Kebijakan Publik dan “Wakaf Politik”

Sri Mulyani Indrawati (SMI) tengah menjadi selebritis-intelektual papan atas, menyusul populernya opera van Century. Ekonom UI itu menjadi topik pembicaraan di berbagai media dan milis, tak terkecuali di beberapa milis yang saya ikuti. Namanya kian melambung, setelah World Bank meminangnya menjadi salah satu managing director di sana.

Dari sebuah milis, saya mendapatkan manuskrip kuliah umum SMI di salah satu hotel mewah di Jakarta baru-baru ini. Meskipun penjelasannya cukup general dan ringan, bahkan sebagian besarnya hanya berupa pengalaman pribadinya selama menjabat, tetapi cukup memberikan gambaran persoalan mendasar kebijakan publik di Indonesia.

Kita tahu bahwa kebijakan publik adalah hilir. Hulunya adalah kekuasaan. Hulu dari kekuasaan adalah proses politik menuju kekuasaan itu sendiri. Karena itu, kebijakan publik akan merefleksikan siapa yang berkuasa. Seperti apa tipikal penguasa itu, sedikit-banyaknya dipengaruhi oleh bagaimana proses politik yang mengantarkannya menjadi penguasa.

Dalam sistem demokrasi blasteran presidensial-parlementer Indonesia, ongkos politik menuju kekuasaan demikian mahal. Hampir tak terjangkau dalam kalkulasi kekayaan pribadi, kecuali bagi sebagian kecil saudagar.

Karena itu, bagi siapa pun yang hendak bersaing merebut kekuasaan, terutama eksekutif, hampir selalu harus ditempuh dengan simbiose mutualis politisi-pengusaha, agar bisa membayar ongkos politik tadi. Sang calon eksekutif menggandeng beberapa pengusaha yang siap membiayai seluruh proses politik, katakanlah pilpres, pilgub atau pilbup, sampai menuju tampuk kekuasaan. Sebagai imbalan, setelah politisi tadi menduduki jabatan yang diinginkan, para saudagar itu akan mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam program-program ekonomi pemerintah. Bisa juga dalam bentuk lainnya, misalnya: pemihakan regulasi, kemudahan administrasi, keringanan pajak, perlindungan usaha, akses informasi khusus, atau bentuk transaksi lainnya. Semacam “politik balas budi”.

Kondisi ini bisa membuat produk kebijakan publik sang penguasa menjadi bias. Pertama, ongkos politik yang demikian besar akan membuat pejabat terpilih memfokuskan sebagian besar kewenangannya semasa menjabat untuk mengembalikan “modal” politik yang ia keluarkan semasa pemilu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dengan hitungan linear, “investasi” dia jelas tidak akan bisa kembali hanya dengan gaji dan berbagai tunjangan resmi selama lima tahun menjabat. Belum lagi untuk rencana maju pada periode berikutnya. Semuanya akan begitu mahal dan menuntut berbagai “terobosan” politik guna mengembalikan dan memupuk modal tadi.

Ke dua, terbentuknya relasi patron-klien antara kekuasaan dengan dunia bisnis, yang akan menumbuhkan benih-benih perburuan rente ekonomi, atau ersatz capitalism. Konflik kepentingan sungguh sulit dihindari bagi setiap pejabat publik yang memperoleh kursinya dengan cara demikian. Kebijakan yang ia keluarkan akan bias terhadap kepentingan perorangan atau kelompok tertentu yang memberikan dukungan materil pada saat proses pencalonan. Pada kondisi ini, calon yang ‘bersih’ pun bisa terjebak.   

Lantas, jika realitasnya demikian, lalu apa solusinya? Tentu tidak ada solusi tunggal yang mampu menjawab persoalan itu secara keseluruhan. Yang pasti, harapan dan optimisme masih bisa kita pupuk.

Potret bangsa ini tidak seburuk yang digambarkan media dan hingar-bingar politik yang kerap mewarnainya. Masih banyak figur-figur bersih dan berdedikasi. Mereka hanya tidak berkoar-koar di media. Mereka terus bekerja. SMI juga menyatakan hal ini dalam orasinya, bahwa banyak orang-orang Depkeu yang bersih dan profesional. Masalahnya mereka masih berserakan. Butuh figur semacam SMI untuk menyatukan potensi orang-oprang ini dan mensinergikannya menjadi suatu kekuatan perubahan yang tak terbendung. Hasilnya bisa terlihat. Dalam lingkup departemen, SMI tampaknya cukup berhasil dan bisa dijadikan contoh. Sebagai catatan, di sini saya menilai sosok SMI hanya dari sisi leadership dan integritasnya. Ya, kepemimpinan yang kuat dan bersih adalah salah satu solusi. 

Wakaf Politik

Jika masalah utamanya terletak pada proses politik yang mengangkat kepemimpinan publik tadi, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan sumber-sumber pembiayaan proses politik itu sendiri. Lebih jelasnya, barangkali kisah nubuwah berikut ini bisa memberikan pencerahan. Abu Bakar r.a. adalah sahabat nabi yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan tatanan masyarakat Islam di Jazirah Arab dan ke seluruh dunia. Tentu beliau menyerahkan hartanya tanpa ada maksud mendapatkan imbalan duniawi, baik berupa kemudahan atau fasilitas apa pun, setelah negara Islam Madinah terbentuk dan Rasul menjadi kepala negaranya kelak. Abu Bakar sama sekali tak menuntut “politik balas budi”. Motifnya murni bersifat transendental.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia modern, tindakan Abu Bakar itu barangkali bisa dijadikan model bagi para saudagar dermawan agar memberikan sebagian hartanya bagi proses politik untuk mengangkat seorang calon pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas, moralitas dan akseptabilitas yang bagus. Tentu tanpa deal-deal politik di belakang hari, setelah sang calon pemimpin tadi berkuasa. Semua materi itu murni berbentuk gerakan politik sukarela, dari sekelompok saudagar dan perorangan lainnya yang peduli terhadap nasib bangsanya. Materi itu sama sekali tidak akan mengekang sang pemimpin terpilih, untuk membuat kebijakan-kebijakan, serta mengambil keputusan-keputusan politik. Harta semacam inilah yang saya sebut “wakaf politik”. Istilah ini tentu bukan definisi “wakaf” sesungguhnya berdasarkan kaidah agama yang shahih, tetapi saya tidak menemukan istilah lain yang lebih pas.

Saya tidak bisa membayangkan seberapa besar dampak positifnya bagi demokrasi dan negara kita, jika calon-calon pemimpin yang bersih dan kuat, didukung oleh para saudagar dermawan, serta difilter oleh para pemilih yang cerdas, yang dikombinasikan dalam satu adonan proses politik yang demokratis dan terbuka.  

Mungkin persoalannya tidak akan selesai dalam sekejap, tetapi pasti tidak akan terlalu lama. Mata rantai proses pembentukan kebijakan publik yang dilumuri konflik kepentingan, akan segera diakhiri. Sekelompok patriot ini akan memberikan perlawanan yang solid, terhadap calon-calon pemimpin lainnya yang masih menganut model simbiose mutualistis-destruktif antara penguasa – pengusaha dalam proses politik.

Pertanyaan selanjutnya, siapakah pemimpin-pemimpin yang bersih dan kuat itu, saudagar-saudagar dermawan itu, dan pemilih-pemilih cerdas itu? Saya berharap anda dan saya termasuk salah satu dari tiga kelompok itu.

38 thoughts on “Kebijakan Publik dan “Wakaf Politik”

  1. (maaf) izin mengamankan PERTAMA dulu. Boleh kan?!
    Saya rindu skali ‘adonan’ yang legit kek gitu. Sinergi antara pemimpin yang jujur dan para saudagar dermawan serta pemilih yang cerdas

  2. rakyat dengan tingkat kecerdasan memilih pemimpin yang jujur di dukung para pengusaha kaya yang dermawan, apa kurang enak yang seperti itu.

    dengan gaya pemerintahan seperti itu makan akan benar terasa dari rakyat, untuk rakyat

    salam dari pamekasan madura

  3. biasanya memang banyak yg ngurusi pengembalian modal dulu sewaktu ingin dipilih, jadi rakyat gak bisa berharap banyak pd petinggi2 tipe kayak gini.
    entah kapan ya , di negeri kita ada pemimpin yg amanah mengemban keinginan masyarakat banyak tanpa ada embel2 kepentingan.
    salam

  4. terbentuknya relasi patron-klien antara kekuasaan dengan dunia bisnis, yang akan menumbuhkan benih-benih perburuan rente ekonomi, atau ersatz capitalism. Konflik kepentingan sungguh sulit dihindari bagi setiap pejabat publik yang memperoleh kursinya dengan cara demikian. Kebijakan yang ia keluarkan akan bias terhadap kepentingan perorangan atau kelompok tertentu yang memberikan dukungan materil pada saat proses pencalonan. Pada kondisi ini, calon yang ‘bersih’ pun bisa terjebak.

  5. Semua peristiwa yang terjadi di negara ini benar-benar membuat penduduk seisi negeri ini menjadi lelah dan letih. Sadar ataupun tidak kita telah jatuh terjebak ke jurang problematika yang nyaris tak tertembus nalar dan logika, jika semua peristiwa tersebut di jadikan cambuk pelajaran untuk membentuk kepribadian manusia Indonesia yang bersih, piawai, jujur dan terpuji, yang pada akhirnya akan membawa kita kepijakan awal proses menuju puncak kejayaan Bangsa Indonesia.

  6. sistem negara kita sdh slah kaprah,..
    ya repot mas,…mnurut q sumbernya dl harus diubah,…apalagi para pemimpin2 di negar/institusi pemerintah pusat/daerah/kota seorang paham pengagung demokrasi,partai mulu yg bikin ruwed apalagi embel2nya islam sm sj…
    mungkin ini sangat2 sulit dan butuh waktu lama klo lgs ubah dr atas….
    yg utama sekarang adalah masyarakat indonesia harus ber’ilmu YANG LEBIH UTAMA,baik itu yg utama adalam ‘ilmu dien/agama yg banyak mengajarkan smua hal dan jg sdikit ‘ilmu dunia untuk dia dpt hidup…

  7. rasanya njelimet banget klo ngeliat apa yg terjadi pada panggung politik bangsa ini.. cape gitu.. yg salah jd bener, yg bener jadi salah.. saya jadi melihat sebagian besar petinggi dan politikus kita, anggota dewan..adalah orang2 munafik.. fiuhh.. cape deh….

    banyak diantara kita adalah pemilih cerdas, tp malah jadi bingung klo pilihannya sama aja.. gmn ya.. hehe

    • Bingung ya? “Tidak memilih” juga bisa dikatakan pemilih cerdas, jika yg disodorkan ke panggung kekuasaan sama saja. Paling tidak kita tidak menanggung dosanya atas kerusakan yg dibuat oleh pemimpin yg kita pilih, hehe..

  8. kebijakan publik hulu dan hilir..
    wahh lia baru tau mas..

    terima kasih info yg berharga ini

    mudah2an kita masuk dalam 3 kelompok itu ya ^_^

  9. Aslm
    mau numpang comment ya kang,he🙂
    memang sistemik jika melihat masalah negara kita, jadi kang pertanyaannya kebanggaan apa musibah ibu SMI hijrah ke World Bank?he
    dibutuhkan sosok pemimpin radikal seperti Mahmoed Ahmadinejjad di Iran, Hugo Chavez di Bolivia, Fidel Castro di Kuba agar terciptanya kebijakan yang pro terhadap warga kita.
    solusi dan harapan masih ada dong
    generasi muda kita sudah seharusnya memiliki pedoman yaitu, Al-Qur’an dan buku mata pelajaran/kuliah…
    biar pendidikan dan agama sejalan

    • Sayangnya negara2 yg dipimpin Ahmadinejad, Hugo Chavez, Fidel Castro, belum maju2 ya..🙂
      Al-Quran memang pedoman prinsip.. Tetapi pedoman operasional bagaimana meningkatkan ekspor dan kemampuan kapasitas nasional butuh tambahan mata kuliah, he..🙂
      Utk kepindahan SMI, no comments.. terlalu abu2 buat saya yg awam ini.

  10. politik itu kotor sampe ke dalem-dalem. kalo mau bersihinya juga harus masuk kedalem. dan kalo sudah nyampe didalem, bukannya malah bersih, tapi kitanya yang ikut2tan kotor. iya kan mas.. *blagu😆

  11. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s