Iklim Usaha di Daerah Masih Keruh?

Sebelas tahun sudah, seabreg harapan kita tambatkan pada makhluk yang bernama reformasi. Salah satu harapan itu adalah kemakmuran yang merata di seantero negeri.

Orde Baru telah menyisakan persoalan ketimpangan yang akut, dalam banyak hal. Selama 32 tahun, kemajuan, yang berujung pada kemakmuran, menjadi monopoli Jawa, khususnya Jakarta. Kasihan luar Jawa. Kasihan juga Indonesia timur.

Lihat bagaimana miskinnya Aceh di tengah lumbung gas alam. Lihat pula bagaimana Papua melarat di pedalaman gunung emasnya. Lihat bagaimana masih tergantungnya APBD Riau dan Kaltim pada APBN, di tengah ladang minyak yang pekat. Lihat bagaimana makmurnya Jakarta di tengah kemiskinan dan polusi alamnya. Ah, membanding-bandingkan memang selalu tak enak. Getir.

Lagipula, masih ada anak kandung reformasi: otonomi daerah, yang mungkin masih bisa menolong kita. Daerah, dengan setumpuk kewenangan istimewanya, diharapkan bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi itu mensyaratkan lingkungan usaha yang kondusif di daerah. Dan inilah tantangannya. Wahai raja-raja kecil, bupati-bupati kami tercinta, mampukah tuan-tuan menjawab tantangan itu?

Tapi tampaknya mereka belum bisa menjawab tantangan itu. Lihat bagaimana hasil survey dari KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah) baru-baru ini. Kata mereka, wallahu a’lam, masih ada sembilan (9) ganjalan untuk berusaha di daerah. Kita bisa mengelompokkannya menjadi tiga aspek: infrastruktur, kelembagaan, dan regulasi. Berikut rinciannya:

Pertama, keterbatasan infrastruktur. Negara kita ini memang luas. Sadarkah kawan, jarak Jakarta – Papua mungkin sama panjang dengan Jakarta – Tokyo. Lantas, berapa biaya untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok nusantara? Wajar, jika kita sering mendengar para petinggi negara mengatakan bahwa keterbatasan infrastruktur ini akibat kekurangan dana pembangunan. Benar, begitu?

Ke dua, program Pemda dalam pengembangan sektor swasta yang masih kurang. Wow, tampaknya memang politik, khususnya pilkada, masih menjadi agenda nomor satu di daerah.

Ke tiga, akses lahan dan kepastian hukum. Ini memang persoalan klasik. Tidak ada hukum yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian. Akses lahan juga tak kalah njlimet.

Ke empat, kurangnya interaksi Pemda dengan pelaku usaha. Tentu. Interaksi terbatas pada mereka yang menyumbang setoran terbesar. Lagipula, satu orang pelaku usaha cuma menyumbang satu suara. Iya kalau pengusaha lokal. Kalau orang luar daerah? Mending bergaul dengan para ketua adat, ulama, atau tokoh-tokoh yang menjadi simpul massa. Itu lebih melanggengkan kekuasaan, begitu?

Ke lima, biaya transaksi atau pungutan di daerah. Pos-pos liar rupanya masih menjamur di sekeliling kekuasaan.

Ke enam, birokrasi pengurusan ijin usaha. Konon, sudah lebih dari 300 daerah sudah menerapkan perijinan satu pintu. Kok, pengusaha masih pada ngeluh? Apa yang terjadi di sana?

Ke tujuh, keamanan dan penyelesaian konflik. Otonomi daerah memang pisau bermata dua. Tergantung bagaimana mengolahnya. Seringkali primordialisme yang berlebihan, yang dibumbui rasa ketidakadilan dan ketertindasan, bisa menyulut konflik berkepanjangan. Sayangnya Pak JK sudah hampir purna bakti. Lho, apa hubungannya?

Ke delapan, integritas bupati/walikota. Ya, mungkin masih menjadi keajaiban bagi kita, memiliki pemimpin yang penuh integritas. Satu kata, satu perbuatan, hanya untuk satu hal: kebenaran.

Ke sembilan, kualitas peraturan daerah. Wajar. DPR pusat yang banyak diawasi mata publik saja masih belum sreg kerjanya. Masih banyak aturan yang simpang siur. Apalagi gedung-gedung dewan nun jauh di sana. Membuat regulasi daerah yang baik bukan persoalan mudah.

Mudah-mudahan kesembilan ganjalan usaha ini, yang berarti juga ganjalan bagi pemerataan kemakmuran daerah, bisa segera diatasi secepat mungkin. Bangsa ini sudah terlalu lama menyia-nyiakan potensi alamnya.

8 thoughts on “Iklim Usaha di Daerah Masih Keruh?

  1. kalau pemerintah daerah dengan mudah memberikan ijin usaha mungkin usaha dapat berkembang walau dengan modal kecil baru diperbesar dengan pinjaman modal dari pemberi modal
    masalahnya yang mau dijadikan agunan tidak ada pasti tidak dapat pinjaman

  2. Tapi yang paling perlu digaris bawahi .. masalah pilkada, menurut saya memang terlalu banyak menyita waktu pemda masing2 daerah & dananya juga tidak sedikit… tapi apakah akan muncul muncul pemimpin2 daerah berkompeten untuk ngurusi rakyat didaderah ??

    BTW : Salam kenal & terima kasih atas kunjungannya ke blog saya

  3. Memang hampir sebagian besar iklim usaha di daerah begini ya Mas ?

    Yag sangat terasa, selain infrastruktur yang memang mungkin masih dimaklumi adalah birokrasi yang sangat sangat membingungkan. Sepertinya tidak ada niat dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang ada, semua rencana usaha dipersulit pengurusan dengan segala macam aturan yang tidak jelas…. Sangat memprihatinkan 😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s