Motif Tersembunyi Pemekaran Daerah

Kali ini, saya ingin menuliskan kembali topik yang begitu mengobsesi saya selama ini: perihal pemekaran daerah. Seperti yang sudah disinggung dalam postingan sebelumnya, pemekaran daerah masih terus berlangsung hingga saat ini. Belasan calon daerah otonom baru tengah digodok di Dewan. Untungnya, tahun lalu, Pak SBY meminta moratorium. Mungkin itu karena terkait pilpres tempo hari. Dengan selesainya hajatan poitik nasional itu, ke depan, pemekaran daerah diduga kembali merebak.

Mengutip kalimat HR Makagansa (2008), “Maksud dan tujuan pemekaran formal biasanya sekedar dikutip dari rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah, sebagaimana termaktub dalam UU maupun PP”. Jelas sekali, bahwa alasan-alasan yang mengemuka dari suatu usulan pemekaran daerah, biasanya berupa hal-hal yang sifatnya normatif. Misalnya, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah, pertumbuhan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Motif sesungguhnya jarang terungkap.

Pertama, motif politik identitas kultural. Memang, seringkali orang sungkan mengangkat isu ini, tetapi masalah etnik, atau bahkan sub-etnik –termasuk di dalamnya bahasa daerah, kadang menciptakan barrier kultural yang kuat. Meski dalam satu kesatuan wilayah administratif, terasa bahwa antara keduanya sulit disatukan. Momen otonomi daerah ini merupakan kesempatan bagus buat mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri. Contohnya yang terjadi di Talaud dan Sangihe, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, rencana pemekaran propinsi Tapanuli Utara juga diindikasikan mengandung motif ini. Tetapi, sekali lagi, bahwa ini adalah motif tersembunyi. Tak akan terekspose ke permukaan.

Ke dua, motif menciptakan peluang kekuasaan bagi elit lokal. Dibanding motif sebelumnya, motif ini kelihatannya lebih dominan. Kita tahu, bahwa pembentukan daerah baru akan menciptakan kursi-kursi baru, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Termasuk juga formasi partai-partai di daerah bentukan. Jabatan militer dan kepolisian pun ikut kecipratan. Motif ini akan kelihatan lebih menonjol pada kasus elit politik lokal yang kalah adu kekuatan. Contoh yang dekat adalah merebaknya tuntutan pembentukan propinsi Cirebon, atau contoh yang agak jauh terjadi di pulau Sumba.

Ke tiga, motif kucuran dana dari Pusat. Perlu diingat, bahwa selain diserahkannya sejumlah kewenangan, daerah juga mendapat segepok duit dalam bentuk DAU, DAK, dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam. Motif ini juga tak kalah menggiurkan dibanding motif yang ke dua. Bayangkan, dari APBD yang sekitar 1,2 trilyun (2010), pada contoh kasus kabupaten Indramayu, lebih dari 80%-nya adalah kucuran dari pusat. PAD sendiri masih berkisar 90 milyar saja. Menggiurkan bukan?

Ke empat, motif merebut hasil kekayaan alam. Di era otonomi daerah, banyak daerah yang gagap ingin meraup sebanyak mungkin kekayaan alam yang dimilikinya. Contohnya yaitu kabupaten Luwu dengan tambang nikelnya, atau timah di Bangka – Blitung, atau migas di Kepulauan Riau. Bagi daerah potensial pertambangan umum, mereka tentu lebih getol, mengingat 80% bagi hasilnya diperuntukkan bagi daerah. Sementara migas hanya 6% saja yang diberikan kepada daerah penghasil.

Ke lima, motif antara. Maksudnya begini. Pemekaran kabupaten dilakukan dalam rangka untuk memekarkan propinsi, atau pemekaran kecamatan dengan tujuan untuk memekarkan kabupaten. Hal ini dilakukan oleh elit lokal demi memenuhi syarat administratif pembentukan daerah otonom baru. Misalnya, pemekaran kabupaten-kabupaten di Kepulauan Riau untuk membentuk propinsi Kepulauan Riau. Atau, di daerah saya sendiri, pemekaran kecamatan begitu intensif dilakukan, agar kelak Indramayu bisa mekar menjadi dua kabupaten, atau bahkan kabupaten – kota. Meski rencana itu tampaknya masih urung. Ngomong-ngomong, saya jadi su’udzon gini ya? Semoga saja mereka memang benar-benar tulus memperjuangkan hak-hak rakyat daerah.

37 thoughts on “Motif Tersembunyi Pemekaran Daerah

  1. Assalaamu’alaikum

    Salam kenal dan terima kasih sudah berkunjung ke laman saya. Kunjungan perdana ini merupakan kunjungan balas untuk bersilaturahmi dan berbagi hikmah di kemudian hari. salam mesra selalu dari Bangi, Malaysia.

  2. Pemekaran daerah ternyata banyak intriknya yach, beda ama mekarnya bunga malah ditunggu-tunggu…… Itulah bedanya mekar yang dibuat oleh Sang Pencipta dengan yang dibuat oleh makhluk ciptaanNya.

  3. Faktor-faktor di atas yang jarang muncul ke permukaan tapi semua orang tahu. Faktor-faktor tersebut kalau terlalu dominan sering mengakibatkan tujuan utama pemekaran daerah menjadi gagal.
    Mungkin hanya lingkaran elit politik saja yang diuntungkan. Sebab banyak yang gagal di pilkada , mereka kemudian memeperjuangkan untuk memisahkan diri.
    Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya persyaratan dan prosedurnya harus lebih diperketat.

    • Betul Pak. PP tahun 2000 yg mengatur pemekaran dinilai terlalu longgar, makanya kemudian direvisi menjadi PP tahun 2007 (dua2nya sy tdk hafal nomornya, maklum bukan ahli hukum..🙂 ) yg konon lebih ketat. Mudah2an memang pelaksanaannya juga ketat..

  4. Mampir lagi di malam hari mas. Seperti biasa BW BW buat silaturahmi sama para sahabat yang pandai2 biar diriku ketularan ilmunya hehe malam ini hujannya bertahan jadi salam dingin2 hangat panas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s