Blok Migas dan Kepentingan Nasional

Menyusul akan berakhirnya masa kontrak beberapa blok migas yang dikelola oleh perusahaan asing di Indonesia, saya, dan siapa pun anda yang masih berpikir tentang kepentingan nasional, tentu berharap agar blok-blok itu dikembalikan dan dikelola oleh “kita” sendiri. Definisi “kita” yang saya maksudkan jelas: Pertamina. Mengapa Pertamina?

Pertama, jelas bahwa jika blok-blok migas itu dikelola oleh BUMN, keuntungan usaha migas itu akan sepenuhnya masuk ke Negara dalam bentuk deviden ke APBN. Soal apakah APBN itu sampai ke tangan rakyat, itu urusan berikutnya.

Secara rata-rata, di dalam kontrak PSC, bagian Negara bersih sekitar 55% – 60%. Sisanya merupakan bagian kontraktor – dalam bentuk bagi hasil dan pengembalian biaya investasi dan operasi. Jika dikelola oleh Pertamina, maka 100% keuntungan usaha migas akan menjadi milik Negara.

Soal risiko, blok-blok yang akan habis masa kontraknya itu jelas memiliki risiko yang relatif rendah, karena sudah proven menghasilkan minyak atau gas bumi. Itu pun Pertamina masih bisa berbagi risiko, jika mau mengalihkan sebagian share blok itu ke perusahaan lain, baik swasta nasional maupun asing. Tetapi Pertamina jelas mendapatkan gain dari penjualan share itu, dibandingkan jika diberikan ke swasta begitu saja. 

Ke dua, dengan menyerahkan blok-blok migas itu ke Pertamina, kita dapat mengelola seluruh minyak dan gas yang diproduksikan itu untuk tujuan-tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional kita. Kebijakan apa pun terkait pengelolaan migas, akan mudah diimplementasikan hingga ke dasar piramida, apabila sumberdaya migas itu ada di tangan perusahaan Negara, atau institusi mana pun yang secara rasional akan selalu mendukung kebijakan Pemerintah.

Sejauh ini, para pemangku otoritas sektor energi tampaknya enggan untuk mengedukasi publik, bahwa sebetulnya produksi minyak nasional sebesar 900 ribuan barel per hari itu tidak semuanya milik kita. Sekitar 40% – 45% dari jumlah produksi itu merupakan bagian kontraktor. Negara, setelah titik penyerahan, tidak punya kewenangan sama sekali terhadap minyak bagian kontraktor itu. Jadi, minyak atau gas yang berada di bawah kendali kebijakan Pemerintah sebetulnya tidak sebesar yang dikira orang selama ini.

Sungguh ironis memang, di saat kita gencar menata kebijakan energi nasional, di sisi lain kita terus membiarkan sejumlah blok-blok migas jumbo yang habis masa kontraknya itu lepas, atau bahkan sengaja dilepaskan, ke tangan swasta. Bagaimana kebijakan publik di sektor energi akan efektif, sementara aliran energi itu berada dalam kendali perusahaan swasta – nasional maupun asing?

Bagaimana pun, mengharapkan perusahaan swasta untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan usahanya adalah harapan kosong belaka, kecuali jika hal itu selaras dengan kepentingannya.

Ke tiga, persoalan akut beban subsidi BBM akan bisa diringankan, jika Pertamina menguasai sebagian besar usaha hulu migas – yang merupakan pemasok aliran migas nasional.

Kita tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, kita masih harus impor ratusan ribu barel minyak, baik dalam bentuk mentah maupun BBM, per hari. Di sinilah sebetulnya masalah yang perlu diseriusi, agar anggaran pengadaan BBM subsidi itu tidak begitu membebani APBN.

Pemangku otoritas sektor energi juga enggan memberikan edukasi lainnya ke publik: bahwa sebetulnya subsidi yang membebani APBN itu hanya konsekuensi logis dari besarnya jumlah minyak impor yang kita beli dengan harga pasar di Singapura.

Ya, anggaran subsidi hanya secara ril besar apabila volume minyak yang diperoleh dengan cara membeli di pasar itu besar.

Untuk minyak yang diangkat dari perut bumi pertiwi, Negara sebetulnya tidak benar-benar mengeluarkan subsidi secara cash. Negara tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mengangkat migas dari perut bumi. Cost recovery, atau penggantian biaya untuk kontraktor, juga diberikan dari hasil produksi migas.  Tidak ada kewajiban Negara untuk membayar ke kontraktor apabila pendapatan migas tidak bisa menutup semua cost yang sudah dikeluarkan.

Namun demikian, para pejabat kunci sektor energi nampaknya lebih sibuk meredakan gejala, daripada menyentuh sumber penyakitnya itu sendiri. Mereka, dengan dibantu beberapa pengamat ekonomi, terus mengarahkan persepsi publik bahwa subsidi BBM adalah pangkal banyak masalah lainnya dalam pengelolaan energi kita. Bahkan besarnya subsidi BBM kerap dibenturkan dengan omong-kosong tentang pengalihan subsidi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, di sektor hulu yang memberikan kita ketersediaan energi bagi bangsa ini, justeru mereka obral ke swasta, baik nasional maupun asing. Kasus Blok West Madura Offshore beberapa waktu lalu adalah contoh yang nyata. Padahal dengan mengambil lapangan minyak yang sudah produksi – dan berlimpah – itu, anggaran pembelian minyak impor akan berkurang secara signifikan.

Kerugian (opportunity lost) dari lepasnya blok migas dengan tingkat produksi yang jumbo itu, sejauh ini, juga belum kita kalkulasi dan konversikan ke nilai pengurangan subsidi ril dalam APBN. Inilah hal lainnya yang tidak pernah dibuka ke publik secara terbuka.

Alasan terakhir mengapa blok-blok migas itu sebaiknya diberikan kepada Pertamina, adalah dengan melihat kemampuan dan pengalaman Pertamina sendiri dalam mengelola blok-blok migas. Untuk wilayah laut dalam, barangkali Pertamina harus rendah hati untuk mengakui kemampuannya yang masih terbatas. Tetapi untuk lapangan-lapangan di darat dan laut dangkal, dan di situlah letak blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya, apalagi yang perlu diragukan?

Kecuali ada faktor wani piro di belakangnya, maka alasan-alasan yang saya kemukakan di atas tidak lagi relevan.

*****

Catatan:

Blok-blok migas yang akan berakhir masa kontraknya adalah sbb: Blok Siak – 2013 (Chevron), Blok Salawati – 2015 (Intermega), Blok Corridor – 2016 (ConocoPhilips), Blok Kepala Burung – 2016 (Petrochina), Blok Mahakam – 2017 (Total), Blok B Arun – 2012 (ExxonMobil) dan Blok Attaka – 2017 (Chevron).

14 thoughts on “Blok Migas dan Kepentingan Nasional

  1. yup selain itu juga bisa menjadi pancingan untuk mengembangkan tenaga lokal yang berkualitas. Dosen sy sering cerita bahwa pertambangan yang terjadi di Indonesia di semua aspek Sumber Daya, keuntungan yang masuk ke negara begitu kecil.

  2. Alasan terakhir mengapa blok-blok migas itu sebaiknya diberikan kepada Pertamina, adalah dengan melihat kemampuan dan pengalaman Pertamina sendiri dalam mengelola blok-blok migas

    dan itu memang yang terbaik, saya sependapat dg anda mas

  3. pak bagaimana cara menghitung kerugian yang diterima negara jika pengelolaan migas/minyak diserahkan pada swasta dibanding dikelola sendiri. tks

  4. We are ready to take over :

    “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s