Impor Pangan, Apa yang Salah?

Membaca harian Kompas 24 Agustus kemaren, saya cukup tertegun. Konon, setiap tahun, tak kurang dari 5 milyar dolar AS, atau setara 50 trilyun rupiah, devisa kita terkuras untuk impor pangan. Kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula, adalah komoditas impor utama. Komoditas perikanan pun tak kalah banyaknya. Yang lebih menggelikan, garam pun kita impor. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1,5 juta ton garam kita impor tiap tahun. Kalau dikonversi ke nilai uang, sekitar 900 milyar rupiah.

Khusus untuk persoalan impor garam ini, sebenarnya saya sudah concern sejak tahun 2006 yang lalu. Konon, impor garam ini sebagian berasal dari Vietnam. Bayangkan, negara yang cuma seupil itu bisa menyuplai garam untuk negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Duh, Gusti.

Sebetulnya tak ada yang salah dalam ekspor maupun impor barang, karena memang tidak ada negara yang benar-benar mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Konsep “keunggulan komparatif” (David Ricardo) memberikan pijakan teoritis yang jelas, mengapa setiap negara butuh perdagangan internasional, untuk meningkatkan kemakmuran. Akan tetapi, jika suatu negara amat tergantung pada impor, padahal ia memiliki sumberdaya yang melimpah untuk memproduksi barang-barang tersebut, maka hal ini patut dipertanyakan. Pasti ada yang salah dalam pengelolaannya.

Saya kira, beberapa alasan berikut ini mungkin bisa menjelaskan, mengapa sampai saat ini kita gandrung impor pangan. Pertama, grand strategi pembangunan kita masih bias. Rencana Pembangunan Jangka Panjang terbaru (2005 – 2025) pun masih dipenuhi kata-kata normatif.  Tidak ada greget sama sekali, kita ini mau ke mana? Keunggulan apa yang akan kita kejar? 

Saya juga bingung, kalau dibilang negara agraris, terlalu banyak kita impor produk-produk pertanian. Dikatakan negara maritim, ikan kita juga masih beli. Untuk pelayaran, konon, 95% arus bongkar-muat barang-barang ekspor-impor dikuasai kapal-kapal asing. Sementara, sekitar 80% dari sekitar 7000 kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia juga milik pemodal asing. Di sisi lain, untuk disebut sebagai negara industri, jauh panggang dari api. Barang-barang industri masih penuh impor. Industri dalam negeri sendiri masih gandrung impor bahan baku. Jadi, kita ini negara apa?

Ke dua, pemenuhan kebutuhan pangan masih belum diagendakan dalam strategi pembangunan ekonomi kita. Seolah hal itu bukan masalah krusial. Pemerintah, dan para ekonom kita tentunya, seringkali larut dalam indikator-indikator makro perekonomian. Sektor finansial seringkali mendapat perhatian berlebih. Kita kadang lupa, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan merupakan indikator utama kesejahteraan rakyat.

Sebagian kita bisa saja berpendapat, bahwa jika membeli itu dinilai lebih efisien daripada harus menanam sendiri, maka lebih baik kita impor. Toh, cadangan devisa kita masih cukup aman. Namun, yang perlu kita ingat lagi, bahwa kelangkaan pangan bisa menimbulkan dampak yang cukup serius, bukan hanya pada perekonomian, tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Kita seharusnya belajar banyak dari Orde Lama. Selain itu, bukan rahasia lagi, bahwa pangan juga bisa menjadi komoditas politik negara maju untuk menekan, bahkan mengintervensi,  kebijakan negara-negara pengimpor. Karena itu, menggantungkan pangan pada negara lain amat beresiko.

Visi Pak JK, sewaktu pencalonan pilpres tempo hari, cukup bagus untuk kita renungkan kembali. Kemandirian memang harus menjadi fokus perhatian kita sebagai bangsa, karena kemandirian amat lekat dengan kedaulatan. Tanpa kemandirian, kedaulatan menjadi absurd. Untuk mandiri dalam bidang-bidang lain, misalnya teknologi, kita mungkin masih butuh waktu. Tapi, untuk kemandirian pangan, tak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa. Negara ini terlalu kaya untuk sekedar memenuhi kebutuhan kedelai, gandum, garam, atau ikan. Masalahnya, ada komitmen atau tidak?

Ke tiga, sektor pertanian masih jadi anak tiri. Kita tidak pernah serius memperhatikan sektor ini. Malah sebaliknya. Untuk pertanian padi saja, yang merupakan makanan pokok kita, Pemerintah kita masih abai. Bahkan, kadang menelurkan kebijakan yang kontraproduktif. Harga pupuk kian membumbung, akibat subsidi yang direduksi sedemikian rupa. Itu pun masih sering langka. Harga dasar gabah tidak diberlakukan lagi, sehingga petani rentan dirugikan, terutama saat panen.  Nilai tukar petani (NTP) semakin merosot. Swasembada beras tahun 2008 lalu juga lebih karena upaya petani sendiri, termasuk faktor iklim (La Nina) yang membuat ketersediaan air lebih mencukupi dari biasanya.

Sangat disayangkan, sampai saat ini, kita tidak pernah menggarap kebijakan perwilayahan komoditas. Misalnya, untuk Jawa Barat difokuskan menghasilkan ini, untuk Sumatera Utara itu, untuk Sulawesi Tenggara anu, dan sebagainya. Sementara di sisi lain, 7,3 juta ha lahan masih ditelantarkan begitu saja. Saya cukup angkat topi dengan kebijakan Gorontalo, yang begitu fokusnya menghasilkan komoditas jagung dan perikanan. Pemerintah perlu belajar, serta bekerjasama dengan para kepala daerah,  agar komoditas-komoditas lain juga bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya.

8 thoughts on “Impor Pangan, Apa yang Salah?

  1. Seharusnya sektor pertanian dalam arti luas harus menjadi andalan utama Indonesia, tentu bukan hanya sekedar produsen bahan mentah atau setengah jadi kemudian malahan mengimpor lagi produk jadinya ke Indonesia.

  2. Halo Bapak-Bapak/Ibu-Ibu di DPR MPR sana…baca dunk artikel ini….
    Kita rakyat kecil mah selalu siap menjalankan aturan Anda semua…
    Meskipun kami harus menelan ludah ketika kami membeli pupuk yang pintar main petak umpat itu…
    Meskipun kami sering “bertengkar” untuk mengatur irigasi kami…
    Meskipun kami mengernyitkan dahi ketika padi kami seakan menjadi barang yang gak penting ketika dijual, karena harganya jauh dari jerih payah kami, harga pupuk yang kami beli dan “pertengkaran” dengan tetangga sawah kami…
    Kami akan terus berjalan…
    kami hanyalah peluru yang siap Anda arahkan kemana saja…
    Tapi ingat ya…
    kami ini Peluru tercanggih di dunia
    yang dengan asal “sasaran” saja, (sasaran yang entah kami tidak mengerti dari Anda)
    Kami bisa menghidupi diri sendiri.
    Setidaknya untuk keperluan sendiri, kami sebagai petani bisa kok memenuhinya dari kami sendiri bahkan berlebih..
    Alias jika masyarakat indonesia kebanyakan petani, maka tercapai swasembada pangan meskipun dengan kebijakan yang hanya Anda yang mengerti…
    Ini maksudnya kami menamakan sebagai peluruh tercanggih didunia…asal sasaran, tapi bisa tepat sasaran…hex…hex…hex…Ngerti Bapak-Bapak/Ibu-Ibu??
    Yang gak swasembada kan bukan petani…
    Dan kebetulan bila kita hitung sekarang ini, Kebanyakan bukan petani (wajar lah, mau bertani hitung2annya rugi, mending jadi kuli di Proyek “pembangunan infrastruktur” di Pertamina saja, bukan kuli di proyek “Eksplorasi Perminyakan” di Pertamina lho…mahal sekolahnya)
    Alias “mungkin” impor pangan terjadi, gara-gara hasil lebihan bertani kami kurang mencukupi kebutuhan pangan non-petani.
    Jika kebanyakan dari kita rakyat kecil difasilitasi segala hal dalam pertanian baik kebijakan (seperti di Gorontalo dan yang lainnya yang tertera di artikel ini), maupun sarananya…
    (ini lho sasaran yang kami mengerti)
    Tidak berlebihan bila suatu saat nanti Indonesia dikenal negara yang “mustahil untuk mengimpor pangan”…
    Juga, tidak mustahil pendapatan petani melebihi pendapatan sektor pekerjaan manapun. Sehingga, tidak mustahil Orang Indonesia tertarik menjadi petani…
    Sehingga, tidak mustahil OI kebanyakan petani (tulen, bukan jadi-jadian)..
    Sehingga, Kebanyakan OI swasembada pangan bahkan berlebih (berkaca dari kami yang sudah menjalani sebagai petani, tulen bukan jadi-jadian)…

    • Waduh, jangan panggil ibu/Bpk2 anggota DPR utk baca artikel sampah ini, kasian mereka lagi pada sibuk ngurusi rakyatnya. Biarlah ini jadi keluh kesah orang pinggiran aja..🙂

  3. Salam bahagia, ni…mas berkunjungi lagi. Waduh betapa besarnaya biaya pengeluaran kas negara yang tidak semesti keluar. Karna semua paktor untukmenghasil yang kita impor itu ada di negeri kita ini. Jadi kapan ya..kemandirian itu bisa terwujud ?

  4. Kemungkinan untuk pengelolanya sekarang yang jadi masalah,sedangkan membutuhkan modal yang banyak.
    Namun untuk panen jangkanya lama….

  5. Sektor pertanian seharusnya mendapat prioritas utama, namun sayang sekali sekali sampai hari ini masih mengambang sebagai mimpi. Semoga ke depannya sektor pertanian semakin mendapat perhatian dari pemerintah.

  6. aku juga kok jadi bingung juga mas kok malah banyak impor negara kita, berarti kita bukan negara Agraris lagi ya. hmm ironi jangan-jangan nanti kita impor ikan lagi, waah bisa gawat dah kalo gini

    Sebaiknya pemerintah punya kebijakan strategis (udah pasti punya kalie) untuk menekah impor pangan dan belajar memanfaatkan sumber daya Alam dengan keterbatasaan yang ada. yang terpenting adalah kemandirian bangsa dan ini bisa dilakukan secara bertahap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s