Pemekaran Daerah, Riwayatmu Kini

Salah satu perubahan politik mendasar, produk dari reformasi satu dekade silam, di negeri ini adalah menguatnya tuntutan otonomi daerah. UU N0 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004, mengatur pola baru hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta memberikan ruang bagi munculnya ratusan daerah otonom baru.

Sejak itu, urusan Pusat hanya tinggal 5 biji: agama, peradilan, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, serta urusan duit, atau fiskal dan moneter. Sisanya diserahkan sepenuhnya ke Daerah. Selain kuasa yang besar, Daerah juga mendapat kucuran dana yang tidak sedikit. Lihat saja dana perimbangan di APBN tahun 2009, jumlahnya tak kurang dari 300 trilyun, atau sekitar 30%. Itu sudah mencakup DAU, DAK dan DBH, namun belum melingkupi transfer dana yang tidak rutin. Karena itu, tidak salah kalau bupati saat ini tak ubahnya raja-raja kecil. Karena itu pula, tokoh-tokoh lokal rela berdarah-darah, demi singgasana itu. Kalau tidak juga kebagian, tinggal konsolidasikan massa dan tokoh-tokoh lain yang bisa dirangkul, lalu mengusulkan daerah otonom baru, demi perluasan lapangan kerja untuk menjadi raja.

Sejauh ini, tak kurang dari 208 daerah otonom baru. 201 di antaranya merupakan kabupaten/kota, sisanya propinsi. Selama pemerintahan Habibie, sebanyak 45 daerah otonom baru terbentuk. Disusul pada era Gus Dur, daerah otonom baru menjamur. Tak kurang dari 103 daerah otonom baru terbentuk pada era yang cukup singkat itu. Kemudian pada masa SBY, 57 daerah otonom baru lahir, sebelum akhirnya dimoratorium.

Di satu sisi, pemekaran daerah memang dapat memeratakan pendapatan daerah, dengan bantuan DAU dan DAK yang jumlahnya cukup signifikan. Daerah juga kini lebih dapat menikmati kekayaan alamnya, melalui dana bagi hasil yang relatif lebih besar, setelah lebih dari 30 tahun diperas oleh Pusat. Pelayanan publik pun lebih berpeluang untuk ditingkatkan. Namun, kenyataan berbicara lain. Bappenas baru-baru ini mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa sebanyak 60% daerah hasil pemekaran memiliki kinerja rendah. Mayoritas daerah otonom baru memiliki PDRB lebih rendah dari daerah induknya. Pelayanan publik pun demikian. Tidak jarang, warga di daerah otonom baru lebih memilih untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah induknya.

Tentu, bukan berarti tidak ada daerah otonom baru yang lebih berprestasi dibanding daerah induknya. Gorontalo adalah contoh yang baik. Daerah ini mampu menjelma menjadi propinsi yang jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi lebih baik. PDRB pun jauh lebih besar. Bahkan mereka sampai bisa mengklaim sebagai “propinsi jagung”, karena berhasil mengembangkan komoditas ini sebagai unggulan mereka. Daerah lainnya, katakanlah Sragen, Musi Banyu Asin, atau lainnya yang tidak saya ketahui, juga mungkin memiliki kinerja lebih baik dibanding sebelumnya.

Baik-buruknya hasil pemekaran tentu ditentukan oleh banyak faktor, baik pra maupun pasca pemekaran. Pada saat pra-pemekaran, tentu dibutuhkan kajian yang matang, menyangkut potensi SDA, SDM, politik, sosial budaya, infrastruktur wilayah, dan sebagainya. DPR dalam hal ini sangat menentukan. Jika pemekaran wilayah lebih didominasi oleh faktor deal-deal elite lokal dengan DPR, tentu kehancuran yang akan didapat. Sementara pada pasca-pemekaran, kualitas sumberdaya manusia adalah faktor yang sangat menentukan. Daya saing daerah juga diuji. Berikutnya adalah manajemen birokrasi. Persoalan terakhir ini sangat menentukan berkembang atau tidaknya investasi di daerah, yang ujung-ujungnya akan menentukan sejauh mana kapasitas ekonomi daerah bisa tumbuh.

Ngomong-ngomong, berdasarkan salah satu sumber, saat ini setidaknya ada 17 calon daerah otonom baru yang masih digodok di Dewan. 5 di antaranya adalah propinsi: Kaltim Utara, Papua Tengah, Sulawesi Timur, Aceh Leuser Antara, Aceh Barat Selatan. Sementara 12 lainnya adalah calon kabupaten/kota: Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Grime Nawa, Muna Barat, Raha, Kolak Timur, Mamuju Tengah, Banggai Laut, Morowali Utara, Musi Rawas, Panukal Abab Pematang Ilir dan Pesisir Barat. Akankah calon daerah otonom baru ini mengikuti jejak 60% daerah otonom yang memble itu? Semoga saja tidak.

66 thoughts on “Pemekaran Daerah, Riwayatmu Kini

  1. RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk

    MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

    Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabat Sahabatku terchayaaaaaank
    I Love U fullllllllllllllllllllllllllllllll

  2. Assalamu’alaikum,
    Mas Dira, terima kasih ya, atas kunjungan dan komentarnya di blog saya, selama saya libur ngeblog . Buku ke tiga saya, InsyaAllah sudah masuk toko buku Gramedia, paling lambat awal November ini, kalau di Pameran buku kemarin, sudah ada. (Dewi Yana)

      • Assalamu’alaikum,
        Semoga Pemekaran Daerah mampu menjadikan setiap propinsi bisa lebih maju dibanding sebelumnya, amin. Terima kasih Mas Dira. InsyaAllah buku Mas Dira bisa segera terbit, buku apa yang ditulis Mas? Saya sangat mendukung, kabari perkembangannya ya… (Dewi Yana)

  3. seandainya saja pemekaran itu membawa masyarakatnya kearah kehidupan yang lebih baik, tentu sangat bagus .. bagaimana jika ternyata itu menjadi lahan empuk hanya oleh segelintir penguasa saja??? ntahlahh ….😦

  4. Justru alasan pemekaran salah satunya menurut mereka pengelolaan sumber daya alam belum maksimal oleh Pemda karena besarnya wilayah sebuah daerah, sehingga cara terbaik adalah pemekaran wilayah. Tp, kayaknya juga ada sisi politiknya, di mana mereka berharap dengan pemekaran wilayah ini berarti ada kesempatan mereka untuk mengisi jabatan pemerintah.
    Hem…tau ah gelap.
    Salam kanal dan hangat.

  5. Assalamu’alaikum,
    Pemekaran daerah, apakah itu, provinsi, kabupaten, atau kota, harus betul-betul atas pertimbangan yang matang. Banyak daerah- daerah baru yang ternyata sulit untuk berkembang, karena potensi daerahnya tidak mendukung. Atau juga ada pemekaran daerah baru atas kemauan segelintir elit daerah itu, untuk kepenringannya sendiri atau kelompoknya, agar mereka bisa menjadi penguasa di daerah baru itu.
    Terima kasih.

    Salam .

    • Waalaikumsalam… Belum mulai mbak Dewi, mungkin sambil menuangkan dulu ide2nya di blog ini, lalu dihimpun dan disempurnakan ke dalam bentuk buku… Doakan saya bisa mengikuti jejak mbak Dewi Yana yg sudah menghasilkan beberapa buku..

  6. pemekaran di dukung oleh pejabat daerah karena bagi2 kue pembangunan yang dikedepankan bukan pada sdmnya tetapi manfaat dari pejabat setempat, proyek, jabatan. serta memperluas jaringan bisnis. namun sangat di sayangkan 60% pemekaran sangat rendah kinerjanya.

    jadi pelajar dari itu. pemerintah harus lebih ketat lagi dalam pembangun sdmnya. dan bila perlu sebelum di mekarkan membangun insfrastruktur dahulu sehinga tidak menjadi beban daerah. Dan pemberdayaan sdm sebelum di mekarkan. ya semacam test case sebelum di mekarkan

  7. Ping balik: Mereka, Para Kepala Daerah Berprestasi « Mengais Makna Dalam Kata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s