Lagi, Soal Subsidi BBM

Soal subsidi BBM memang sudah lama menuai kontroversi. Bagi mereka yang kontra-subsidi, berikut ini beberapa alasan yang sering mengemuka.

Pertama, subsidi BBM sangat membebani APBN. Pada kisaran harga minyak US$ 80-an ini, subsidi yang harus dialokasikan oleh Pemerintah sekitar 100 trilyun rupiah, atau sekitar 10% APBN. Jika disandingkan dengan subsidi listrik, pupuk dan sebagainya, maka porsi subsidi ini makin membengkak. Ke dua, terkait poin satu tadi, maka perlu ditinjau kembali apakah subsidi sudah tepat sasaran. Pemberian subsidi pada pemilik kendaraan pribadi, terutama roda empat, dianggap jelas tidak tepat sasaran. Lha, orang kaya kok disubsidi?

Ke tiga, ini kebanyakan pendapat kalangan yang bergelut langsung di bidang energi, yaitu fakta bahwa kita saat ini sudah menjadi net-importer minyak. Kita harus mencukupi 300 – 400 ribu barel minyak kebutuhan kita dengan membeli dari pasar dan dengan harga internasional. Jadi, dianggap tidak logis kalau kita menjual BBM dengan harga subsidi. Ke empat, masih pendapat para pegiat sektor energi, bahwa subsidi BBM akan menghambat pengembangan energi alternatif lainnya, karena harganya tidak bisa bersaing dengan BBM bersubsidi. Ke lima, ini sering muncul dari kalangan ekonom, bahwa subsidi akan mendistorsi perekonomian. Permintaan akan lebih tinggi dari tingkat alamiahnya. Pemborosan akan terjadi di sana.

Ke enam, sering ada orang bilang, harga BBM di Singapura mencapai 11.500 rupiah, sementara di Indonesia ‘cuma’ 4.500 rupiah. Ini dianggap tidak ‘fair’. Disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga ditengarai memicu penyelundupan BBM ke luar, terutama ke Singapura. 

Saya sendiri belum yakin, kalau pencabutan subsidi BBM itu langkah yang tepat. Setidaknya saat ini. Karena itu, saya masih memiliki catatan-catatan tersendiri. Ini sekaligus menjawab enam poin argumen tadi.

Pertama, jika kita jujur melihat neraca APBN kita, maka terlihat dengan jelas bahwa penerimaan Negara dari sektor migas hampir mendekati 150 trilyun rupiah, jauh melampaui angka subsidi yang harus dialokasikan untuk sektor ini. Karena itu saya tidak mengerti, mengapa subsidi ini dianggap beban, padahal pendapatannya sendiri jauh lebih besar dari pengeluaran untuk sektor yang sama. Lagipula, subsidi ini merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah kepada rakyatnya, yang mesti dialokasikan untuk sektor yang strategis bagi kepentingan nasional. Bahkan negara liberal sekelas AS pun masih memberikan subsidi yang besar kepada rakyatnya. Jika Pemerintah masih menggantungkan penerimaan negara dari pajak, mengapa Pemerintah ‘keberatan’ untuk mensubsidi para pembayar pajak?

Ke dua, jika memang subsidi perlu ditinjau kembali, maka Pemerintah harus punya solusi jitu. Transportasi publik harus dibuat sedemikian nyaman dan layak, sehingga masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi, mau beralih. Program pemakaian BBG untuk kendaraan harus diupayakan secara nasional, tidak setengah-setengah, sehingga volume BBM subsidi jauh berkurang – tanpa harus melalui pembatasan. Jika belum bisa terlaksana, sebaiknya pencabutan subsidi BBM ditinjau ulang, karena dampak kenaikan BBM bukan saja mengena pada mereka yang punya kendaraan, tetapi multiplier effect-nya akan menjalar ke mana-mana. Kita sudah cukup belajar dari masalah ini.

Ke tiga, karena kita sudah menjadi net-importer permanen, maka yang perlu kita soroti adalah soal pembelian minyak impor, baik crude maupun BBM, dari trader internasional di Singapura. Seandainya kita bisa memenuhi semua defisit minyak kita dari kontrak pembelian jangka panjang dengan negara produsen minyak, maka masalahnya tidak akan begitu rumit: harga relatif lebih murah, risiko akibat  fluktuasi harga relatif berkurang, dan yang lebih penting, suplai minyak kita aman. Sejauh ini, hanya sebagian kecil crude yang kita beli dari negara produsen, untuk diolah di kilang Cilacap. Sisanya, crude dan BBM kita beli dari trader di Singapura, dengan harga yang lebih tinggi. Inilah “sisi paling gelap” dari tata kelola migas nasional.

Ke empat, soal pengembangan energi alternatif, Pemerintah kita masih setengah hati. Itu akar masalahnya. Bukan karena subsidi! Potensi raksasa geothermal yang sudah di depan mata saja tidak dikelola dengan baik, apalagi energi alternatif lainnya. Sampai detik ini, Pemerintah juga masih  ‘membiarkan’ PLN memakai sebagian besar BBM sebagai pembangkit listrik, yang jelas-jelas harganya mahal, padahal ada geothermal atau gas yang jauh lebih murah. Kenapa bioenergi belum ekonomis? Saya melihat karena skala keekonomiannya belum memadai. Lagipula, kalau pun Pemerintah memberikan subsidi, jumlahnya tak akan seberapa, jika dibandingkan dengan manfaat dari diversifikasi energi yang diperoleh.

Ke lima, subsidi akan mendistorsi ekonomi, begitu juga dengan pajak. Saya kira, pajak dan subsidi adalah dua sisi dari kepingan yang sama. Dua-duanya merupakan “konsekuensi” kita hidup bernegara, berpemerintahan. Soal tingkat permintaan, yang berujung pada pemborosan, saya melihat komoditas BBM tidak begitu elastis. Sebagaimana beras, masyarakat kita pasti akan membeli BBM, meskipun terjadi kenaikan harga. Bagi pemilik kendaraan pribadi, perbedaan harga 2 ribu rupiah per liter tidak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli BBM. Sementara di sisi lain, kenaikan ‘kecil’ itu akan berdampak pada inflasi, bahkan berakibat pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Justeru saya melihat “pengereman” konsumsi BBM di sektor transportasi harus dilakukan dari sisi permintaan kendaraan itu sendiri. Jika kepemilikan kendaraan begitu mudah, maka bagi para pemilik uang, kenaikan harga BBM tak akan jadi soal. Pemborosan akan tetap terjadi, karena ini tidak melulu soal konsumsi, tapi sudah menjadi gaya hidup.

Kalau pun ada penyesuaian tingkat permintaan, itu tidak akan terjadi dalam waktu relatif singkat, kecuali dalam jumlah yang tidak signifikan. Atau, sampai barang substitusi BBM ini benar-benar melimpah di pasaran.

Terakhir, kalau kita membandingkan harga BBM dengan Singapura, kenapa tidak kita bandingkan juga tingkat pendapatan per kapita Indonesia dan Singapura? Jika harga harga BBM di Singapura 11.500 rupiah, itu “hanya” dua setengah kali lipat harga bensin di Indonesia (4.500 rupiah). Bandingkan dengan pendapatan per kapita Singapura yang mencapai 52 ribu US dolar, atau dua puluh kali lipat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia (2.500 US dolar). Soal penyelundupan BBM ke Singapura, itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena hanya akan menelanjangi lemahnya sistem pengawasan negara maritim kita.

9 thoughts on “Lagi, Soal Subsidi BBM

  1. (Maaf) izin mengamankan KEDUAX dulu. Boleh, kan?!
    Saya setuju soal pengembangan energi alternatif yang keknya tidak pernah sepenuh hati dilakukan oleh pemerintah (pemegang kebijakan) mungkin lantaran gak ada keuntungan jangka pendeknya.

    • Saya melihat kalau soal teknologi tidak ada masalah. Banyak perusahaan besar yg siap terjun di bidang ini, jika iklim usahanya mendukung. Salah satunya adanya insentif dari Pemerintah, agar industri energi alternatif ini bisa berkembang.

  2. Assalaamu ‘alaikum.

    Kang, priwen jare dika soal pengaturan SDA berdasarkan syariat Islam, dilihat dari dika sebagai muslim dan kemaslahatan yang akan didapat. Kesuwun.

    • Waalaikumsalam..
      Tidak ada seorang muslim pun yang meragukan kebaikan dan kesempurnaan syariat Islam, kecuali ia tidak paham akan ajaran agamanya. Termasuk ajaran Islam soal pengelolaan SDA. Yang sedikit saya tahu, Sabda Nabi SAW menjelaskan bahwa ada tiga hal menjadi “public goods”: air, api dan padang rumput. Dalam konteks kontemporer, “api” di sini diartikan sebagai “sumber energi”, termasuk minyak dan gas bumi. Jadi, migas adalah barang publik, milik bersama, bukan orang-perorang. Karena itu, privatisasi sektor migas jelas melanggar syariat.
      Selaras dengan prinsip tersebut, founding fathers kita, Moh. Hatta, meletakkan dasar pengelolaan SDA kita dengan sangat baik, melalui UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..” Kalau kita jabarkan substansi pasal ini, tidak ada yang berbeda dengan ajaran Islam.
      Namun demikian, saya melihat masalah pengelolaan SDA kita ini bukan pada tataran “konsepsi” (baca: ideologi), tetapi pada tataran “praktis”. Pengelolaan SDA saat ini masih banyak melanggar Pasal 33 UUD 1945. UU Migas No 22 tahun 2001 sendiri, secara substansi bertentangan dengan UUD induknya. Apalagi masalah pengelolaan tambang emas di Freeport, itu jelas2 bertentangan dengan UUD (juga tentu melanggar prinsip syariat).
      Jadi, praktek-praktek pengelolaan SDA itu sendiri yang bermasalah, sehingga kedaulatan kita sebagai pengelola SDA menjadi hilang dan digantikan oleh peran korporatokrasi.
      Saya teringat sebuah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang tokoh, “Jangankan dengan syariat Islam, dengan UUD ’45 dan Pancasila saja negeri ini akan menjadi baik, jika itu diterapkan dengan baik”. Jadi, sekali lagi, saya melihat masalahnya ada pada “praktek”, bukan pada “konsepsi”.

  3. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s