Mengapa Keberadaan BPMIGAS Perlu Ditinjau Ulang?

BPMIGAS merupakan badan hukum milik negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan UU Migas No 22 Tahun 2001. Keberadaan BPMIGAS, sebagaimana sering diungkapkan oleh Pak Kurtubi, adalah jantung dari UU Migas. Jika ingin merombak tatanan pengelolaan migas nasional, maka keberadaan BPMIGAS patut diperhitungkan.

Sebagaimana pernah saya tulis sebelumnya, saat ini DPR tengah menggodok UU Migas yang baru. Pendapat dari berbagai kalangan dijaring oleh Dewan, guna memperoleh input tentang kerangka UU Migas baru tersebut. Salah satunya adalah dari kalangan akademisi. Baru-baru ini saya mendapatkan satu file presentasi para pakar dari ITB. Isi masukannya ke DPR ada sembilan poin. Beberapa di antaranya cukup “revolusioner”, misalnya: membuat UU untuk hulu dan hilir secara terpisah; BPMIGAS di bawah Kementrian ESDM dan sebagainya.

Sebagiannya saya cukup sependapat, antara lain DMO dinaikkan menjadi 50%, bukan 25% – meskipun dengan harga dinaikkan, demi memenuhi kebutuhan migas domestik. Di samping itu, peran lembaga negara dalam tata kelola migas nasional juga perlu diperjelas, karena sampai saat ini masih belum clear, siapa sesungguhnya yang bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan: BPMIGAS atau Kementrian ESDM? Dua institusi kenegaraan tersebut sama-sama meneken kontrak dengan kontraktor migas.

Namun demikian, saya kurang sependapat dengan pendapat yang menyatakan: “BHMN merupakan bentuk yang “optimum” sebagai pemegang kendali managemen migas”. Alasan yang dikemukakan  para pakar ITB memang masuk akal: agar penerimaan migas langsung masuk ke rekening Pemerintah, melalui Departemen Keuangan. Namun, kelihatannya ada beberapa hal yang terlupakan oleh kalangan akademisi tersebut.

Pertama, BHMN, dalam hal ini BPMIGAS, tidak mempunyai infrastrktur pendukung untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mengelola minyak bagian negara, BPMIGAS masih menggunakan infrastruktur Pertamina, dari mulai pemipaan sampai ke kilang. Saudara kembarnya, BPH MIGAS, yang mengelola sektor hilir migas, juga sama. Sehingga dari mulai pemipaan, pengilangan, pengangkutan, penyimpanan, sampai dengan pemasaran, masih dilakukan oleh Pertamina dan segelintir perusahaan minyak asing yang ditunjuk.

Ke dua, BPMIGAS bukanlah badan usaha, sehingga tidak dapat melakukan jual-beli migas. Sebagai pemegang kendali managemen migas, BPMIGAS tidak punya “tangan” untuk mengelola stok kebutuhan migas domestik, sehingga kewenangannya tidak bisa dijalankan secara menyeluruh. Pemerintah masih “menyuruh” Pertamina untuk ekspor-impor minyak, baik minyak mentah maupun BBM. Untuk menjual gas bagian negara, BPMIGAS juga harus menunjuk pihak ke tiga, dalam hal ini kontraktor migas. Yang maju negosiasi dengan pembeli pun kontraktor migas. Hal ini sangat riskan, karena kontrol BPMIGAS menjadi berkurang. Salah satu hasilnya bisa terlihat pada kasus penjualan gas dari lapangan Tangguh: gas diobral dengan harga murah ke China. Yang menjual dan yang membeli adalah perusahaan yang sama, dan di dalamnya terdapat gas bagian negara yang sangat besar. Negara rugi trilyunan rupiah.

Ke tiga, sebagai konsekuensi dari poin ke dua, BPMIGAS juga tidak dapat melakukan kontrak pembelian minyak dengan BUMN dari negara produsen. Hanya Pertamina, atas restu Pemerintah, yang bisa melakukan itu. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik, sebagian besarnya dibeli dari para trader di Singapura, tentu dengan harga yang lebih mahal. Sebagian lainnya dari produksi minyak domestik dan impor dari negara produsen. Harapan kita ke depan adalah: Pemerintah segera memenuhi seluruh defisit kebutuhan minyak domestik melalui kontrak pembelian jangka panjang dengan BUMN negara produsen, bukan dari trader multinasional, sehingga harganya jauh lebih murah. Konsekuensinya memang banyak pihak yang harus kehilangan “lahan bisnis” dari ekpor-impor minyak negara ini.

Ke empat, ini sesungguhnya yang paling membahayakan, kontrak migas yang diteken langsung dengan BHMN – yang masih menjadi bagian integral dari Pemerintah – akan berpotensi menyeret Pemerintah RI ke dalam meja arbitrase international. Aset2 negara bisa langsung disita, termasuk kedutaan kita di luar negeri, jika kita kalah arbitase dan harus membayar denda tertentu. Lain halnya jika kontrak itu diteken dengan badan usaha yang sifatnya “limited” (Ltd.) atau “terbatas” (PT). Kekayaan negara di BUMN sudah dipisahkan, sehingga hanya aset BUMN itu saja yang akan jadi jaminan, jika terjadi dispute.

Karena itu, menurut saya, kembalikan kewenangan managemen migas ke tangan Pertamina. Atau setidaknya: jadikan BPMIGAS menjadi bagian dari Pertamina. Selanjutnya, benahi Pertamina secara menyeluruh. Alasan good governance di tubuh Pertamina saat ini sudah tidak relevan lagi dijadikan kendala untuk menyerahkan kewenangan managemen migas kembali ke Pertamina. Pertamina sudah banyak berbenah. Rezim politik saat ini juga sudah cukup mendukung prinsip transparansi. Selanjutnya tinggal perkuat Pertamina, baik dari sisi teknis maupun finansial, untuk ekspansi ke ladang-ladang minyak dunia, untuk mengamankan suplai minyak domestik, demi ketahanan energi di masa mendatang.

17 thoughts on “Mengapa Keberadaan BPMIGAS Perlu Ditinjau Ulang?

  1. Assalaamu’alaikum mas Dira…

    Sahabat…. Tiada embun yang lebih bening selain beningnya hati
    Di bulan Zulhijjah, Iedul Adha kembali menyapa hari
    Kemaafan dipohon untuk khilaf dan salah jika mengkhianati
    Sebuah pengorbanan tulus jadi iktibar membaiki diri

    Mohon Maaf Lahir dan Bathin

    Salam keindahan Iedul Adha 1431 H dari saya di Sarikei, Sarawak.

  2. Salam kenal mas, mau tanya siapa tahu bisa memberikan pencerahan, kalau BHMN terjadi Dispute, dan dibawa ke arbitrase internasional itu kira2 sampai mana ya batasnya, adan apa dampaknya bagi pemerintah RI.

  3. Salam kenal mas.
    Ada sedikit pertanyaan untuk poin nomer 4. Msh ingat kasus karaha bodas? Dulu bukan bpmigas tapi bppka yg notabene salah satu direktorat pada pertamina.

    Berapa banyak dana hasil penjualan LNG yang ditahan karena sengketa karaha bodas yang sebenarnya bukan usaha hulu ?

  4. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s