Pertamina Dulu

 Undang-Undang No 4 Prp Tahun 1960 mengamanatkan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh negara. UU ini dijadikan dasar oleh Pemerintah untuk membentuk PN Pertamina, sebagai satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan migas di Indonesia. Sejak UU ini diberlakukan, seluruh kontraktor asing pada waktu itu beralih status menjadi kontraktor PN Pertamina.

Semangat dari UU tersebut kemudian dilanjutkan dengan UU No 8 Tahun 1971, yang memberikan kewenangan cukup besar kepada Pertamina dalam mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia: mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, hingga pengangkutan dan penjualan.

Selain memberikan kewenangan yang besar, UU No 8 Tahun 1971 juga memberikan kesempatan yang luas kepada Pertamina untuk memupuk modal dan berinvestasi, terutama untuk mengelola lapangan-lapangan migas yang baru, agar tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Ayat (1) Pasal 14 UU tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Pertamina berhak atas: (a) 40% dari penerimaan bersih hasil usaha sendiri; (b) 40% dari penerimaan bersih hasil Kontrak Production Sharing (KPS); dan (c) 40% dari penerimaan bonus-bonus perusahaan yang diperoleh dari KPS.

Di samping itu, dengan skema PSC yang mewajibkan kontraktor melalui “pintu” Pertamina, proses alih teknologi juga diharapkan terjadi dari kontraktor asing ke perusahaan negara. Konsep ini menarik perhatian negara-negara lain untuk meniru, termasuk Petronas (Malaysia) dan Petrobras (Brasil).

Namun demikian, salah kelola manajemen, korupsi, serta dijadikannya sebagai “sapi perah” Orde Baru, membuat Pertamina tetap kerdil dan tidak bisa tumbuh menjadi perusahaan besar, ditengah kelimpahan modal dan setumpuk kewenangan. Praktis, Pertamina hanya menikmati keuntungan ekonomis dari UU No 8 Tahun 1971 selama 4 (empat) tahun pertama, sebelum akhirnya terjerembab ke dalam tumpukan utang. Puncaknya terjadi pada tahun 1974.

Kondisi tersebut memaksa Pemerintah mengeluarkan Inpres No 12 Tahun 1975, yang mewajibkan Pertamina untuk menyetorkan seluruh penerimaan migas ke rekening Pemerintah cq Departemen Keuangan. Konon, Inpres itu merupakan hasil “pertarungan” antara faksi militer dan teknokrat di sekeliling Soeharto. Kelompok teknokrat mendesak agar keuangan Pertamina dikendalikan langsung oleh Pemerintah, bukan oleh Pertamina yang, kala itu, dikuasai para perwira tinggi militer di bawah Ibnu Sutowo.

Ketentuan Inpres tersebut menyebabkan investasi Pertamina di sektor hulu menjadi sangat terbatas. Padahal, sektor inilah yang bisa mengangkat Pertamina menjadi pemain kelas dunia. Inpres itu pulalah yang menyebabkan akhirnya Pertamina lebih fokus pada industri hilir. Pertamina, waktu itu, tak ubahnya perusahaan penjual BBM. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa Pertamina memang mengemban misi sosial, yakni mengamankan pasokan BBM nasional. Pembayaran dari Pemerintah yang sering molor membuat Pertamina kesulitan untuk mengembangkan sektor hulu. Jadilah sektor ini tetap kerdil, meskipun sudah hampir 40 tahun beroperasi. Produksi Pertamina, selama berlakunya UU No 8 Tahun 1971 dan Inpres No 12 Tahun 1975 tersebut, tidak pernah lebih dari 10% produksi nasional.

4 thoughts on “Pertamina Dulu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s