Mengenal Sejarah Kontrak Pengelolaan Migas

Lebih dari 3 abad, Indonesia dijajah Belanda. Segala macam kekayaan alam, khususnya rempah-rempah, hasil perkebunan dan kehutanan, dikuras habis, demi memperkaya Kerajaan Hindia-Belanda sono. Namun, tahukah kawan, lebih dari 2 abad pertama menjajah Indonesia, Londo belum mengeksploitasi barang-barang tambang kita, termasuk minyak dan gas bumi.

Saya kurang tahu persis, kapan Belanda mulai mengeksploitasi barang tambang kita. Namun, bila kita melihat catatan sejarah, undang-undang pertambangan pertama dibuat pada tahun 1899, dengan nama Indische Mijnwet. Undang-undang inilah yang menjadi landasan operasional pengelolaan, atau lebih tepatnya: “penjarahan”, barang-barang tambang kita. Termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi.

Merujuk pada undang-undang tersebut, maka lahirlah bentuk pengelolaan migas di Indonesia untuk pertama kali, yaitu sistem konsesi, atau concession. Pada waktu itu, kontrak pengelolaan migas belum dipisahkan dari pertambangan lainnya, katakanlah timah, bijih besi, tembaga, dan lainnya. Melalui sistem ini, kontraktor diberi kewenangan penuh untuk : (a) bertindak sebagai operator yang bertanggungjawab penuh terhadap operasi pertambangan, (b) memiliki minyak dan gas bumi yang dihasilkan, (c) memiliki sebagian besar aset terkait, termasuk hak atas tanah di permukaan. Negara hanya mendapatkan sejumlah royalti, sekitar 4% dari produksi kotor, pajak penghasilan, pajak tanah, dan bonus-bonus tertentu.

Model kontrak semacam ini merupakan model tertua kontrak pertambangan di dunia. AS, Australia, Norwegia, Inggris, dan beberapa negara timur tengah, juga menggunakan kontrak semacam ini. Sekilas, kontrak itu memang sangat merugikan negara. Negara tidak tahu menahu soal operasi pertambangan. Minyak dan gas bumi yang dihasilkannya pun menjadi milik kontraktor. Negara hanya menerima cash, dalam jumlah yang minim.

Sampai Indonesia merdeka, bahkan hampir 15 tahun setelahnya, undang-undang ini masih berlaku. Mungkin karena pada waktu itu Pemerintah dan Parlemen kita masih sibuk dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di samping sibuk berjuang mengusir lawan-lawan politik-ideologi mereka. Baru beberapa tahun kemudian, setelah semangat nasionalisasi didengungkan oleh Bung Karno, terbitlah UU No 37 Prp 1960 sebagai rujukan pengelolaan migas yang baru, setelah sebelumnya terbit UU No 10 Tahun 1959, yang membatalkan Indische Mijnwet 1899.

Dengan landasan undang-undang tersebut, lahirlah model kontrak yang ke dua, yakni kontrak karya, atau contract of work. Melalui skema ini, kontraktor hanya diberi kuasa untuk menambang. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan bukan milik kontraktor. Mereka pun tidak punya hak atas tanah permukaan. Kontraktor menjalankan manajemen operasi dengan sistem profit sharing dengan Pemerintah.

Pada masa itu, perusahaan-perusahaan minyak milik pemerintah Belanda sudah ditendang oleh Bung Karno. Kontraktor-kontraktor swasta yang ingin mengusahakan minyak dan gas bumi harus menjadi kontraktor dari salah satu perusahaan minyak negara: Pertamin, Permina atau Permigan. Ketiga perusahaan inilah yang nantinya akan melebur menjadi Pertamina yang kita kenal sekarang ini.

Berbeda dengan sistem konsesi yang bertahan cukup lama, model kontrak karya ini hanya bertahan sekitar 4 tahun, karena pada tahun 1964, Indonesia memakai konsep baru, yaitu production sharing contract (PSC). Model ini dikenalkan oleh seorang Jenderal TNI. Mungkin banyak dari anda yang sudah mengenal: Jenderal Ibnu Sutowo. Sistem PSC dipakai hingga sekarang, meskipun dengan beberapa perubahan. Tercatat tiga kali perubahan term and condition dari PSC ini.

Substansi sistem PSC sangat berbeda dari dua kontrak sebelumnya. Pada sistem PSC, minyak dan gas bumi yang dihasilkan adalah milik negara. Negara juga bertindak selaku kuasa pertambangan. Kontraktor hanya berhak menikmati nilai secara ekonomis, melalui bagi hasil produksi. Jika pada kontrak karya yang dibagi adalah keuntungannya (profit sharing), atau duitnya, maka pada PSC ini yang dibagi adalah minyak atau gas nya (production sharing). Detailnya akan saya tulis di lain kesempatan. InsyaAllah.

45 thoughts on “Mengenal Sejarah Kontrak Pengelolaan Migas

  1. hmmm kemaren2 saya baca tentang hal kaya’ gini ini (ttg migas) tulisannya Pak Halim yg mantan penerbang itu…. ngebahas tulisannya Pak Kurtubi yg di KOmpas. He he he dulu Petronas mengadopsi sistemnya Pertamina. NAh trus Pertamina malah skrang kalah sama Petronas, menurut yg saya baca siy gara2 Pertamina ganti peraturan gitu deh yg isinya ndangdut jaya heheh…

    wassalam…

  2. Apa mungkin Indonesia bisa kembali ke sistem kontrak karya? Sepertinya itu lebih menguntungkan…

    *Salam kenal untuk semuanya, blogger baru nih😛

  3. Yang jadi masalah dalam hal pertambangan ini adalah masih besarnya potongan royalti bagi pemerintah pusat mas..

    Yang saya tahu, daerah penghasil hanya mendapatkan 13 persen keuntungan, sisanya untuk Jakarta. Bisa dijelaskan mas?

    • Kalau merujuk ke UU No 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat – Daerah, daerah penghasil hanya menerima 9%…. (6% untuk kabupaten yg bersangkutan, dan 3% untuk propinsi yg bersangkutan). Sisanya, 6% (kalau gak salah) dibagi rata ke seluruh pemda di Indonesia, dan 85% untuk Pusat…..

  4. waduh, nggak begitu dong nih soal eksplorasi migas. yang sering terdengar dan di baca adalah Indoensia kaya sekali akan kekayaan bumi, minyak dll, namun belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam logika yang masuk ke dapam pendapatan negara. betul, mungkin habis di kontraktor dan pajak tidak sebarapa. ini diotandai dengan, misalnya tidak makmurnya masyarakat sekitar wilayah eksplorasi migas, tambang dll.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s