Peran “Jakarta” bagi Indonesia

Setahun terakhir ini saya sering nimbrung dalam perumusan rencana pengelolaan blok migas, atau tepatnya CBM (coalbed methane). CBM adalah sejenis gas yang ada di lapisan batubara. Pada kedalaman 0 sampai 300-an meter, batubara biasanya ditambang. Sementara batubara dengan kedalaman 300 – 1000 meter, hanya gas yang terkandung di dalamnya saja yang diambil, dengan cara dibor. Mirip seperti ngebor minyak, hanya lebih sederhana, karena kedalamannya yang relatif dangkal. Setiap batubara hampir pasti mengandung gas CBM, masalahnya kandungan gasnya saja yang variatif.

Potensi gas CBM di Indonesia memang cukup besar. Satu sumber menyebut kita sebagai negara dengan potensi terbesar ke-2 di dunia. Sumber lainnya menyatakan potensi CBM kita terbesar ke-5. Ada juga yang menyatakan potensinya terbesar ke-6. Tapi tak terlalu penting membahas perbedaan data itu. Intinya kita, Indonesia, memang diperhitungkan oleh dunia, dalam hal potensi CBM.

Pengelolaan CBM di Indonesia mengadopsi pola migas, dari mulai soal regulasi sampai manajemennya. Regulasi yang secara khusus mengatur CBM hanya setingkat peraturan menteri, tidak lebih.

Sebenarnya saya tidak hendak membahas pengembangan CBM di Indonesia. Yang ingin saya soroti sebetulnya tentang peran “Jakarta”, bukan hanya dalam pengembangan CBM, tetapi dalam pengelolaan sumberdaya alam Indonesia secara umum.

Saya sering duduk di ruang rapat kecil bersama sekelompok orang, baik satu perusahaan maupun tidak. Sementara di depan kami terpampang peta Indonesia yang sudah kami kotak-kotakkan dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Itulah yang kami sebut “wilayah kerja” migas, atau dalam hal ini CBM. Saya cukup yakin, orang-orang yang ada di dunia pertambangan, para pemegang konsesi kehutanan, para perencana di departemen pertanian, atau bappenas, dan sebagainya, kerap melakukan hal serupa. Mereka sama-sama mengiris-iris wilayah Indonesia ini menjadi banyak bagian. Kadang beberapa pihak mengiris satu wilayah yang sama ke dalam konteks kepentingan yang berbeda. Karena itulah tumpang tindih pengelolaan satu wilayah, misalnya antara kehutanan dan pertambangan, kerap terjadi.

Semua itu dilakukan di “Jakarta”. Saya cukup yakin, hampir semua penduduk setempat tidak tahu apa yang akan terjadi di wilayah mereka. Mereka tidak tahu daerah mereka akan diapakan oleh “Jakarta”. Mereka hanya akan tahu pada saat “orang-orang Jakarta” itu datang kepada sebagian mereka. Itu pun sebatas sosialisasi. Mereka tidak akan punya suara (vote) ketika “Jakarta” sudah memutuskan bahwa di situ akan dilakukan pengembangan CBM, pengelolaan migas, atau menjadikannya taman nasional, hutan tanaman industri, dan sebagainya. Mereka hanya punya bargaining pada tanah yang secara sah sudah mereka miliki. Mereka, masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di situ, berada dalam posisi yang lemah. Mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan wilayah mereka sendiri, terutama jika menyangkut pengelolaan potensi sumberdaya alam.

Dalam posisi yang terpinggirkan itu, wajar jika mereka kemudian mati-matian mempertahankan secuil haknya pada tanah hak milik mereka. Juga menjadi wajar, ketika para kontraktor migas atau para perusahaan penambang akan menggunakan tanah hak milik mereka, mereka pasang tarif yang tidak wajar. Hanya itu satu-satunya posisi tawar mereka terhadap “Jakarta”.

Renungan iseng semacam ini, setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata bermuara pada persoalan filosofis hakikat keberadaan “negara” bagi “rakyatnya”. Konstitusi kita memang menyatakan dengan tegas bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara…” Meskipun lanjutan kalimat itu “……dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, tetapi tetap “negara” lah yang menguasai. Di situ poin utamanya.

Lantas siapakah negara itu? Ah, rasanya saya tidak memiliki kompetensi untuk mengulas apa itu negara. Yang saya tahu, negara itu sesuatu yang abstrak. Satu-satunya wujud negara, atau yang berani mengatasnamakan negara, adalah “pemerintah”. Ketika ada sebidang tanah yang dipatok “tanah milik negara”, sudah pasti satu-satunya pihak yang mengaku representasi negara dan berhak meng-apa-kan saja tanah itu adalah pemerintah.

Pemerintah, dalam konteks sistem presidensial, adalah presiden dan para pembantunya, termasuk para gubernur dan bupati/walikota. Yang perlu digarisbawahi, gubernur dan bupati/walikota itu hanya bertugas “membantu” menggerakkan roda pemerintahan di daerah. Presidenlah yang memegang kendali pemerintahan di semua lini. Dan presiden adanya di “Jakarta”.

Dalam konteks pengelolaan kekayaan SDA, presiden biasanya memberikan mandat itu kepada para menterinya. Para menteri yang ada di “Jakarta”, melalui departemen yang mereka bawahi – yang juga ada di “Jakarta”, kemudian “merangkul” pihak swasta yang sebagian besarnya ada di “Jakarta” pula, untuk sama-sama mengembangkan potensi SDA di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya secara legal-formal, “rangkulan” semacam itu kerap juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang menyebabkan tumbuh suburnya perburuan rente dan budaya patron-klien di negara ini. Dan semua itu terjadi di “Jakarta”. Ah, “Jakarta” memang berkuasa…

5 thoughts on “Peran “Jakarta” bagi Indonesia

  1. CBM ya kang.. Lagi dari ‘barang’ sing lagi anget ning kantore kita uga kang…
    Jare mah bisa kanggo nutupi defisit gas ning Jabar…

    Kapan bisa kopdaran kang? Parek, tinggal nyebrang..😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s