Kepemimpinan: Solusi Masalah Energi Masa Depan

1957: nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya peninggalan Belanda, terjadi secara besar-besaran. Ada sekitar 600-an perusahaan, 300-an di antaranya bergerak di bidang perkebunan, 100-an perusahaan pertambangan, dan sisanya perusahaan dagang, jasa, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya beberapa perusahaan yang menjadi cikal-bakal perusahaan migas nasional: Pertamina.

1960-an: Soekarno menggandeng beberapa petinggi militer yang dianggap piawai dalam bidang manajemen, yang ditugasi mengelola perusahaan-perusahaan itu. Oleh sebagian orang, ini dianggap sebagai langkah politik Sang Presiden untuk menjaga loyalitas militer. Dalam konteks latar politik inilah, nama Ibnu Soetowo muncul, sebagai perwira yang ditugasi mengelola perusahaan migas nasional.

Sadar betul bahwa saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia yang mumpuni, juga dana yang cukup, maka dia mengundang pihak asing untuk bermitra dengan Indonesia, dengan skema bagi hasil produksi (production sharing). Konsep sederhana dari model pengelolaan ini sudah saya tuangkan di dalam tulisan saya yang lain. Di tangan dinginnya, sektor migas nasional mulai bangkit – bahkan bisa menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Model PSC (production sharing contract) mulai diperkenalkan dan ditiru oleh banyak negara lainnya di dunia.

Tak butuh waktu lama, produksi migas nasional juga mulai mengambil perannya sebagai penopang perekonomian nasional. Dari produksi mulai puluhan ribu barel, hingga menembus angka 1 juta barel per hari.

Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, dalam hal ini dia sebagai peletak pondasi, dunia migas nasional juga mencatatkan rekor yang membanggakan: Indonesia menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia sejak dekade 70-an.

Atas prestasi itu, sudah pasti, dia tidak bekerja sendirian. Selalu ada tangan-tangan terampil yang menopang suatu karya monumental – dan tak tercatat dalam sejarah. Namun, di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Indonesia yang masih lemah, belum mandiri dalam pengelolaan sumber energi, tetap bisa berdaulat – seiring dengan tumbuhnya industri migas nasional.

1976: hanya selang 1-2 tahun setelah dia diberhentikan – akibat isu tak sedap yang menerpanya, Indonesia mencatat rekor produksi minyak 1,6 juta barel per hari. Tahun-tahun berikutnya, angka produksi minyak terus turun. (Hingga awal 1990-an, setelah lapangan raksasa berikutnya ditemukan di Cekungan Sumatera Tengah, produksi kita baru bisa menembus angka yang sama. Sejak itu, Produksi minyak kita tak pernah lagi menyentuh angka 1,6 juta barel per hari).

Sampai di situ, Ibnu Sutowo telah membuktikan kiprahnya, menjadikan sektor migas sebagai back bone perekonomian nasional.

Sadar akan ketergantungan kepada minyak bumi yang mulai akut, maka pada pertengahan 1990-an, pemerintah mencanangkan program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi, yang ujungnya mengarah pada pengembangan energi alternatif. Namun, entah apa sebab, hingga lebih dari 15 tahun sejak itu, 2012, energi alternatif yang digadang-gadang tak tumbuh seperti yang diharapkan.

Geothermal yang mulai diekplorasi akhir 1970-an, dan mulai dikembangkan 1980-an, juga hingga kini masih stagnan. Dari 27 giga watt potensi geothermal yang ada di nusantara, baru sekitar 1 – 1,5 giga watt saja yang sudah dimanfaatkan.

Bioenergi, yang dalam 10 tahun terakhir ini santer diwacanakan, juga masih jalan di tempat. Perannya tak lebih sebagai pencampur BBM fosil (semacam bio-solar), itu pun porsinya tak sampai 5%. Ribuan hektar tanaman bioenergi masih melambai-lambai menunggu arah angin kebijakan yang bisa mentenagai perkembangan bioenergi tanah air.

Energi angin, matahari, energi gelombang laut, dan lain-lain, juga hingga kini belum keluar dari ruang laboratorium, atau lokasi-lokasi pilot project.

Yang vital, namun sering terlupakan, adalah infrastruktur energi itu sendiri. Sejauh ini, salah satu penghambat pemanfaatan energi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur energi yang masih minim. Sebagai contoh, produksi gas kita surplus, namun tak kunjung bisa dimanfaatkan akibat minimnya fasilitas pengangkutan dan pendistribusian gas. Pemerintah sebetulnya sudah punya solusi, dengan membangun FSRU (Floating storage regasification unit). Namun hingga kini pembangunannya juga molor tak jelas.

Peran Kepemimpinan di Sektor Energi

Terlepas dari pertarungan kepentingan di sektor energi ini, semua gambaran tersebut di atas menyisakan satu ruang kosong: absennya kepemimpinan yang kuat di sektor energi. Sejak Ibnu Sutowo meninggalkan kursinya di Pertamina pada 1975, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, kita belum menemukan lagi sosok seperti dirinya: kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bisa meyakinkan kita sebagai bangsa bahwa kita mampu mengelola sektor energi secara mandiri dan berdaulat. Tidak ada campur tangan asing, atau kelompok kepentingan tertentu, yang begitu kuatnya, sehingga ia mampu mendikte pengelolaan energi nasional.

Namun, situasi memang sudah jauh berubah. Di tengah iklim politik demokrasi-multi partai, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sering tak sejalan, kepentingan orang-orang kaya yang dibungkus baju partai politik, tekanan kepentingan negara adidaya, serta tantangan ekonomi yang semakin berat, tugas kepemimpinan di sektor energi saat ini tak akan semudah jaman Ibnu Sutowo dulu.

Kepemimpinan di sektor energi yang kuat, menurut saya, memiliki 3 pra-syarat:

  • Kepemimpinan nasional yang juga kuat, khususnya dalam berhadapan dengan kelompok kepentingan, baik lokal maupun asing.
  • UU energi yang berpihak pada kepentingan nasional, tidak liberal.
  • Struktur kelembagaan pengelola sektor energi yang kuat dan terintegrasi – tidak unbundling.

Mari sedikit kita kupas kondisi kita, berdasarkan 3 parameter di atas: Kepemimpinan nasional kita sangat lemah. Pemimpin kita “besar”, tapi tak cukup kuat. Jangankan menghadapi tekanan asing, tekanan para saudagar pun tak mampu dibendung. Kasus Lapindo adalah salah satu contohnya.

UU migas coraknya jelas: liberal. UU ini adalah contoh ideal yang menggambarkan kuatnya tekanan asing. UU ini juga sekaligus melemahkan struktur kelembagaan pengelolaan sektor energi kita, dengan cara mengkotak-kotakkan, tidak terintegrasi, dan garis kordinasinya yang sering tumpang tindih. Kewenangan national oil company kita, Pertamina, dimutilasi sedemikian rupa, sehingga tidak jelas lagi mana perusahaan negara (NOC), mana perusahaan saudagar, dan mana perusahaan asing. Semua diperlakukan sama, bahkan posisinya terbalik: perusahaan negara kerap dikalahkan oleh pemerintahnya sendiri.

Di samping itu, dengan diperlakukan seperti sekarang, perusahaan negara (Pertamina, juga PLN dll) dihadapkan pada intervensi banyak pihak: DPR, partai politik, Kementerian ESDM, BPMIGAS, BPH MIGAS, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan berbagai kelompok kepentingan. Dulu, untuk mengintervensi Pertamina, hanya ada satu “pintu”: presiden sendiri. Ini yang berlaku sekarang di Petronas, Malaysia.

Cukup sulit melahirkan seorang pemimpin sektor energi sekuat Ibnu Sutowo, di tengah situasi seperti itu.

Meskipun demikan, kita tentu harus tetap optimis. Kita masih bisa berharap munculnya sosok seperti JK, Dahlan Iskan, Jokowi, dan segelintir pemimpin publik lainnya yang dianggap memiliki leadership yang mumpuni, untuk memimpin negara ini. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, rencana-rencana berjangka, blue-print, kebijakan-kebijakan makro, road-map atau apa pun namanya, serta hasil-hasil penelitian dan pilot project sektor energi, bisa diimplementasikan secara masif di lapangan.

20 thoughts on “Kepemimpinan: Solusi Masalah Energi Masa Depan

  1. em.. saya setuju dengan bali wedding photography. jika Pemimpinnya bener gak ada tuh istilah kenaikan harga bbm. pemerintah kan pusing itu bahas masalah anggaran.., ya wong banyak anggaran negara yang di korup ama orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang sudah di dapat (koruptor), udh dapat gaji yang diatas rata rata, masih juga nelep uang rakyat.. bukan itu aja, Para Pejabat pajak juga banyak yang korupsi.. gimana masyarakat mau tenang bayar pajak? lihat gayus berapa M yang di korupsi.. (itu yang masih ada, yang udah habis gimana?)… hufffff…

  2. Seorang teman saya pernah mengatakan kenapa pemanfaatan energi alternatif di negeri ini hanya menjadi sekedar wacana tanpa perkembangan lebih dikarenakan pemerintah yang sekedar mengejar keuntungan sesaat dan itung-itung bisnis dengan berbagai korporasi besar di Indonesia.
    sayangnya saya sangat awam di dunia ekonomi maupun permigasan sehingga perkataan sahabat saya itu gak pernah betul2 saya pahami.😦

  3. Salam kenal mas,

    Sebuah tulisan yang menarik! Namun saya kira, kita juga perlu mengkritisi pandangan bahwa ‘ekspor’ energi baik minyak, batubara, dan gas itu merupakan sebuah prestasi. Di tengah kondisi global yang cenderung ‘menabung’ cadangan energi, upaya untuk mendorong produksi yang lebih besar dari minyak, gas dan batubara perlu dikaji ulang. Siapa yang akan menggunakan? Siapa pula yang akan diuntungkan.

    Salam,

    • Saya cenderung setuju dengan ide untuk menyimpan energi.

      Tapi, kini yang terjadi adalah, produksi kita menurun bukan karena keinginan untuk menabung. Lebih kepada ketidakmampuan kita untuk mengeksplorasi potensi energi yang kita miliki.

      Apa itu nanti jadi blessing in disguise ya?😀

  4. UUD 1945 PASAL 33

    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

    3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    KEDAULATAN DI TANGAN PEMERINTAH ATAU DI TANGAN PERUSAHAAN (MILIK NEGARA) SEBAGAI REPRESENTASI NEGARA??

    BANGSA INDONESIA PERNAH BLUNDER DENGAN MEMBERLAKUKAN UU NO. 8 THN 1971 TENTANG PERTAMINA KARENA MENYERAHKAN KEADAULATAN NEGARA ATAS ENERGI (MINYAK DAN GAS BUMI) KEPADA PERUSAHAAN NEGARA, INI PELANGGARAN SERIUS ATAS UUD 1945 PASAL 33 AYAT 2 dan 3

    • Pemerintah dan BUMN sama2 representasi Negara. Struktur dasar pengelolaannya kurang lebih begini:

      a) Mineral Right (Kuasa Mineral) tetap ada di tangan NEGARA
      b) Mining Right (Kuasa Pertambangan) ada di tangan PEMERINTAH
      c) Economic Right (Kuasa USAHA Pertambangan) ada di tangan BUMN.

      Itu pengertian yang dimaksud oleh founding father kita: mereka yang membuat UUD 45 Pasal 33. Mereka tentu lebih mengerti substansi Pasal 33 dibanding generasi kita hari ini, termasuk anda dan saya sendiri (lebih lanjut silakan baca buku2 yang mengupas pemikiran Bung Hatta). Sistem pengelolaan migas semestinya mengikuti ketentuan di atas. Dan itu yang dirumuskan oleh UU No 8 / 1971 (yang merupakan kelanjutan dari UU No 44 tahun 1960).

      Justeru UU Migas No 22 th 2001 yang merupakan PELANGGARAN SERIUS atas UUD 45 Pasal 33, karena menyerahkan Mining Right (Kuasa Pertambangan) dan economic right (Kuasa USAHA Pertambangan) kepada kontraktor swasta, bahkan asing. Inilah BLUNDER sesungguhnya.

      Dalam UU Migas 2001, BPMIGAS hanya Badan Pelaksana. Dia tidak memegang Kuasa Pertambangan, juga bukan Kuasa USAHA Pertambangan – karena memang bukan perusahaan. Sampeyan bisa baca dan cermati isi UU Migas sekarang.

  5. Guru kencing berdiri,murid kencing berlari,jika presiden antek imperialis(baca,JFK,Indonesia,CIA and Freeport)jangan tanya bagaimana bawahannya sekarang,yg sdh keluyuran keluar jalur nggak karu karuan?jauh dari nasionalisme.matematikanya,32 th butuh waktu 32 th juga untuk perubahan.1998+32=2030.butuh sekitar 18 tahun lagi.semoga pd saat tsb Indonesia akan menjadi bangsa yg mengerti

  6. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s