Pasar Bebas dan Ujian Nasional (1)

Saya tidak hendak menyatakan bahwa ujian nasional, yang kerap menjadi isu nasional tiap bulan April – Mei, adalah produk pasar bebas (free market). Antara keduanya hampir sulit dicari korelasi kausalnya. Saya juga tidak bermaksud menjebakkan diri ke dalam perdebatan ideologis yang absurd, antara ekonomi pasar bebas dan model-model ekonomi rivalnya. Saya hanya ingin menampilkan sudut kecil, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas itu bekerja, melalui analogi ujian nasional. Ujian nasional saya anggap sebagai analogi yang bagus untuk menjelaskan kelemahan model ekonomi pasar bebas.

Sebagai sebuah konsep, pasar bebas memang memberikan pijakan teori yang kokoh bagi negara-negara di dunia untuk mencapai kemakmuran. Dalam ideologi pasar bebas, hak-hak individu diakui sekaligus dilindungi. Melalui pasar bebas pula, antar individu bebas berkompetisi secara jujur dan terbuka. Di situlah hukum alam akan bekerja: yang kuat akan menjadi pemenang. Hanya mereka yang mampu memberikan output terbaik, dengan proses yang paling efisien, yang akan memenangkan kompetisi di alam pasar bebas. Pasar bebas akan memaksa para produsen agar saling bersaing memberikan produk atau layanan terbaik, dengan biaya paling murah. Dari situ konsumen akan diuntungkan, dan pada akhirnya kemakmuran akan tercipta.

Dalam mazhab pasar bebas, campur tangan pemerintah dalam perekonomian dianggap hal yang tabu. Para ekonom ‘klasik’, ‘neoklasik’ bahkan hingga ke ‘neoliberal’, begitu yakin, bahwa ‘invisible hand’ akan mampu mengatur bekerjanya mekanisme pasar secara sempurna. Keyakinan itu begitu lama bersemayam, sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith, lebih dari 2 abad yang lalu. Barulah setelah terjadi depresi besar di tahun 1930-an, dunia mulai sadar, bahwa pasar bisa juga mengalami kegagalan (market failure). John Maynard Keynes lalu tampil dengan teorinya yang menyempurnakan kekurangan ekonomi pasar bebas, bahwa pasar pada dasarnya tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Pasar juga membutuhkan peran negara untuk mengatur dan menata mereka. Tanpa pengaturan, pasar akan cenderung ‘liar’, dan itu sangat beresiko bagi perekonomian suatu negara. Karena itulah, di dalam ekonomi pasar bebas pun, peran negara mulai diakui dan diperlukan untuk mengatur (regulate) pasar.

Meskipun demikian, pasar bebas tetaplah pasar bebas. Meskipun perannya diakui, negara tidak boleh campur tangan terlalu jauh terhadap perekonomian. Peran negara tak boleh lebih dari sekedar sebagai ‘regulator’. Dia tidak boleh sebagai ‘pemain’ sekaligus. Tugas negara utamanya hanya memastikan bahwa pasar harus benar-benar bekerja dengan baik. Keyakinan itu memang terbukti, bahwa menguatnya campur tangan pemerintah juga bisa menyebabkan kegagalan ekonomi (government failure). Sejarah perekonomian Indonesia pada era Orde Lama telah membuktikan hal ini.

Harus kita akui bahwa konsep pasar bebas memang bagus. Kita juga bisa menyaksikan bahwa negara-negara yang menerapkan model ekonomi ini, misalnya AS, Jepang dan UE, tengah menikmati kemakmurannya, melebihi negara mana pun di dunia.

Namun, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki itu, ekonomi pasar juga mengandung kelemahan mendasar. Ekonomi pasar akan bekerja dan menghasilkan kemakmuran yang merata, hanya jika masing-masing individu, atau negara, memiliki peluang dan kekuatan yang relatif berimbang.

Mari  kita lihat, bagaimana kekuatan dan kesempatan yang tidak imbang akan menghasilkan kompetisi yang pincang. Contoh kasus yang baik adalah ujian nasional. Pemerintah telah menetapkan ujian nasional sebagai instrumen standarisasi pendidikan. Soal-soalnya dibuat standar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap siswa bebas berkompetisi untuk memenuhi standar kelulusan itu. Sekolah tidak boleh campur tangan untuk membantu siswanya. Dinas pendidikan di daerah pun tidak boleh melindungi siswa di daerahnya, meskipun mereka punya dalih bahwa siswa di daerahnya tidak akan sanggup menyelesaikan soal-soal itu, sebagaimana siswa-siswa di kota. Tidak boleh ada peraturan khusus yang mengecualikan dan melindungi siswa yang lemah: yang tidak mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik, yang tidak memiliki akses terhadap perpustakaan yang memadai, sarana penunjang belajar yang lengkap, media-media kursus dan les privat yang menjamur.

Dalam ujian nasional, semua siswa, dan semua sekolah, dianggap memiliki peluang dan kekuatan yang berimbang untuk bersaing. Siswa SMA 8 Jakarta, misalnya, bebas berkompetisi dengan siswa di pedalaman Papua, dalam menyelesaikan soal-soal ujian nasional. Semuanya menggunakan standar yang sama, meskipun, jelas, kekuatan dan kesempatan yang dimiliki tidak sama. Dalam sistem seperti itu, hanya siswa-siswa terbaiklah yang akan lolos. Hanya siswa-siswa yang mengenyam pendidikan dengan standar terbaiklah yang akhirnya memiliki peluang lebih besar untuk lulus.

Hasilnya bisa ditebak. Banyak siswa berguguran, karena tidak mampu bersaing menyelesaikan soal-soal ujian nasional. Bahkan, salah satu SMA di pedalaman Kutai Timur, seluruh siswanya 100 persen gagal ujian nasional yang sebenarnya ‘standar’ itu. Mungkin juga banyak SMA di daerah lainnya mengalami nasib serupa.

4 thoughts on “Pasar Bebas dan Ujian Nasional (1)

  1. Assalamu;alaikum,

    Betul Kang, itulah sebabnya UN banyak ditolak karena banyak keterbatasan tenaga guru dan fasilitas di daerah-daerah tertentu. Karena itu , kata-kata Herbert Spencer,”the survival of the fittest” berlaku dalam UN ini.

    Terima kasih dengan analisisnya yang sangat tajam.
    Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s