Perkembangan Model Pengelolaan Migas

Industri migas merupakan industri yang pada modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk). Karena sifatnya yang demikian, maka meskipun kekayaan migas merupakan milik negara, pengusahaan migas selalu dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor untuk berbagi resiko. Sepanjang sejarah pengusahaan minyak di Indonesia, terdapat tiga model kontrak kerjasama antara Pemerintah dan kontraktor, yaitu : (a) sistem konsesi, (b) sistem kontrak karya, dan (c) sistem production sharing, yang kita kenal sekarang ini sebagai PSC.

Model pertama yaitu sistem konsesi (concession). Sistem ini merupakan model kontrak kerjasama tertua di dunia dalam bidang pertambangan. Amerika Serikat, Australia, Norwegia, Thailand, dan beberapa negara Timur Tengah juga menganut sistem konsesi. Di Indonesia, sistem ini berlaku bagi pengusahaan migas dengan lahirnya Indische Mijnwet (1899), yang dibuat atas desakan pihak swasta untuk terlibat di dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Hindia Belanda.

Dalam sistem konsesi, kontraktor diberikan keleluasaan untuk mengelola minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi. Pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam manajemen operasi pertambangan, termasuk dalam menjual minyak bumi yang dihasilkan. Jika berhasil, kontraktor hanya membayar royalti, sejumlah pajak dan bonus kepada Pemerintah. Dalam Indische Mijnwet (1899), royalti kepada Pemerintah ditetapkan sebesar 4 persen dari produksi kotor dan kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah untuk setiap hektar lahan konsesi.

Prinsip-prinsip kerjasama di dalam sistem konsesi secara umum adalah sebagai berikut1. Pertama, kepemilikan sumberdaya minyak dan gas bumi dihasilkan berada di tangan kontraktor (mineral right). Ke dua, kontraktor diberi wewenang penuh dalam mengelola operasi pertambangan (mining right). Ke tiga, dalam batas-batas tertentu, kepemilikan aset berada di tangan kontraktor. Ke empat, negara mendapatkan sejumlah royalti yang dihitung dari pendapatan kotor. Ke lima, kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah dan pajak penghasilan dari penghasilan bersih.

Model ke dua adalah model kontrak karya (contract of work). Model ini diterapkan dengan terbitnya UU No 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan, sekaligus mengakhiri berlakunya Indische Mijnwet (1988). Tidak seperti model konsesi, model kontrak karya ini hanya berlaku dalam periode yang relatif singkat, antara tahun 1960 – 1963. Dalam kontrak karya, kontraktor diberi kuasa pertambangan, tetapi tidak memiliki hak atas tanah permukaan. Prinsip kerjasamanya adalah profit sharing, atau pembagian keuntungan antara Pemerintah dan kontraktor.

Kontrak karya sedikitnya memuat lima ketentuan pokok. Pertama, setiap perusahaan minyak harus bertindak menjadi salah satu kontraktor perusahaan negara: Pertamin, Permina dan Permigan. Kontraktor yang sebelumnya tunduk pada sistem konsesi sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet (1899) harus melepaskan hak konsesinya. Ke dua, perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya diberikan masa kontrak dua puluh tahun untuk melanjutkan eksploitasi di daerah konsesi yang lama. Mereka juga diberikan ijin untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah baru yang berdampingan dengan daerah konsesi yang lama, dengan jangka waktu kontrak tiga puluh tahun.

Ke tiga, fasilitas pemasaran dan distribusi diserahkan kepada perusahaan negara yang mengontrak dalam jangka waktu lima tahun dengan harga yang telah disetujui bersama. Perusahaan asing setuju menyerahkan hasil minyak kepada organisasi distribusi dengan harga pokok ditambah US$ 0,1 per barel. Ke empat, fasilitas kilang akan diserahkan kepada Indonesia dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun dengan nilai yang disetujui bersama. Perusahaan asing bersedia memasok minyak mentah untuk kilang-kilang tersebut dengan harga dasar pokok ditambah US$ 0,2 per barel untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah hingga 25 persen dari minyak mentah lapangan minyak di Indonesia. Ke lima, split antara Pemerintah dan kontraktor asing sebesar 60:40. Pemerintah akan menerima minimal 20 persen dari pendapatan kotor minyak yang dihasilkan setiap tahun oleh kontraktor asing.

Model ke tiga adalah kontrak bagi hasi produksi, atau dikenal dengan PSC (Production Sharing Contract). Ibnu Sutowo (1966), sebagaimana dikutip oleh Salim HS (2006) dalam Syeirazi (2009), memperkenalkan prinsip-prinsip di dalam PSC sebagai berikut. Pertama, kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara. Ke dua, kontrak didasarkan pada pembagian produksi. Ke tiga, kontraktor menanggung resiko eksplorasi. Jika ditemukan minyak, maka kontraktor berhak atas penggantian biaya (cost recovery) maksimal 40 persen dari total produksi, tetapi jika gagal, resiko sepenuhnya ditanggung kontraktor. Ke empat, split antara perusahaan negara dan kontraktor ditetapkan sebesar 65:35. Ke lima, aset-aset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara, yang biayanya ditutp dengan formula 40 persen cost recovery tadi. Ke enam, perusahaan negara membayar pajak pendapatan kontraktor kepada Pemerintah. Ke tujuh, kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, serta wajib mendidik dan melatih mereka setelah produksi ekonomis dicapai. Ke delapan, kontraktor wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri sebesar 25 persen dari bagian minyak yang dihasilkan.

Menurut Bindemann (1999), kontrak PSC dapat dibedakan dari kontrak lainnya melalui dua cara. Pertama, kontraktor menanggung seluruh resiko eksplorasi. Jika tidak ditemukan minyak, tidak ada kompensasi sama sekali bagi kontraktor. Ke dua, kepemilikan sumberdaya dan instalasi berada di tangan Pemerintah. Konsep PSC sendiri sebenarnya telah diperkenalkan oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1960, tetapi mulai diterapkan pada tahun 1964. Secara prinsip, di dalam PSC, kontraktor hanya diberi hak atau manfaat ekonomis (economic right) dari pengusahaan migas. Minyak dan gasnya sendiri masih menjadi milik negara (mineral right) dan hak pengelolaannya dipegang oleh perusahaan negara (mining right).

Konsep PSC ini rupanya menarik banyak negara di dunia untuk meniru. Studi Bindemann (1999) menemukan bahwa dari tahun 1966 hingga tahun 1998, terdapat sekitar 268 kontrak PSC yang ada di 74 negara. Delapan puluh kontrak di antaranya berada di Asia dan Australasia, 69 kontrak berada di Afrika Selatan dan Afrika Tengah, 41 kontrak di Timur Tengah, 28 kontrak di Eropa Timur dan 21 di Amerika Tengah dan Carribean.

5 thoughts on “Perkembangan Model Pengelolaan Migas

  1. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless.

  2. Mas, mohon maaf untuk peraturan mengenai pajak, royalti, atau pungutan-pungutan lainnya di dalam indische mijn wet diatur dalam pasal berapa ya?

    ataukah mas mempunyai soft copy dari indische mijn wet?

    Thank you

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s