Andai Aku Menjadi Ketua KPK

Andai aku menjadi ketua KPK, aku akan fokus mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi, khususnya kasus-kasus kecil namun bisa jadi sangat banyak jumlahnya.

Kita tahu bahwa jumlah pegawai KPK saat ini tidak sampai 1000 orang. Jumlah yang sedikit ini harus mengawasi penyelenggara negara yang mencapai lebih dari 2 juta orang. Luasnya rentang kendali pengawasan, dari Sabang sampai Merauke, juga cukup menyulitkan tugas KPK.

Kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah 1 milyar, ratusan juta, atau bahkan “hanya” puluhan juta, jika diakumulasikan, bisa jadi tidak kalah besar jumlahnya dengan kasus mega-skandal korupsi seperti Hambalang, simulator SIM, atau bahkan Century. Misalnya, jika ada 1000 kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara masing-masing Rp 100 juta,  jumlahnya bisa mencapai Rp 100 milyar. Besar sekali. Namun, hampir bisa dipastikan bahwa kasus-kasus kecil semacam ini tidak akan tersentuh KPK, karena skalanya yang relatif kecil.

Karena itu, untuk mengawasinya, kita perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat. Untuk pelaporan kasus korupsi yang “kecil-kecil tapi banyak” ini, KPK bisa bekerjasama dengan media-media cetak, baik lokal maupun nasional, untuk menyediakan satu ruang khusus: “Kolom pelaporan indikasi korupsi”, serupa iklan baris-kolom. Kolom ini bisa ditampilkan minimal seminggu sekali, sebanyak setengah sampai satu halaman koran. Tentu saja, pihak yang dilaporkan oleh “iklan” itu bisa membantah atau melakukan klarifikasi di media yang sama.

Pengumuman di media ini diharapkan menjadi semacam “hukuman” bagi siapa pun yang terindikasi melakukan korupsi “kecil-kecil” itu.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk program ini? Jika setiap minggu ada 50 media cetak yang memuat masing-masing 100 kasus kecil selama 52 minggu dalam setahun, maka biayanya sekitar Rp 13 milyar setahun. Dengan dana sebesar itu, akan ada 260.000 kasus indikasi korupsi yang dilaporkan. Sumber dananya bisa berasal dari uang negara yang sudah dikembalikan oleh para koruptor yang tertangkap, sebagian dialokasikan untuk program pengawasan dan pelaporan kasus korupsi oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

http://lombablogkpk.tempo.co/index/tanggal/620/Casdira.html

Iklan

Empati

Sebagai makhluk sosial, yang setiap hari bergaul dengan begitu banyak orang, kita mungkin sering mengalami konflik dengan orang lain. Kebanyakan konflik itu muncul akibat ketidakmampuan kita mengelola hubungan antar pribadi.

Ini berlaku dalam berbagai level kehidupan: keluarga, organisasi, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Skala konfliknya pun bisa bervariasi: mulai dari perbedaan pendapat, perdebatan, pertentangan prinsip atau ideologi, sengketa, bahkan peperangan.

Sebab-sebab tiap permasalahan itu bisa jadi sangat spesifik. Sebab yang sama, bisa menimbulkan akibat yang berbeda. Namun, jika ditelusuri hingga ke dasarnya, seringkali kita menjumpai bahwa konflik itu mulanya hanya dua onggokan yang sederhana: ego bertemu ego. Ya, soal ke-aku-an! Ego di sini bisa berarti ego perorangan, bisa juga ego kelompok.

Jika dibandingkan dengan fisik-biologis, ego manusia barangkali jauh lebih membutuhkan “nutrisi”. Nutrisi  itu bisa berupa: penghargaan, pengakuan, juga kebutuhan untuk dipahami, untuk disetujui, bahkan untuk ditinggikan.

Kita pada dasarnya ingin mendengarkan pendapat baik dari orang lain tentang diri kita, pandangan kita, gagasan kita, dan prestasi kita. Sebaliknya: kita begitu khawatir terhadap penilaian negatif orang lain. Kita tidak suka didebat, dibantah. Apalagi dilecehkan, direndahkan. Semakin lemah kualitas pribadi seseorang, semakin tipis selaput ego-nya. Sedikit saja digores, bisa terluka. Ego yang terluka ini dampaknya bisa tak terbayangkan. Seorang raja yang terlukai egonya, bisa berbuntut perang.

Untuk mengatasi kerapuhan ego ini, kita membutuhkan rasa aman internal yang kuat. Kita membutuhkan keyakinan mendasar: bahwa pada dasarnya nilai diri kita tidak tergantung pada penilaian orang lain. Nilai diri kita sepenuhnya didasarkan pada motif-motif tersembunyi yang ada di hati kita, juga tindakan-tindakan terpuji yang kita lakukan. Nilai diri kita ada pada integritas kita, juga keberpihakan kita pada nilai-nilai kebaikan.

Kita membutuhkan karakter proaktif, tidak reaktif. Kita lah yang mengendalikan hidup kita, pemikiran kita, tindakan kita, bahkan perasaan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita, kecuali kita mengijinkannya.

Apa pun bentuk perlakuan orang pada kita, kita pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan respon kita kepada orang lain.

Namun demikian, tidak semua dari kita memiliki karakter atau kualitas pribadi yang sudah sampai pada tahap itu. Banyak dari kita yang masih lemah – barangkali termasuk saya sendiri. Selaput ego kita masih begitu tipis, sehingga mudah dilukai orang.

Kita bukan sosok Nabi yang, ketika diusir dan dilempari batu oleh Kaum Thaif, malah mendoakan kebaikan untuk mereka dan keturunannya. Kita juga mungkin belum selevel Nelson Mandela yang membalas perlakuan keji apartheid dengan ‘pengampunan kepada dunia’ yang malah membuatnya menjadi presiden yang begitu diagungkan.

Pada titik ini, kita membutuhkan empati dari orang lain. Kita ingin orang lain menghargai diri kita. Kita ingin pendapat kita didengar. Kita ingin mereka mengakui prestasi-prestasi kita, kemampuan kita, juga kebaikan-kebaikan kita.

Kita ingin, ketika kita ditimpa masalah, orang lain mau mendengarkan kita. Kita ingin, ketika sedang mengemukakan gagasan, orang lain tidak menyerang gagasan kita, tetapi malah memberikan applause.

Karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan hal ini: apa pun kondisi orang lain, hargailah. Hargailah dia sebagai pribadi ciptaan Tuhan yang unik.

Tak jadi soal, apakah anda setuju atau kontra terhadap pendapat-pendapatnya, terhadap pendiriannya, terhadap prilakunya, terhadap prinsip hidupnya. Kita hanya perlu menghargainya. Kita hanya perlu mendengarkan dan memahami posisinya, tanpa harus meng-iya-kannya. Kita hanya perlu berempati, untuk memberikan nutrisi bagi egonya, bagi nilai-nilai dirinya.

Ajaibnya, ketika kita berempati pada orang lain, justeru mereka akan memberikan respon yang sama baiknya kepada kita. Ya, mereka juga akan menghargai kita. Dengan berempati, kita menguatkan orang lain. Orang yang kuat, cenderung memiliki rasa aman internal yang kuat pula. Dan itu akan membuatnya lebih terbuka. Selaput egonya menebal, dan ia mulai tidak mudah dilukai oleh kita.

Ketika nutrisi egonya terpenuhi, dia juga akan balik berempati pada kita.

Sikap empati ini, oleh Stephen Covey, didaulat sebagai salah satu dari tujuh habbit manusia yang sangat efektif. Kebiasaan ini, apabila diterapkan, akan memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan kita – dan orang-orang di sekitar kita.

Bayangkan sebuah komunitas yang dipenuhi sikap empati: masing-masing berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian ingin dimengerti. Bayangkan situasi dimana orang-orang merasa mendapatkan tempat untuk curhat, berbagi, dan merasa aman untuk menunjukkan kelemahan dirinya – tanpa khawatir diserang oleh orang lain. Bayangkan pula ketika anda sedang dirundung masalah, lalu orang-orang di sekeliling anda datang, mendengarkan, dan berusaha memahami permasalahan-permasalahan anda. Bayangkan itu terjadi di lingkungan keluarga, organisasi, atau komunitas pertemanan anda.

Bayangkan pula situasi ini untuk konteks yang lebih besar: dimana orang-orang miskin dan paling lemah merasa dipahami kebutuhannya oleh negara, lalu kebutuhan mereka itu dipenuhi. Pengusaha-pengusaha kecil didengarkan keluhan-keluhannya, lalu dibuatkan kebijakan-kebijakan yang menolong mereka. Kaum minoritas dilindungi hak-hak dasarnya. Aspirasi masyarakat di daerah-daerah tertinggal juga didengarkan, lalu kue pembangunan dibagikan ke sana. Dan seterusnya.

Kadang-kadang, solusi masalah-masalah kompleks itu sederhana: kita hanya perlu mendengarkan dan menghargai mereka…

‘Kehilangan’ Bisa Berarti ‘Menemukan’

Sudah beberapa pekan, Blackberry saya tidak bisa digunakan. Asal ceritanya, di suatu pagi, saya dan beberapa orang kawan sedang berbincang di lingkungan suatu kampus di Jakarta. Posisi gadget ada di saku celana. Sambil ngobrol, sesekali saya pantau pesan-pesan yang masuk. Tak ada indikasi bahwa gadget itu akan rusak. Tiba-tiba saya lihat layar smartphone itu putih bersih, tak ada noktah sedikitpun. Saya coba telpon dengan hp lain, ternyata masuk. Masih nyambung. Wah, gawat nih… LCD-nya rusak!

Saya coba bawa untuk diperbaiki, karena garansinya masih berlaku. Ternyata, setelah dikonfirmasi, tidak bisa. Alasannya ada cacat sedikit di tombol kunci. Wueleh…

Sejak itu, karena saya belum sempat memperbaikinya di luar, rasanya ada yang hilang. Maklum, dengan smartphone itu, saya terbiasa berselancar mencari info-info yang saya minati dengan gampang. Salah satunya, dan yang utama, adalah soal isu pengelolaan sektor energi di Indonesia. Di samping itu, tentu saja, kita bisa terhubung dengan komunitas dan jejaring sosial kapan pun dengan mudah.

Tanpa gadget itu, saya agak sulit mengikuti arus topik-topik utama yang sedang hangat di media secara “real time”, baik soal politik, ekonomi, juga sesekali seputar dunia sepak bola – meskipun saya tidak begitu gandrung main bola. Di kantor pun, waktu untuk berselancar tak begitu banyak, hanya di sela-sela jam istirahat. Praktis, ‘jendela’ info yang saya miliki adalah media ‘konvensional’: TV di rumah, juga langganan majalah Tempo yang sepekan sekali singgah di meja kerja saya.

Sebetulnya, sebelum gadget itu saya punyai, rasanya biasa saja. Toh, dunia tetap mengalir, dengan atau tanpa keterlibatan kita di dalamnya. Lagipula, terlalu banyak sampah informasi yang masuk, juga tak bagus. Terlebih jika kita tengok, pemberitaan yang tak elok lebih sering mendapat tempat dibandingkan dengan info yang bisa memupuk rasa optimisme kita berbangsa.

Salah seorang tokoh bahkan pernah berbagi tips: bacalah buku, bukan berita.

Namun tetap saja, ada yang hilang…

Tak perlu waktu lama, saya segera mendapatkan poin penting dari ‘kehilangan’ ini. Sejak saya punya smartphone, praktis, jam baca buku menurun drastis. Jika sebelumnya saya bisa menghabiskan satu buku dalam sepekan, setelah saya punya gadget itu, saya bahkan pernah membaca satu buku lebih dari sebulan. Itu pun tidak kelar.

Saya lebih asik berselancar, ber-bbm, bahkan ber-game – hal yang sebelumnya sangat jarang saya lakukan.

Bahkan, sesekali, kecenderungan saya yang terlalu akrab dengan gadget itu juga sempat menurunkan kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat, lantaran waktu yang saya sediakan untuk mereka tidak sebanyak sebelumnya.

Memang sudah jadi pemandangan yang lumrah, dua orang yang bersebelahan, kerap saling mengacuhkan kehadiran satu sama lain, saking fokusnya pada ‘dunia’nya masing-masing yang luasnya tak lebih dari lima inch itu.

Rupanya, dengan rusaknya smartphone itu, saya bukan kehilangan, malah menemukan kembali kebiasaan yang sudah lama terbangun di dalam diri saya. Saya kembali membaca buku dengan lebih sering dan lebih fokus.

Saat bergelantungan di kereta, tak ada aktivitas lain yang berarti, selain membaca. Waktu setengah – satu jam bisa untuk melahap puluhan halaman buku, yang berisi ilmu dan wawasan yang lebih bermakna, ketimbang mengikuti arus berita yang berserakan di media online.

Saya kembali menemukan gairah membaca, yang sebelumnya sempat mengendur, akibat godaan teknologi informasi yang menawarkan begitu banyak kemudahan.

Ya, dengan ‘kehilangan’ smartphone, saya malah ‘menemukan’ kembali sesuatu yang berharga – kebiasaan dan semangat membaca buku. Bahkan, lebih dari itu, kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat  juga kembali membaik.

Ini sama sekali bukan soal sentimen negatif ke smartphone. Gadget semacam itu bisa memberikan banyak manfaat. Tetapi dengan kejadian ini, ke depan, saya akan mendudukkan posisi smartphone secara proporsional. Dia tidak boleh merampas kebiasaan berharga saya, apalagi menurunkan kualitas hubungan saya dengan orang-orang tercinta.

Pak Wid dan Energi di Indonesia

Sabtu petang, 21 April, tersiar kabar bahwa Wamen ESDM, Prof. Widjajono Partowidagdo, atau yang kerap disapa Pak Wid, telah meninggal dunia. Saya cukup tersentak, mengingat sebelumnya tak terdengar keluhan apa pun tentang kesehatan beliau. Rupanya beliau dipanggil Yang Maha Kuasa saat mendaki Tambora, NTB.

Tiga hari sebelumnya, Rabu, 18 April, beliau masih tampak gagah membawakan sambutan di forum petemuan tahunan komunitas industri CBM (Coalbed Methane) di JCC. Saya sendiri hadir menyimak apa yang disampaikan beliau. Tak dinyana, umur memang hak prerogatif Sang Khalik. Lagipula, dibalik posturnya yang masih tegap, Pak Wid memang sudah tergolong sepuh, sudah kepala 6.

Saya bukan pengagum sosok beliau. Bahkan saya seringkali tak sepaham dengan pemikiran beliau, terkait pengelolaan sektor energi di Indonesia. Namun, ada beberapa butir pandangan beliau yang sederhana – namun filosofis – yang saya sukai. Di antaranya: “Orang miskin kalau selalu mbeli barang mahal pasti hidupnya susah”. Dalam banyak kesempatan, frase ini sering beliau ungkapkan.

Filosofi ini, kurang lebih, dimaksudkan untuk menyindir gaya hidup bangsa kita yang cenderung boros BBM. Ya, BBM adalah barang mahal, karena harus diangkat dengan teknologi, biaya dan kualifikasi SDM yang mumpuni. Namun, karena faktor subsidi, harga BBM jadi lebih murah dari yang seharusnya. Hal ini membuat masyarakat tidak pernah menyadari sepenuhnya bahwa yang mereka konsumsi sebetulnya adalah barang mahal, dan karena itu harus hemat dalam penggunaannya. Pak Wid juga tak bosan-bosannya mengajak kita untuk segera ‘hijrah’ meninggalkan BBM, dan memakai energi lainnya yang keberadaannya jauh lebih melimpah.

Butir pemikiran lainnya: “Orang tidak berpikir untuk menghemat energi atau BBM, tetapi menghemat uang”. Karena itu, jika ingin masyarakat berhemat dalam penggunaan energi, maka lebih mudah dilakukan dengan instrumen kebijakan harga. Dalam arti, beliau cenderung setuju untuk mengurangi, bahkan bila perlu menghapuskan, subsidi BBM. Dengan kata lain, harga BBM harus diperlakukan sesuai harga pasar – yang cenderung mahal, sehingga orang akan berhemat memakai BBM.

Dengan kebijakan harga BBM seperti itu, diharapkan energi alternatif bisa tumbuh, karena dari sisi harga akan bisa bersaing dengan BBM fosil. Beliau meyakini bahwa harga BBM yang rendah cenderung menghambat pengembangan energi alternatif di Indonesia.

Saya menyukai gagasan-gagasan beliau, meskipun bukan berarti menyetujuinya. Banyak catatan yang harus dituangkan, agar gagasan-gasan beliau bisa diterapkan.

Tetapi dalam tulisan ini, saya tidak hendak mendiskusikan hal itu.

Saya hanya ingin menyampaikan penghargaan atas kiprah beliau dalam mewarnai kebijakan energi di Indonesia, baik semasa masih menjadi profesor tulen, menjadi anggota DEN (Dewan Energi Nasional) sejak tahun 2009 lalu, hingga menjadi Wamen ESDM sejak tahun 2011. Beliau dikenal aktif menyuarakan pemikiran-pemikirannya. Satu buku beliau sudah saya koleksi, “Migas dan Energi di Indonesia”, meskipun belum saya baca secara tuntas.

Beliau cukup konsisten memperjuangkan gagasan-gagasannya. Pada saat polemik kenaikan harga BBM akhir Maret lalu, Pak Wamen, dengan penuh kepercayaan diri – juga dengan gayanya yang nyentrik dan blak-blakan, menanggapi semua opini yang menentang kenaikan harga BBM. Bahkan seolah-olah beliau menjadi ‘bemper’ kebijakan Pemerintah yang sangat tidak populis itu.

Selamat jalan Pak Wid. Semoga diberikan tempat yang baik di sisi-Nya.

Kepemimpinan: Solusi Masalah Energi Masa Depan

1957: nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya peninggalan Belanda, terjadi secara besar-besaran. Ada sekitar 600-an perusahaan, 300-an di antaranya bergerak di bidang perkebunan, 100-an perusahaan pertambangan, dan sisanya perusahaan dagang, jasa, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya beberapa perusahaan yang menjadi cikal-bakal perusahaan migas nasional: Pertamina.

1960-an: Soekarno menggandeng beberapa petinggi militer yang dianggap piawai dalam bidang manajemen, yang ditugasi mengelola perusahaan-perusahaan itu. Oleh sebagian orang, ini dianggap sebagai langkah politik Sang Presiden untuk menjaga loyalitas militer. Dalam konteks latar politik inilah, nama Ibnu Soetowo muncul, sebagai perwira yang ditugasi mengelola perusahaan migas nasional.

Sadar betul bahwa saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia yang mumpuni, juga dana yang cukup, maka dia mengundang pihak asing untuk bermitra dengan Indonesia, dengan skema bagi hasil produksi (production sharing). Konsep sederhana dari model pengelolaan ini sudah saya tuangkan di dalam tulisan saya yang lain. Di tangan dinginnya, sektor migas nasional mulai bangkit – bahkan bisa menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Model PSC (production sharing contract) mulai diperkenalkan dan ditiru oleh banyak negara lainnya di dunia.

Tak butuh waktu lama, produksi migas nasional juga mulai mengambil perannya sebagai penopang perekonomian nasional. Dari produksi mulai puluhan ribu barel, hingga menembus angka 1 juta barel per hari.

Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, dalam hal ini dia sebagai peletak pondasi, dunia migas nasional juga mencatatkan rekor yang membanggakan: Indonesia menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia sejak dekade 70-an.

Atas prestasi itu, sudah pasti, dia tidak bekerja sendirian. Selalu ada tangan-tangan terampil yang menopang suatu karya monumental – dan tak tercatat dalam sejarah. Namun, di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Indonesia yang masih lemah, belum mandiri dalam pengelolaan sumber energi, tetap bisa berdaulat – seiring dengan tumbuhnya industri migas nasional.

1976: hanya selang 1-2 tahun setelah dia diberhentikan – akibat isu tak sedap yang menerpanya, Indonesia mencatat rekor produksi minyak 1,6 juta barel per hari. Tahun-tahun berikutnya, angka produksi minyak terus turun. (Hingga awal 1990-an, setelah lapangan raksasa berikutnya ditemukan di Cekungan Sumatera Tengah, produksi kita baru bisa menembus angka yang sama. Sejak itu, Produksi minyak kita tak pernah lagi menyentuh angka 1,6 juta barel per hari).

Sampai di situ, Ibnu Sutowo telah membuktikan kiprahnya, menjadikan sektor migas sebagai back bone perekonomian nasional.

Sadar akan ketergantungan kepada minyak bumi yang mulai akut, maka pada pertengahan 1990-an, pemerintah mencanangkan program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi, yang ujungnya mengarah pada pengembangan energi alternatif. Namun, entah apa sebab, hingga lebih dari 15 tahun sejak itu, 2012, energi alternatif yang digadang-gadang tak tumbuh seperti yang diharapkan.

Geothermal yang mulai diekplorasi akhir 1970-an, dan mulai dikembangkan 1980-an, juga hingga kini masih stagnan. Dari 27 giga watt potensi geothermal yang ada di nusantara, baru sekitar 1 – 1,5 giga watt saja yang sudah dimanfaatkan.

Bioenergi, yang dalam 10 tahun terakhir ini santer diwacanakan, juga masih jalan di tempat. Perannya tak lebih sebagai pencampur BBM fosil (semacam bio-solar), itu pun porsinya tak sampai 5%. Ribuan hektar tanaman bioenergi masih melambai-lambai menunggu arah angin kebijakan yang bisa mentenagai perkembangan bioenergi tanah air.

Energi angin, matahari, energi gelombang laut, dan lain-lain, juga hingga kini belum keluar dari ruang laboratorium, atau lokasi-lokasi pilot project.

Yang vital, namun sering terlupakan, adalah infrastruktur energi itu sendiri. Sejauh ini, salah satu penghambat pemanfaatan energi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur energi yang masih minim. Sebagai contoh, produksi gas kita surplus, namun tak kunjung bisa dimanfaatkan akibat minimnya fasilitas pengangkutan dan pendistribusian gas. Pemerintah sebetulnya sudah punya solusi, dengan membangun FSRU (Floating storage regasification unit). Namun hingga kini pembangunannya juga molor tak jelas.

Peran Kepemimpinan di Sektor Energi

Terlepas dari pertarungan kepentingan di sektor energi ini, semua gambaran tersebut di atas menyisakan satu ruang kosong: absennya kepemimpinan yang kuat di sektor energi. Sejak Ibnu Sutowo meninggalkan kursinya di Pertamina pada 1975, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, kita belum menemukan lagi sosok seperti dirinya: kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bisa meyakinkan kita sebagai bangsa bahwa kita mampu mengelola sektor energi secara mandiri dan berdaulat. Tidak ada campur tangan asing, atau kelompok kepentingan tertentu, yang begitu kuatnya, sehingga ia mampu mendikte pengelolaan energi nasional.

Namun, situasi memang sudah jauh berubah. Di tengah iklim politik demokrasi-multi partai, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sering tak sejalan, kepentingan orang-orang kaya yang dibungkus baju partai politik, tekanan kepentingan negara adidaya, serta tantangan ekonomi yang semakin berat, tugas kepemimpinan di sektor energi saat ini tak akan semudah jaman Ibnu Sutowo dulu.

Kepemimpinan di sektor energi yang kuat, menurut saya, memiliki 3 pra-syarat:

  • Kepemimpinan nasional yang juga kuat, khususnya dalam berhadapan dengan kelompok kepentingan, baik lokal maupun asing.
  • UU energi yang berpihak pada kepentingan nasional, tidak liberal.
  • Struktur kelembagaan pengelola sektor energi yang kuat dan terintegrasi – tidak unbundling.

Mari sedikit kita kupas kondisi kita, berdasarkan 3 parameter di atas: Kepemimpinan nasional kita sangat lemah. Pemimpin kita “besar”, tapi tak cukup kuat. Jangankan menghadapi tekanan asing, tekanan para saudagar pun tak mampu dibendung. Kasus Lapindo adalah salah satu contohnya.

UU migas coraknya jelas: liberal. UU ini adalah contoh ideal yang menggambarkan kuatnya tekanan asing. UU ini juga sekaligus melemahkan struktur kelembagaan pengelolaan sektor energi kita, dengan cara mengkotak-kotakkan, tidak terintegrasi, dan garis kordinasinya yang sering tumpang tindih. Kewenangan national oil company kita, Pertamina, dimutilasi sedemikian rupa, sehingga tidak jelas lagi mana perusahaan negara (NOC), mana perusahaan saudagar, dan mana perusahaan asing. Semua diperlakukan sama, bahkan posisinya terbalik: perusahaan negara kerap dikalahkan oleh pemerintahnya sendiri.

Di samping itu, dengan diperlakukan seperti sekarang, perusahaan negara (Pertamina, juga PLN dll) dihadapkan pada intervensi banyak pihak: DPR, partai politik, Kementerian ESDM, BPMIGAS, BPH MIGAS, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan berbagai kelompok kepentingan. Dulu, untuk mengintervensi Pertamina, hanya ada satu “pintu”: presiden sendiri. Ini yang berlaku sekarang di Petronas, Malaysia.

Cukup sulit melahirkan seorang pemimpin sektor energi sekuat Ibnu Sutowo, di tengah situasi seperti itu.

Meskipun demikan, kita tentu harus tetap optimis. Kita masih bisa berharap munculnya sosok seperti JK, Dahlan Iskan, Jokowi, dan segelintir pemimpin publik lainnya yang dianggap memiliki leadership yang mumpuni, untuk memimpin negara ini. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, rencana-rencana berjangka, blue-print, kebijakan-kebijakan makro, road-map atau apa pun namanya, serta hasil-hasil penelitian dan pilot project sektor energi, bisa diimplementasikan secara masif di lapangan.

Menyoal Konsep Subsidi BBM

Kamis, 8 Maret 2012, di MetroTV, pk. 19:00: debat besar (barangkali yang terbesar) dan nyaris tanpa jeda terjadi antara 2 kubu yang berseberangan dalam memandang tata kelola migas nasional.

Di satu sisi, berderet para pemangku otoritas sektor energi: Jero Wacik, Dahlan Iskan – yang dalam debat itu sebetulnya tidak ambil bagian, Widjajono Partowidagdo, R. Priono, Karen Agustiawan, juga terlihat duduk di barisan kedua: Evita Legowo. Di sisi seberang: ada nama Kwik Kian Gie, Kurtubi, Effendi Simbolon, Revrisond Baswir dan beberapa politikus senayan.

Pak Kwik, yang dikenal kritis tentang tema subsidi BBM, mengawalinya dengan satu pertanyaan mendasar: by definition, apa sebetulnya subsidi itu? Apakah, dalam konteks subsidi BBM ini, Pemerintah betul-betul mengeluarkan cash dari APBN – atau hanya opportunity lost akibat hilangnya sebagian value dari BBM?

Menurutnya, subsidi yang dihitung oleh Pemerintah itu tidak sepenuhnya betul. Bahwa subsidi akan membuat APBN jebol – bahkan ekonomi collaps – juga statement yang perlu diluruskan.

Ada baiknya, untuk memahami jalan pemikiran Pak Kwik, saya suguhkan data berikut (tidak eksak betul, data per hari):

  • Minyak mentah produksi sendiri (bagian negara): 550 ribu barel (setara 400 ribu barel BBM)
  • Impor minyak mentah: 270 ribu barel (setara 200 ribu barel BBM)
  • Impor BBM: 500 ribu barel

Dari data di atas, terlihat bahwa total kebutuhan BBM kita sekitar 1,1 juta barel. 400 ribu barel (BBM) di antaranya berasal dari bumi pertiwi. Sisanya, sekitar 700 ribu barel, impor.

Perlu diungkap secara gamblang bahwa membengkaknya angka subsidi itu disebabkan karena Pemerintah berangkat dari asumsi dasar: seluruh kebutuhan minyak mintah, baik dari perut bumi sendiri maupun dari Singapura, dibeli dengan harga pasar! Karena itu, Pertamina juga membeli minyak mentah milik Pemerintah (sebanyak 550 ribu barel, sekitar 40% dari total kebutuhan crude) dengan harga pasar. Bisa dibayangkan berapa ratus triliun duit yang harus dirogoh dari kocek Pertamina, untuk membayar minyak mentah bagian negara. Ini yang kemudian dicatat sebagai penerimaan negara dari sektor migas.

Padahal, menurut Pak Kwik, juga didukung oleh Pak Kurtubi, semestinya pengadaan minyak bagian negara ini tidak dihargai dengan harga pasar, melainkan hanya dihitung berdasarkan biaya lifting, yang lazim dikenal dengan cost per barel. Hal inilah yang membuat hitung-hitungan subsidi menjadi bias.

Untuk melihat seberapa besar bias hitungan subsidi akibat dua asumsi berbeda ini, lihat fakta ini: lifting cost berkisar US$ 8 – 30 per barel, sedangkan harga minyak mentah dunia (anggap) US$ 110 per barel. Selisihnya sekitar US$ 80. Bisa dihitung, kalau US$ 80 dikali 550 ribu dikali 365 hari, maka total setahun sebesar US$ 16 milyar, atau nyaris Rp 150 T. Ini bias dari sisi biaya pengadaan crude.

Untuk dijual dalam bentuk BBM, lagi-lagi, Pemerintah juga mengacu pada harga yang berlaku di pasar Singapura (MOPS – Mean of Platt’s Singapore), ditambah “alfa”. Alfa ini merupakan biaya distribusi dan margin untuk Pertamina. Untuk minyak impor dalam bentuk BBM, kurang lebih 500 ribu barel, memang sudah harga jadi (MOPS). Untuk crude yang diolah sendiri, sekitar 800 ribu barel (550 ribu barel minyak Pemerintah dan 270 ribu barel impor), entah biaya “masak”nya lebih rendah atau lebih tinggi, juga harga jual BBM-nya mengacu pada MOPS. Inilah bias ke dua dari perhitungan subsidi.

Jadi, menjawab pertanyaan Pak Kwik: apakah untuk subsidi BBM, Pemerintah mengeluarkan cash 100% sejumlah uang subsidi yang tertera di APBN? Secara hitungan akuntansi: Ya. Namun, yang patut dicatat, itu terjadi karena dua hal: (a) Pertamina “dipaksa” membeli minyak Pemerintah dengan harga pasar; dan (b) Pertamina juga menjual BBM, baik yang diolah sendiri maupun yang diimpor, dengan patokan harga Singapura.

Arus cash-nya sebagai berikut: dari rekening Pertamina-masuk ke Kementerian Keuangan untuk membeli crude Pemerintah-lalu sebagian dikembalikan ke Pertamina dalam bentuk subsidi BBM. Patut juga dicatat, bahwa Pemerintah, sebagaimana diungkap Pak Kwik, masih surplus – dari sektor migas ini. Berdasarkan hitung-hitungannya, Pemerintah masih surplus sekitar Rp 97 Trilyun.

Beberapa asumsi dasar perhitungan Pak Kwik tidak tepat benar, tetapi kesimpulan akhirnya betul: bahwa Pemerintah masih surplus pendapatan dari minyak bumi.

Lalu, apakah ini yang dianggap akan menyebabkan ekonomi collaps? Jelas tidak. Bahwa dengan membengkaknya angka subsidi, surplus dari sektor migas berkurang: ya! Tetapi ia masih surplus.

Bahwa kemudian harga BBM perlu dinaikkan, itu soal lain. Saya sendiri, sebagaimana Pak Kwik, tidak begitu keberatan dengan kenaikan harga BBM ini, sepanjang alasannya tepat dan tidak “membohongi” rakyat: bahwa jika harga minyak dunia meningkat, lalu subsidi meningkat, dan APBN bisa jebol karenanya. Alasan ini sama sekali tidak betul.

Pak Kwik menggarisbawahi tiga hal yang menjadi dasar penentuan harga BBM: asas kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategis dari minyak bumi itu sendiri.

Saya sendiri tidak berkeberatan dengan kenaikan harga BBM, karena alasan yang cukup simpel: bahwa harga BBM saat ini tidak ada bedanya dengan air kemasan! Dan masyarakat sudah terbiasa membeli air kemasan (aqua, nestle, dsb) dengan harga Rp 3.000 rupiah untuk kemasan 600 ml. Ini sama saja dengan Rp 5.000 per liter. Bisa dibayangkan, minyak diangkat dari kedalaman 1000 – 4000 meter, dibor, dikilang, diangkut, disimpan, baru dijual, harganya nyaris sama dengan air mineral yang hanya tinggal diambil di permukaan, atau maksimal ngebor 100 – 200 meter. Ini tentu tidak logis.

Saya setuju bahwa harga BBM harus terjangkau, tapi tidak terlalu rendah, sehingga masyarakat tetap menyadari bahwa sebetulnya BBM bukan komoditas yang murah, melimpah, dan karena itu tidak perlu ada upaya konservasi, efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber energi vital itu.

Namun patut dicatat, bahwa menaikkan harga BBM ini konteksnya bukan untuk menyelamatkan APBN. Mengapa? karena sebetulnya yang merusak APBN itu bukan subsidi, melainkan: belanja birokrasi (sekitar 60%) dan korupsi!

Blok Migas dan Kepentingan Nasional

Menyusul akan berakhirnya masa kontrak beberapa blok migas yang dikelola oleh perusahaan asing di Indonesia, saya, dan siapa pun anda yang masih berpikir tentang kepentingan nasional, tentu berharap agar blok-blok itu dikembalikan dan dikelola oleh “kita” sendiri. Definisi “kita” yang saya maksudkan jelas: Pertamina. Mengapa Pertamina?

Pertama, jelas bahwa jika blok-blok migas itu dikelola oleh BUMN, keuntungan usaha migas itu akan sepenuhnya masuk ke Negara dalam bentuk deviden ke APBN. Soal apakah APBN itu sampai ke tangan rakyat, itu urusan berikutnya.

Secara rata-rata, di dalam kontrak PSC, bagian Negara bersih sekitar 55% – 60%. Sisanya merupakan bagian kontraktor – dalam bentuk bagi hasil dan pengembalian biaya investasi dan operasi. Jika dikelola oleh Pertamina, maka 100% keuntungan usaha migas akan menjadi milik Negara.

Soal risiko, blok-blok yang akan habis masa kontraknya itu jelas memiliki risiko yang relatif rendah, karena sudah proven menghasilkan minyak atau gas bumi. Itu pun Pertamina masih bisa berbagi risiko, jika mau mengalihkan sebagian share blok itu ke perusahaan lain, baik swasta nasional maupun asing. Tetapi Pertamina jelas mendapatkan gain dari penjualan share itu, dibandingkan jika diberikan ke swasta begitu saja. 

Ke dua, dengan menyerahkan blok-blok migas itu ke Pertamina, kita dapat mengelola seluruh minyak dan gas yang diproduksikan itu untuk tujuan-tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional kita. Kebijakan apa pun terkait pengelolaan migas, akan mudah diimplementasikan hingga ke dasar piramida, apabila sumberdaya migas itu ada di tangan perusahaan Negara, atau institusi mana pun yang secara rasional akan selalu mendukung kebijakan Pemerintah.

Sejauh ini, para pemangku otoritas sektor energi tampaknya enggan untuk mengedukasi publik, bahwa sebetulnya produksi minyak nasional sebesar 900 ribuan barel per hari itu tidak semuanya milik kita. Sekitar 40% – 45% dari jumlah produksi itu merupakan bagian kontraktor. Negara, setelah titik penyerahan, tidak punya kewenangan sama sekali terhadap minyak bagian kontraktor itu. Jadi, minyak atau gas yang berada di bawah kendali kebijakan Pemerintah sebetulnya tidak sebesar yang dikira orang selama ini.

Sungguh ironis memang, di saat kita gencar menata kebijakan energi nasional, di sisi lain kita terus membiarkan sejumlah blok-blok migas jumbo yang habis masa kontraknya itu lepas, atau bahkan sengaja dilepaskan, ke tangan swasta. Bagaimana kebijakan publik di sektor energi akan efektif, sementara aliran energi itu berada dalam kendali perusahaan swasta – nasional maupun asing?

Bagaimana pun, mengharapkan perusahaan swasta untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan usahanya adalah harapan kosong belaka, kecuali jika hal itu selaras dengan kepentingannya.

Ke tiga, persoalan akut beban subsidi BBM akan bisa diringankan, jika Pertamina menguasai sebagian besar usaha hulu migas – yang merupakan pemasok aliran migas nasional.

Kita tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, kita masih harus impor ratusan ribu barel minyak, baik dalam bentuk mentah maupun BBM, per hari. Di sinilah sebetulnya masalah yang perlu diseriusi, agar anggaran pengadaan BBM subsidi itu tidak begitu membebani APBN.

Pemangku otoritas sektor energi juga enggan memberikan edukasi lainnya ke publik: bahwa sebetulnya subsidi yang membebani APBN itu hanya konsekuensi logis dari besarnya jumlah minyak impor yang kita beli dengan harga pasar di Singapura.

Ya, anggaran subsidi hanya secara ril besar apabila volume minyak yang diperoleh dengan cara membeli di pasar itu besar.

Untuk minyak yang diangkat dari perut bumi pertiwi, Negara sebetulnya tidak benar-benar mengeluarkan subsidi secara cash. Negara tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mengangkat migas dari perut bumi. Cost recovery, atau penggantian biaya untuk kontraktor, juga diberikan dari hasil produksi migas.  Tidak ada kewajiban Negara untuk membayar ke kontraktor apabila pendapatan migas tidak bisa menutup semua cost yang sudah dikeluarkan.

Namun demikian, para pejabat kunci sektor energi nampaknya lebih sibuk meredakan gejala, daripada menyentuh sumber penyakitnya itu sendiri. Mereka, dengan dibantu beberapa pengamat ekonomi, terus mengarahkan persepsi publik bahwa subsidi BBM adalah pangkal banyak masalah lainnya dalam pengelolaan energi kita. Bahkan besarnya subsidi BBM kerap dibenturkan dengan omong-kosong tentang pengalihan subsidi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, di sektor hulu yang memberikan kita ketersediaan energi bagi bangsa ini, justeru mereka obral ke swasta, baik nasional maupun asing. Kasus Blok West Madura Offshore beberapa waktu lalu adalah contoh yang nyata. Padahal dengan mengambil lapangan minyak yang sudah produksi – dan berlimpah – itu, anggaran pembelian minyak impor akan berkurang secara signifikan.

Kerugian (opportunity lost) dari lepasnya blok migas dengan tingkat produksi yang jumbo itu, sejauh ini, juga belum kita kalkulasi dan konversikan ke nilai pengurangan subsidi ril dalam APBN. Inilah hal lainnya yang tidak pernah dibuka ke publik secara terbuka.

Alasan terakhir mengapa blok-blok migas itu sebaiknya diberikan kepada Pertamina, adalah dengan melihat kemampuan dan pengalaman Pertamina sendiri dalam mengelola blok-blok migas. Untuk wilayah laut dalam, barangkali Pertamina harus rendah hati untuk mengakui kemampuannya yang masih terbatas. Tetapi untuk lapangan-lapangan di darat dan laut dangkal, dan di situlah letak blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya, apalagi yang perlu diragukan?

Kecuali ada faktor wani piro di belakangnya, maka alasan-alasan yang saya kemukakan di atas tidak lagi relevan.

*****

Catatan:

Blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya adalah sbb: Blok Siak – 2013 (Chevron), Blok Salawati – 2015 (Intermega), Blok Corridor – 2016 (ConocoPhilips), Blok Kepala Burung – 2016 (Petrochina), Blok Mahakam – 2017 (Total), Blok B Arun – 2012 (ExxonMobil) dan Blok Attaka – 2017 (Chevron).