (1965 – 1973)

27. R. Hadian Suria Adiningrat (1974 – 1975)

28. HA Djahari, SH (1975 – 1985)

29. H. Adang Suryana (1985 – 1990)

30. H. Ope Mustofa (1990 – 2000)

31. DR. H. Irianto MS Syafiuddin (2000 – 2010)

32. Hj. Anna Sophanah (2010 – …sekarang)

 

Demikian.

Dimuat di Radar Indramayu, 7 Oktober 2010.

 

Tiga Pilar Pembangunan Daerah

Dewasa ini, bangsa kita tengah dihadapkan pada dua tantangan yang secara diametral menarik energi kolektif kita: globalisasi dan desentralisasi. Menarik untuk mengaitkan pengaruh keduanya dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

Di satu sisi, pengaruh global merangsek hingga ke pelosok daerah, yang dilumasi teknologi informasi-komunikasi, tengah menarik masyarakat kita untuk menjadi warga global – setidaknya hal ini akan berpengaruh pada aspek ekonomi dan sosial-budaya. Di sisi lain, semangat desentralisasi dalam wujud otonomi daerah tengah kembali menumbuhkan semangat untuk “menjadi lokal”. Dalam kadar tertentu, bahkan semangat “daerah-isme” mengalahkan “nasionalisme” kebangsaan.

Dua realitas itu membentuk satu paradoks yang disebut “glokalisasi”: globalisasi yang justeru semakin mengangkat nilai-nilai lokal ke pentas dunia. Jadi, sebagaimana disinyalir oleh Friedman dalam “The World is Flat”, bukan “penyeragaman” budaya dan nilai-nilai global yang terjadi, melainkan “keberagaman” lokal yang akan mewarnai kancah global. Melalui media komunikasi-informasi yang telah berkembang demikian masif, semakin terbuka peluang bagi daerah untuk tampil di kancah global, dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Dalam konteks itulah tantangan pembangunan ekonomi daerah kontemporer dihadapkan. Untuk menyikapinya, setidaknya tiga pilar berikut yang harus diperkuat. Pertama, kesiapan infrastruktur. Sudah kita maklumi bersama, bahwa peranan infrastruktur cukup menentukan daya saing perekonomian. Kelengkapan infrastruktur menentukan tingkat interconnectivity – kesalingterhubungan: antar komunitas, antar wilayah, antar lembaga. Masyarakat yang ‘terhubung’, apalagi secara global, memiliki peluang lebar untuk maju. Sebaliknya, masyarakat yang ‘terisolasi’, hampir dipastikan terbelakang, setidaknya secara sosial-ekonomi. 

Ketersediaan infrastruktur akan menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi daerah. Jalan, jembatan, listrik, air bersih, infrastruktur telekomunikasi, bandara atau pelabuhan, adalah beberapa contoh infrastruktur yang mesti diperkuat, guna menarik investasi, baik investasi swasta, pemerintah, community investment, bahkan investasi global. Tanpa infrastruktur yang memadai, investasi sulit masuk, bahkan jika daerah tersebut kaya SDA sekalipun. Jika investasi seret, ekonomi mandeg. Ujungnya: kemiskinan!

Memasuki era globalisasi jilid tiga ini, daerah juga perlu mengembangkan infrastruktur informasi dan telekomunikasi yang memadai, agar masyarakat – terutama para entrepreneur lokal – terhubung dengan pasar global. Tentu, dalam konteks daerah, pasar global tidak melulu berarti luar negeri, tetapi juga luar daerah, luar pulau.  

Ke dua, birokrasi yang bersih dan efisien. Birokrasi yang demikian akan membuat pelayanan publik semakin dekat, semakin simpel. Inilah syarat mutlak ke dua, bagi daya tarik suatu investasi. Birokrasi yang korup akan membuat enggan siapa pun untuk berurusan dengannya, kecuali bagi para ‘mafia’ yang memang demen bermain dengan birokrat, untuk tujuan mengeruk sumberdaya alam, atau menyabet proyek-proyek anggaran belanja negara. Tapi efeknya tak akan banyak bagi kesejahteraan publik.

Terkait kemudahan investasi, sebetulnya, Pemerintah Pusat sudah mencanangkan program pelayanan satu atap. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten-kota di Indonesia sudah menerapkannya. Namun demikian, dari informasi yang saya terima, rupanya tidak banyak yang berjalan efektif. Sebagian besar, kantor pelayanan satu atap tak ubahnya “kantor pos” yang menerima dokumen permohonan ijin investasi, selanjutnya dikirim ke masing-masing lembaga atau dinas yang berwenang: as usual. Selain perijinan yang lama, investor juga seringkali harus mengeluarkan isi kantongnya terlalu banyak, untuk pungutan “resmi” maupun tidak, pada saat usaha belum juga dimulai. Jelas, ini akan menghambat investasi.

Ke tiga, dan ini sesungguhnya yang paling vital, yaitu kesiapan sumberdaya manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah dua domain utama pembangunan manusia. Jika dua pilar sebelumnya berperan sebagai magnet investasi, maka pilar ke tiga ini, selain menarik investasi, juga sangat menentukan apakah daerah bisa ikut bermain di lapangan ekonomi secara sejajar dengan pelaku ekonomi global, ataukah hanya sebagai penonton. Sering saya saksikan di beberapa daerah, nilai investasi yang masuk ke daerah demikian besar, tetapi masyarakat lokal hanya berperan sebagai penonton, atau paling banter sebagai pekerja di lingkaran paling luar. Nyaris seluruh tenaga ahli yang menggerakkan roda ekonomi raksasa di daerahnya adalah para pendatang, yang sudah pasti akan “menerbangkan” uangnya ke kota asal mereka. Yang tersisa untuk daerah hanya sedikit, bisa berwujud dana bagi hasil, pungutan resmi maupun tidak resmi oleh daerah, atau sedikit ‘uang jajan’ para pekerja pendatang itu.

Membangun kelengkapan infrastruktur, membersih-efisienkan birokrasi dan mencetak sumberdaya manusia qualified, adalah tiga pilar yang harus tegak, untuk menyongsong paradoks glokalisasi: mengangkat keunggulan lokal ke kancah global.

Pilkada Indramayu 2010: Sebuah Catatan Pribadi

Tahun 2010 ini, daerah saya, Indramayu, akan mengadakan hajatan politik. Saya sebetulnya tidak berpretensi untuk melakukan analisis politik tertentu. Saya hanya ingin memberikan catatan-catatan pribadi, yang lebih merupakan refleksi diri secara internal.

Catatan pertama. Saya melihat deretan baliho di tepi jalan, dari ujung barat sampai ujung timur Indramayu, memajang foto orang-orang yang mungkin mau mencalonkan diri. Jenis fotonya ada belasan. Sayangnya saya tidak melihat substansi tertentu yang ditampilkan, selain wajah-wajah penuh ambisi, dan sederet gelar akademik di depan dan belakang nama mereka. Beberapa orang menambahkan jargon-jargon yang cukup menggelikan buat saya. Misalnya, “Rakyat Indramayu waras lan wareg”. Waras artinya ‘sehat’, sedangkan wareg bermakna ‘kenyang’. ‘Wareg’ memang simbolisasi dari ‘sejahtera’, tetapi kesejahteraan yang sifatnya primer dan primitif.

Hal lain yang menggelikan, baliho-baliho itu bahkan dipasang jauh sebelum masa pemilihan. Masa pendaftaran baru dimulai awal Juni 2010. Masa kampanye pun ditetapkan baru awal bulan Agustus 2010, tetapi baliho sudah tumpah ruah sejak 2009. Baliho-baliho itu seolah menjadi metafora luapan ambisi yang tertunda selama sepuluh tahun terakhir. Terlihat amburadul memang, tetapi tampak sepi dari nada kritis masyarakatnya.

Catatan ke dua. Melihat fenomena baliho ini, saya menduga bahwa calon-calon pemimpin masyarakat kita dewasa ini nampaknya kurang percaya diri. Mungkin ia merasa tidak memiliki cukup prestasi dan aksi nyata yang membuat sosoknya dikenal secara natural dan bersahabat di hati rakyat. Karena itu, ia harus mati-matian mempromosikan dirinya dalam tempo relatif singkat, melalui media yang tercecer dan tidak mengindahkan estetika ruang publik. Tidak jarang duit milyaran rupiah ia keluarkan demi mendobrak popularitas instan itu. Atau, jangan-jangan, memang nyatanya mereka minim prestasi dan aksi nyata? Semoga saja tidak begitu. Saya tahu mereka adalah petinggi-petinggi organisasi daerah, anggota DPRD, pengusaha kaya, pemimpin parpol daerah, pejabat pemda atau mantan pejabat di lingkungan propinsi. Mungkin mereka sudah banyak berbuat, hanya rakyat tidak tahu.

Catatan ke tiga. Salah satu dari foto yang ada di baliho itu tampak lebih familiar di banding banyak baliho lainnya. Fotonya sudah eksis hampir sepuluh tahun terakhir. Sosok itulah yang selalu berdampingan dengan bupati. Bagi yang tidak mengenal Indramayu, barangkali akan mengira dia adalah wakil bupati. Sebenarnya bukan. Kebanyakan rakyat Indramayu, termasuk saya sendiri, hampir tidak pernah melihat foto wakil bupati, apalagi foto bupati dan wakilnya berdampingan, di ruang publik.

Saya bisa pastikan, dialah calon terkuat. Soal kapabilitas saya kurang tahu. Yang jelas, di era demokrasi-iklan ini, yang paling berpeluang adalah sosok yang sudah sering tampil dan dilihat oleh publik di media. Logikanya sederhana saja. Masyarakat tidak tahu apakah masih ada sosok calon pemimpin yang bersih atau tidak. Jika pemimpin yang sudah dikenal itu memiliki sejumlah kekurangan, termasuk attitude-nya, maka yang tidak dikenal pun belum tentu memiliki kapasitas dan integritas yang bagus. Jangan-jangan lebih parah? Karena itu, masyarakat mungkin akan cenderung memilih yang sudah dikenal kadar kekurangannya. Apalagi, wajah-wajah baru itu pun begitu banyak dan membingungkan.

Catatan ke empat. Saya hampir tidak menemukan satu pun rencana kerja nyata yang akan mereka lakukan jika terpilih. Barangkali ekspektasi saya ini terlalu tinggi. Mungkin demokrasi kita belum sampai ke sana. Atau mungkin pola pikir masyarakat timur yang cenderung lebih holistik, sebagaimana dikemukakan oleh filusuf-filusuf modern, sehingga yang sering kita temui dalam media-media kampanye adalah bait-bait kalimat luhur, tetapi sulit didefinisikan tolok ukurnya. Bisakah kita mengukur keberhasilan seorang calon pemimpin, misalnya, yang menjanjikan bahwa rakyat akan maju dan sejahtera? Rakyat akan waras dan wareg? Seberapa maju dan seberapa sejahtera?

Mengapa mereka tidak berani menyatakan : Selama kepemimpinan saya, kemiskinan akan ditekan sekian persen? Sekian ribu lapangan pekerjaan akan diciptakan? Sekian persen rakyat akan menikmati air bersih? Kerusakan jalan akan diminimalisir? Sawah dengan irigasi teknis akan ditingkatkan menjadi sekian persen? Angka kematian bayi akan diturunkan? Rata-rata lama pendidikan masyarakat akan menjadi sekian tahun? Angka buta huruf akan ditekan sekian persen?

Kalau  tidak sanggup, mengapa mereka masih saja maju mencalonkan diri?

Ah, mungkin saya terlalu pesimis akan masa depan demokrasi kita. Sejujurnya catatan-catatan di atas lebih merupakan kekhawatiran, dibanding sebuah penilaian. Saya hanya ingin masyarakat kita tidak dikibuli lagi.

Dalam pilkada 2010 ini, saya harap akan lahir pemimpin yang bersih dan cakap. Juga, apa yang sudah dicapai Indramayu saat ini terus ditingkatkan. Semoga.

Peran Strategis Perpustakaan Daerah (2)

Nyambung tulisan sebelumnya, setelah terpotong acara nikahan minggu yang lalu. Kali ini, ide sederhana yang ke dua yaitu tentang “faktor pendorong”.

Perpustakaan daerah tentu tidak cukup hanya dengan “memoles” dirinya sendiri, agar orang tertarik untuk berkunjung dan membaca. Dia juga perlu bantuan dari pihak-pihak lainnya, agar ikut mendorong. Berikut ini faktor-faktor yang menentukan.

Pertama, pendidikan sejak dini di dalam keluarga. Budaya membaca, tentu, tidak datang dengan sendirinya. Pembiasan sejak masih anak-anak jauh lebih baik. Dalam hal ini, keluarga sangat berperan dalam “membentuk” kebiasaan anak untuk membaca. Jika ribuan keluarga melakukan hal yang sama, niscaya tahun-tahun mendatang akan tercipta generasi penerus yang gemar membaca dan hobi nguber-nguber perpustakaan. 

Upaya yang bisa dilakukan oleh perpustakaan daerah sendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi. Misalnya, mengadakan event-event tertentu secara berkala yang melibatkan banyak keluarga dari berbagai kalangan. Di dalamnya dilakukan sosialisasi dan promosi pengembangan budaya baca tulis di dalam keluarga. Mahal? Bisa jadi. Namanya juga usaha.

Ke dua, lingkungan yang mengapresiasi.  Jujur, di satu sisi, saya sendiri kadang malu untuk membaca di dalam angkutan umum, di pos kamling, di trotoar jalan, di tempat-tempat nongkrong, atau di tempat-tempat umum lainnya. Kalau di Jakarta atau Bandung, mungkin tak jadi soal. Tetapi kalau di kampung, saya cukup khawatir. Dengan membaca di tempat umum, saya akan menciptakan kesan ‘elitis’ dan ‘intelek’, di tengah-tengah masyarakat petani yang minim pendidikan. 

Di sisi lain, adik-adik pelajar kita juga membutuhkan contoh dan teladan, agar mereka tidak malu dan sungkan-sungkan untuk membaca, di mana pun berada. Kita perlu lingkungan yang mengapresiasi budaya akademik, khususnya membaca. Peran perpustakaan daerah adalah mengajak seluruh komponen masyarakat, untuk melakukan hal demikian.

Ke tiga, peran perpustakaan sekolah. Antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah ini, idealnya, terjadi saling komunikasi dan kordinasi. Perpustakaan sekolah hendaknya bisa merefensikan perpustakaan daerah, dalam hal jika di dalam perpus sekolah tersebut minim koleksi literaturnya. Bahkan, sekolah yang belum memiliki perpustakaan sama sekali, bisa memanfaatkan keberadaan perpustakaan daerah, sebagai referensi bagi murid-muridnya yang membutuhkan. Begitu juga dengan pengadaan event-event bersama, yang turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya budaya baca masyarakat.

Ke empat, kerja sama dengan ormas-ormas daerah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, peran asosiasi-asosiasi petani, nelayan, pedagang, seniman, dan sebagainya, bisa juga menjadi semacam ‘corong’ bagi komunitasnya, agar mereka menjadi terbuka dengan ilmu pengetahuan. Dengan keterbukaan terhadap buku, petani dan nelayan bisa melengkapi pengalamannya dengan ilmu pengetahuan, demi kemajuan mereka, baik secara individu maupun komunitas. Kenyataan bahwa mereka sebagian besar buta huruf, itu bisa diatasi dengan bimbingan dan bantuan dari sebagian mereka yang lebih terdidik. Dengan demikian, ilmunya bisa diserap, tanpa harus membaca sendiri.

Ke lima, payung kebijakan pemerintah daerah. Misalnya, terkait dengan tulisan sebelumnya, poin ke lima, kebijakan tentang kegiatan penyuluhan berbasis perpustakaan. Kita tahu bahwa selama ini program penyuluhan dilakukan oleh mantri-mantri penyuluhan, yang hanya sesaat mendampingi masyarakat. Bahkan, kadang mereka hanya menceramahi masyarakat, kemudian pulang, tanpa pendampingan sama sekali. Jadilah program-program semacam itu tidak efektif.

Perpustakaan daerah, dalam hal ini, bisa mengambil peran dengan menyediakan literatur-literatur yang relevan dengan materi penyuluhan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Penyuluh juga hendaknya merefensikan perpustakaan daerah kepada masyarakat, agar selepas penyuluh tersebut mudik, masyarakat bisa tetap mengakses ilmu yang diberikan, atau bahkan memperkaya sendiri ilmu yang sudah didapat di dalam penyuluhan.

Mungkin ide-ide sederhana ini masih perlu dijabarkan secara rinci, untuk bisa dituangkan ke dalam langkah-langkah operasional. Wong, namanya juga iseng-iseng nulis tentang ini.

Peran Strategis Perpustakaan Daerah (1)

Sebetulnya tidak sengaja untuk menuliskan topik ini. Awalnya karena saya barusan membaca pengumuman lomba karya tulis yang diadakan oleh perpustakaan daerah Indramayu. Lomba itu bertemakan peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Di sini, saya iseng-iseng menuliskan ide sederhana, tentang bagaimana upaya perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Saya melihat ada dua (kategori) upaya yang bisa dilakukan oleh perpustakaan daerah, dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kategori yang pertama adalah “faktor penarik”, sedangkan kategori yang ke dua adalah “faktor pendorong”. Secara sederhana, faktor penarik ditentukan oleh bagaimana upaya perpustakaan daerah itu dalam “memoles” dirinya sendiri, sehingga orang mau datang. Tentunya mau baca. Sementara faktor pendorong ditentukan oleh upaya perpustakaan tersebut dalam merangkul pihak-pihak lain, agar mendorong orang untuk mau berkunjung.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan faktor penarik. Pertama, dan yang paling sederhana, adalah bagaimana desain, fasilitas dan lingkungan perpustakaan itu dibuat nyaman dan modern. Jangan harap orang mau datang, kalau gedung perpus itu terlihat angker, atau seperti kantor pamong desa tahun 40-an. Ditambah koleksi bukunya jadul, serba manual, tidak ada akses internet, meja baca seadanya, penjaga yang miskin senyum, penataan buku yang amburadul. Ditambah lagi larangan untuk minum dan ngemil di dalem perpus, atau tidak ada kantin di sebelah-sebelahnya. Terus terang, jika kondisinya demikian, saya sendiri males. Mending baca di teras belakang rumah, sambil ngopi dan diiringi lagu kesukaan. Wuenak tenan!

Ke dua, program-program yang menarik. Salah satunya dengan bedah buku-buku populer. Untuk mengisinya, bisa mendatangkan penulis-penulis ngetop tanah air, atau penulis-penulis yang bukunya di-flimkan. Tentunya, audiens untuk program-program semacam ini cocoknya adalah pelajar, atau yang biasa megang buku. Dengan begitu, perpus akan lebih “hidup”, tidak seperti kuil.

Ke tiga, perpus yang bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah. Contoh yang populer saat ini adalah perpus keliling. Atau, kalau mau cara yang lebih mahal, bukalah perpus-perpus cabang di tiap kecamatan, niscaya APBD bengkak!  Saya punya pengalaman yang memprihatinkan terkait hal ini. Saya baru tahu ada perpus daerah Indramayu, itu setelah saya kuliah. Entah tingkat berapa. Maklum, perpus itu diam saja di tengah kota. Dia tidak ke mana-mana. Menyapa anak-anak dan pelajar pun tidak pernah. Ditambah lagi, saya memang jarang pergi ke kota Indramayu sebelumnya.

Dengan perpus keliling, maka perpus daerah bisa meminjamkan buku-buku penunjang pelajaran bagi anak-anak SD yang tidak pernah punya buku teks. Saya lihat di kampung saya, jarang sekali anak sekolah yang punya buku teks. Mau beli mahal. Pinjem pun belum tentu dibaca. Beli LKS pun karena diwajibkan. Dalam hal ini, mungkin perpus daerah yang keliling, bisa mengambil peran.

Ke empat, penyediaan literatur-literatur yang relevan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai daerah agraris, sekaligus maritim, semestinya koleksi buku-buku yang bisa membantu masyarakat untuk memahami pertanian dan kelautan diperbanyak. Juga literatur tentang agrobisnis dan agro industri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kenyataan bahwa masyarakat petani dan nelayan itu kebanyakan buta huruf? Apakah mereka suruh baca? Bagaimana pula dengan kenyataan bahwa mereka lebih percaya “pengalaman” dibanding “literatur”?

Untuk mengatasi problem ini, asosiasi-asosiasi masyarakat petani dan  nelayan juga berperan dalam membantu menyerap isi buku-buku itu, kemudian pengetahuannya dibagikan ke masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat lokal yang jadi anutan, khususnya yang dianggap “piawai” dalam bertani dan nelayan, bisa juga membantu meyakinkan masyarakat, agar lebih terbuka dengan pengetahuan.

Ke lima, masih terkait dengan poin ke empat di atas, ialah bagaimana perpustakaan itu menciptakan program-program penyuluhan masyarakat berbasis perpustakaan. Artinya, Pemerintah Daerah dalam memberikan penyuluhan tentang apa pun: KB, pertanian, kelautan, kepemudaan, semuanya harus mengikutsertakan peran perpustakaan sebagai sumber rujukannya. Penyuluh mungkin tidak setiap saat bisa mendampingi masyarakat, tetapi penyuluh itu bisa memberikan rekomendasi rujukan yang bisa dipakai oleh masyarakat, yang semuanya bisa diakses melalui perpustakaan daerah.

Sebetulnya saya masih ingin menuliskan faktor pendorongnya. Apa lah daya, tulisan ini sudah cukup panjang. Waktu juga sudah masuk jam kerja, jadi nanti saya sambung lain waktu ya.

 

Selamat, Pak Yance

Senin, 30 November kemaren, Bupati Indramayu resmi ditetapkan sebagai pemimpin Golkar Jawa Barat. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, Bupati Indramayu, yang kerap disapa Yance ini, merupakan salah satu toko kharismatik yang dimiliki oleh Golkar Jawa Barat. Kiprahnya di kabupaten, sering membuat heboh, atau gerah, lingkungan propinsi. Beliaulah yang paling getol mengusulkan berdirinya propinsi Cirebon, sempalan Propinsi Jawa Barat. 

Sebagai warga Indramayu, saya ingin mengucapkan selamat, atas terpilihnya beliau sebagai Golkar 1 di Jawa Barat, untuk periode 2009 – 2015 mendatang. Terus terang, saya cukup surprise dengan kemenangan telak beliau atas lawannya, Eldi Suwandie,  dengan meraup 19 Suara, dari 30 suara yang diperebutkan. Pasalnya, dalam Pilkada Jabar 2008 lalu, bahkan beliau tidak dipilih oleh Golkar Jabar, untuk mendampingi calon kuat Golkar saat itu: Dany Setiawan. Tetapi memang itulah politik: dalam tempo sekian detik, semuanya bisa berbalik. Pak Yance sudah membuktikan itu.

Selain mengucapkan selamat, saya juga ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pengantar kepemimpinan beliau nanti di Golkar Jabar.

Pertama, Jawa Barat lebih plural dibanding Indramayu. Itu jelas. Karena itu, mungkin perlu penyesuaian gaya kepemimpinan. Harus diakui, kultur Jawa Barat masih didominasi oleh Sunda. Gaya kepemimpinan yang terlalu lugas dan blak-blakan, khas kultur Pantura, bisa jadi kurang pas. Karena itu, tipikal leadership yang Bapak miliki betul-betul diuji di sini.

Ke dua, tidak seperti kabupaten, lingkungan propinsi agak jauh berbeda dengan lingkungan “kerajaan”. Tidak mudah menggerakkan PNS dengan cara-cara lama untuk memboyong dukungan politik, seperti yang sudah dilakukan selama ini. Barangkali ini akan menjadi kendala terbesar bagi Bapak untuk mempertahankan agar suara Golkar Jabar tetap pada level yang diinginkan.

Ke tiga, Jabar memiliki kantong-kantong intelektual yang kritis: Bandung, Depok dan sebagainya. Cara-cara politik yang mencederai demokrasi, akan segera terendus dan terangkat ke permukaan. Kharisma politik saja tidak cukup untuk membungkam pers dan gerakan mahasiswa di kedua kota ini. Terlalu mahal biaya yang harus dikeluarkan, kalau pun mau demikian, untuk menciptakan “gerakan tandingan” kelompok muda kritis ini.

Ke empat, dukungan DPD Golkar II tidak sama dengan dukungan masyarakat Jawa Barat. Bapak sudah memenangkan 19 suara DPD II, itu tidak sama dengan memenangkan suara di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat. Jawa barat masih didominasi kultur Sunda. Paguyuban-paguyuban Sunda di wilayah ini masih cukup solid. Sementara kita tahu bahwa Pilkada masih diwarnai sentimen kultur yang cukup kental. Karena itu, melenggang ke kursi Golkar 1 tentu saja lebih mudah, dibanding melenggang ke kursi Jabar 1. Tantangan berat masih menghadang di depan Bapak, untuk mewujudkan mimpi itu.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bupati Indramayu.

TKW adalah Solusi?

Baru-baru ini, Kompas menyelipkan satu judul tulisan yang cukup menyentil saya, “Gadis Indramayu Lebih Tertarik Jadi TKW”. Kebetulan, saya sendiri berasal dari situ. Karena itu, tangan saya tergelitik untuk mengulasnya di sini, meskipun entah sudah berapa tulisan, berita, buku atau seminar, yang mengulas masalah ini.

Susah untuk membantah judul tulisan itu. Tapi untuk meng-iya-kannya, masih dibutuhkan catatan-catatan kecil. Pertama, itu hanya berlaku bagi yang berpendidikan rendah: SD, tidak tamat SD, atau tidak sekolah sama sekali. Bagi wanita yang agak berpendidikan, katakanlah lulusan SMP atau SMA, menjadi TKW adalah pilihan ke sekian, setelah ijazahnya tak lagi mampu menolong sedikit pun. Meskipun harus diakui, tak sedikit juga dari mereka yang akhirnya tancap gas.

Ke dua, tidak sedikit yang berangkat ke seberang sana bukan karena tertarik, melainkan terpaksa. Bukan melulu motif ekonomi, banyak juga yang bermotif ‘sosial’ semata. Menjadi TKW bisa menjadi tempat pelarian bagi ibu-ibu rumah tangga (muda) yang menghadapi poblem serius: dicerai, ditelantarkan, tidak dimanusiakan, atau diselingkuhi suaminya. Dan saya kira ini bukan monopoli persoalan Indramayu.

Bagi mereka, ibu-ibu yang mulia tapi kurang mujur itu, sejuta insentif yang dijanjikan tampak lebih menarik, dibandingkan seribu ancaman yang siap menghadang mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada nasib, bukan kepada perlakuan orang. Birokrasi yang cuek, PJTKI yang memeras, majikan yang kerap menganiaya, sorot-sorot mata yang merendahkan, suami-suami mereka yang durjana, mereka anggap sebagai lorong nasib yang sudah ditentukan Tuhan, yang harus mereka lalui. Itu bagian dari kerasnya perjuangan hidup. Mereka tegar di dalam tangisan.

Kita kadang hanya bisa mengelus dada, melihat apa yang dialami sebagian mereka. Turinah, Ratminih, Kokom, Anidah dan ribuan nama lainnya. Ada yang mengalami kebutaan, kulit mengelupas, jasad yang tidak lagi utuh, bahkan tidak sedikit yang pulang tinggal jasad. Sekali lagi, itu tidak membuat mereka gentar.

Mata kepala saya yang kecil ini tidak mampu melihat, apa masalah sebenarnya. Bahkan saya tidak tahu persis, apakah maraknya TKW yang berduyun-duyun mengais rejeki di seberang sana itu masalah apa bukan. Jangan-jangan, itu malah solusi bagi bangsa ini?

Sampai tahun 2006 lalu, diperkiraan sebanyak 6 juta orang menjadi TKI. Mungkin sebagian besarnya TKW. Konon, hanya 35% yang bekerja di sektor formal. Sisanya di sektor informal. Hampir bisa dipastikan hanya sebagai pembantu rumah tangga. Bukankah belasan juta orang masih menganggur di negeri ini? Bukankah menjadi TKW adalah solusi?

Devisa yang mereka hasilkan di tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 162 trilyun, atau hampir sepertiga cadangan devisa kita saat ini. Bukankah itu solusi bagi bangsa ini?

Sebagian mereka bekerja untuk mengasuh anak-anak bangsa lain dengan penuh dedikasi. Anak-anak mereka sendiri, yang akan membangun bangsa ini ke depan, mereka titipkan pada negara ini. Mampukah negara ini mendidik anak-anak mereka?

Mereka sudah memberikan solusi mengatasi pengangguran bagi bangsa ini. Mereka sudah memberikan solusi bagaimana meningkatkan cadangan devisa negara ini. Lalu mengapa negara ini enggan untuk memberikan solusi bagi permasalahan mereka? Sekali lagi, mereka mungkin menganggap perlakuan negara ini adalah hanyalah lorong nasib mereka. Ya, mereka percaya, bahwa segala sesuatunya itu bergantung pada nasib.

Satu-satunya harapan mereka adalah: anak-anak mereka harus lebih baik. Dan itu tidak mereka gantungkan pada nasib, melainkan pada negara ini.