Demokrasi Jatah

Tidak biasanya, lepas maghrib, rumah itu mulai ramai dipadati orang. Mereka berkelompok, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebagian mereka memadati ruang tamu, duduk melingkar merapat ke tembok, beralas karpet yang digelar sepenuh ruangan. Umumnya mereka memakai peci hitam mengkilat, ujung depan runcing bak setrika arang. Sebagian mereka memakai peci putih, pertanda sudah pernah menginjak tanah suci Makkah. Peci itu pula yang menjadi simbol kelas sosial di kampung kami.

Kemeja batik yang mereka pakai tampak glamour, meski tak bisa menyembunyikan harga murahnya. Sarung mereka tampak disetrika rapi, meski itu bukan kebiasaan kampung kami. Mereka adalah pemuka-pemuka RT-RW dan tokoh masyarakat.

Para pemuda dan warga ‘kelas dua’ duduk memenuhi teras rumah. Bukan karena ada pembedaan dengan warga ’kelas satu’, tapi biasanya mereka secara simultan mengidentifikasi diri sendiri: di kelas mana dia pantas duduk. Sementara yang datang belakangan, mereka terpaksa duduk di pelataran, hanya beralaskan terpal plastik putih kusam, terbuat dari puluhan potongan karung beras yang dijahit menjadi satu. Mereka terdiri dari beberapa kelompok pemuda, kelompok tani dan nelayan, grup tukang becak, sekawanan seniman kampung berbakat, serta sekelompok grup bola voli.

Suasana riuh rendah. Mereka asyik becakap-cakap, mengumbar selera canda dan saling lempar makian ringan sesama kawan. Terlihat akrab dan hangat. Sesekali terdengar tawa terbahak sekelompok orang, entah apa yang sedang mereka tertawakan. Mungkin sedang menertawakan impian kosong mereka sendiri.

Rumah itu terletak di ujung utara kampung kami. Tidak jauh dari rumah itu, tampak bangunan SD yang tua dan asri, tempatku sekolah dulu. Pemilik rumah itu adalah Pak Jumaidi.

Kampungku akan mengadakan hajatan demokrasi terbesar, yaitu pemilihan kepala desa. Pak Jumaedi menjadi satu-satunya orang yang mencalonkan diri. Namun, aturan pemilihan kepala desa memungkinkan itu terjadi. Konsekuensinya, calon yang ada akan diadu dengan “bumbung kosong”.

*****

Meski kondisi masyarakat masih miskin, taraf hidup mereka tentu jauh dari standar Bank Dunia, yakni hidup dengan dua dolar AS per hari, tapi siapa sangka, menjadi calon kepala desa membutuhkan biaya yang amat besar. Tidak kurang dari enam puluh juta rupiah dana yang dihabiskan, atau setara dengan tujuh ribu dolar AS. Untuk ukuran kampung kami, itu cukup untuk membeli sawah satu setengah hektar. Bahkan, aku pernah mendengar cerita dari seorang kawan, di desa tetangga, seorang calon kepala desa menghabiskan duit sekitar satu milyar. Itu jumlah yang cukup untuk membeli sawah dua puluh lima hektar.

Hingga kini, aku tidak pernah benar-benar mengerti, apa motif segelintir orang kampung itu, hingga mereka rela mengorbankan harta yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun, bahkan beberapa generasi, hanya karena obsesi politik kelas keroco macam itu.

Masalah ini sempat menarik perhatianku. Aku mencoba menyelidik, seolah jadi detektif intelektual, atau seorang pengamat politik kelas teri yang sedang mencari tahu faktor apa saja yang menyebabkan munculnya politik biaya tinggi itu. Aku fokuskan penelitianku pada psikologi serta pandangan masyarakat seputar pesta demokrasi pada lokus terkecil itu.

Layaknya mahasiswa program doktoral bidang sosial, meski ketika itu baru kelas tiga SMA, aku mulai penelitianku dengan terjun mewawancarai beberapa orang kampung untuk mengumpulkan data. Ku ambil sampel secara acak, namun representatif, pikirku. Kulakukan itu secara diam-diam dan natural.

Metodenya ku awali dengan obrolan ringan, saling basa-basi, menanyakan kabar keluarga mereka, perkembangan benih padi di sawah mereka, membincangkan kondisi cuaca, mengeluhkan kenakalan pemuda kampung yang semakin tidak keruan saja, serta topik-topik lain yang paling diminati.

“Hai Man…!?”. Sapaku pada seorang lelaki berusia mendekati empat puluh, tapi masih lajang. Lelaki itu tak berbaju, mengenakan celana jeans hitam lusuh yang dipotong di bawah lutut, dan sarung yang dililitkan dari pinggang hingga ke lututnya yang ditekuk ke depan. Dia duduk sambil bersandar di pos siskamling di tepi sungai yang membelah kampung kami.

Meski usianya terpaut lima belas tahun lebih di atasku, pria itu kawan setiaku. Kami biasa ngobrol selepas isya hingga hampir tengah malam di pos siskamling itu untuk mendiskusikan berbagai topik, dari mulai isu di level RT, hingga isu-isu global, tentunya sebatas nalar yang bisa kami jangkau dan informasi yang bisa kami akses. ”Obsesi menjadi pengamat politik kampung”, mungkin itu ungkapan yang pantas untuk menjuluki obrolan kami yang jauh mengawang, tak berpijak di bumi itu.

Karena sudah akrab, saling tahu gaya obrolan dan tingkat kegombalan masing-masing, aku langsung to the point, tak perlu basa-basi lagi.

”Gimana menurutmu Man, apa calon kepala desa kita ini layak memimpin kampung kita?”, tanyaku bak presenter televisi.

”Menurutku sih, kurang layak. Orang lembek begitu mana bisa memimpin kampung kita.” Jawabnya enteng.

Dia memang sering meniru gelagat pakar politik yang ingin segera direkrut oleh partai besar untuk duduk di singgasana tanpa modal besar, selain mulut besar.

”Ingat Dir, calon pemimpin itu harus memenuhi tiga syarat!”, Rasman mulai mengumbar gombalitasnya. Aku banyak belajar dari pria yang satu ini. Meski tidak sekolah, pengalamannya bisa dibilang cukup luas untuk ukuran pemuda kampung yang tak kenal komputer sama sekali itu.

”Tiga syarat!”, dia mengulangi lagi frase terakhir kalimatnya itu. ”Ooo…, apa itu Man?”, aku tak heran melihat sok tahunya, tapi dia sering membuatku kaget dengan teori-teorinya itu.

”Pertama, kapasitas. Atau kemampuan”, dia menuturkan dengan lugas. ”Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan, alias otaknya harus waras… !!”.

”Lho, gak nyambung..!!”, bantahku refleks.

”Karena dengan otak yang waras, dia mampu membedakan mana tindakan yang merugikan rakyat, dan mana yang menguntungkan rakyat. Dengan otak yang waras, dia juga bisa membedakan mana yang menjadi milik pribadi, dan mana yang menjadi milik negara. Dengan otak yang waras, dia juga akan mampu membedakan mana yang merupakan kepentingan pribadi dan kelompok, dan mana yang merupakan kepentingan publik”, Rasman membuatku terperanjat.

Wah, hebat kamu Man. Dapat dari mana penjelasan itu?”, tanyaku penasaran, meskipun penjelasannya sama sekali tidak nyambung dengan judulnya.

”Itu yang aku maksud kemampuan”, lanjutnya. Ia sedikit pun tak menghiraukan pertanyaanku.

”Ke dua, moralitas!”. ”Wah, apalagi tuh Man?”, tanyaku spontan mengikuti penjelasannya.

Lah, kalau pemimpin cuma bisa membedakan, tapi tidak bisa menentukan tindakan mana yang diambil, buat apa? Ya toh?”, sambil mengangkat alis dan bahu, dia mengajukan pertanyaan retoris itu padaku. Aku cuma menatapnya heran.

”Moralitas akan selau menuntunnya untuk mengambil tindakan yang selalu berpihak kepada rakyat. Kuncinya adalah pada hati yang bersih, bersih dari nafsu uang dan jabatan”, penjelasannya makin mantap, aku makin heran!

”Ke tiga, akseptabilitas”, bahasanya makin tinggi, aku makin kebingungan. ”Artinya pemimpin itu harus bisa diterima oleh rakyat, oleh berbagai kalangan. Jelas, untuk itu dia harus menyatu dengan rakyat, bukan cuma duduk di singgasana, tunjuk sana, tunjuk sini. Dia harus tahu penderitaan rakyat Dir, tidak seperti kebanyakan pemimpin kita di atas sana, yang cuma mengunjungi rakyat saat menjelang pemilu”.

”Betul, betul sekali Man. Tapi aku heran, dari mana kamu belajar itu?”, tanyaku polos. ”Wuiss, dari mana aja. Kamu enggak perlu tahu. Lha, kamu kan anak sekolahan, mestinya banyak baca dong! Masa, kalah sama aku. Bikin malu aja!”, makiannya bikin telingaku berdenyut.

”Terus, dari tiga hal tadi, menurutmu calon kepala desa kita ini layak?”, tanyaku mengalihkan ke persoalan inti, setelah diajaknya berputar-putar di belantara intelektualitas yang tak jelas juntrungannya.

”Ya jelas tidak toh! Coba kamu lihat, ada tidak karakter dia yang sesuai dengan penjelasanku tadi? Tidak ada toh?”, dia memaksakan penilaiannya padaku.

”Terus, berarti menurutmu calon kepala desa kita ini pasti tidak terpilih?”, tanyaku penuh tendensi.

”Ya jelas pasti terpilih toh!”, dia menjawab dengan lugas.

Lho, kok kesimpulannya jadi beda dengan pemaparan tadi?”, tanyaku makin heran.

”Ya iya, itu penjelasanku tadi itu kan kondisi ideal seorang pemimpin. Pemimpin yang seperti itu hanya bisa muncul dari masyarakat yang sudah berpikir rasional. Lha, masyarakat desa kita ini masih feodal kok. Lagipula, calon kepala desa kita itu kan dari keluarga terhormat, saudaranya banyak, tanahnya luas, duitnya juga banyak”.

”Wah, berarti nanti kita juga kecipratan duitnya dong Man?”, tanyaku meledek.

Ngarep…!!!”

*****

Pagi itu, giliran ku temui dua orang ibu-ibu yang tengah asyik berbincang di teras rumah. Sangat kebetulan, mereka sedang membicarakan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di kampung kami.

“Punten…”. Sapaku.

“Mangga…”. Hampir serentak mereka menjawab. “Eh… Dira. Mau ke mana Dir?”. Bu Isem mencoba menyambutku. “Enggak…, saya cuma mau lewat kok, tapi tadi saya dengar ibu sedang ngobrol mengenai pemilihan kepala desa. Saya jadi tertarik ikutan dengerin, siapa tahu saya bisa dapat informasi. Itung-itung silaturahim. Kebetulan saya sudah lama tidak main ke rumah Ibu.” Aku mencoba berkelit, untuk menutupi misi rahasiaku.

Dulu, waktu aku masih SD, aku memang sering main di pekarangan belakang rumahnya yang luas dan rindang, untuk mengumpulkan daun kayu jaran yang akan ku gunakan sebagai uang mainan.

Ah, kamu ini ada-ada saja. Masa mau ngobrol sama ibu-ibu. Pemuda mestinya ngobrol sama pemudi, toh. Hehehe…”, Bu Isem meledek.

“Lagipula, kamu ini kan anak sekolahan. Pantesnya kamu itu diskusi sama Pak Ugeng sana, apalagi untuk ngobrolin masalah pemilihan kepala desa. Wong, kita ini cuma ngerumpi saja kok. Biasa lah, ibu-ibu. Apalagi sudah sore begini. Liwet sudah mateng, mau apa lagi kalau enggak ngerumpi, sambil nunggu suami pulang dari sawah.” Bu Murija menyambung.

“Ibu bisa saja. Sama saja kok, Bu. Apa saya tidak boleh ikutan nih…?”.

“Ngawur kamu! Masa ngobrol aja enggak boleh. Ya boleh aja toh”.

“Eh, Bu Isem, dapat bagian berapa dari Pak Jumaedi?” Tanyaku mengalihkan pembicaraan ke topik inti. Aku langsung menanyakan itu, karena ku tahu tadi obrolan mereka sampai di situ, sebelum aku bergabung.

Ah, boro-boro. Rokok buat suami aja enggak di kasih. Masa mau nyalon kepala desa kok enggak modal begitu.” Bu Isem menggerutu. Rupanya, meski kepala desa itu termasuk orang yang berpunya, tapi dia sangat pilih-pilih dalam membagi jatah.

“Iya tuh. Dasar medit!”, Ibu Murija memanas-manasi.

“Coba lihat Desa Bedulan, di sana itu, kalau ada yang mau nyalon lurah, satu keluarga bisa dapet seratus ribu. Bahkan, tahu enggak Dir, di Desa Cangkingan itu, satu keluarga bisa dapet tiga ratus ribu!” Bu Isem seolah menyesal karena calon kepala desa kok tidak bagi-bagi duit.

“Wah, enak ya…” Sahut Bu Murija.

Lho kok enak Bu…. Bukannya itu berarti kolusi?”, sahutku serius, tapi ku buat seolah bercanda, agar tidak menyinggung.

“Kolusi itu barang apaan Dir?” Tanya Bu Murija lugu.

“Hehe.., makanya sekolah kamu Mur.” Bu Isem meledek. “Kolusi itu sama saja dengan menyuap, alias nyogok!”.

“Ooo….” Bibir coklat tua yang keriput itu hampir melingkar dan monyong sempurna.

“Tapi Dir, mau bagaimana lagi, wong kalau sudah jadi lurah juga lupa sama rakyat kok. Lagian, bagaimana nanti kalo sudah jadi lurah, belum jadi aja gak peduli sama kita. Makanya…, mumpung dia lagi butuh, ya kita manfaatkan. Kalau perlu kita minta jatah! Urusan milih kan nomor sebelas. Ya gak..???”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s