Menakar Pembangunan SDM Indramayu

Pada ranah global, kualitas pembangunan manusia diformulasikan dalam Human Development Index (HDI), atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini pertama kali dibuat oleh PBB sekitar tahun 1953, namun baru dikembangkan dan disosialisasikan secara luas oleh UNDP pada tahun 1990-an. Di Jawa Barat, IPM telah diresmikan sebagai indikator pembangunan, melalui penerbitan Perda no. 1 tahun 2001. Konsep IPM menyederhanakan kualitas kehidupan manusia dari tiga parameter: (a) indeks pendidikan (IP), (b) indeks kesehatan (IK), dan (c) indeks daya beli (IDB). Indeks pendidikan terdiri dari angka melek huruf (AMH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Indeks kesehatan terdiri dari angka harapan hidup (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). Sedangkan indeks daya beli diukur dari pendapatan masyarakat.

Dalam visi ‘Indramayu Remaja’ (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera), IPM secara tertulis dituangkan dalam visi “sejahtera”. Sementara dalam misi ‘Sapta Karya Mulih Harja’, pembangunan sumberdaya manusia mendapatkan prioritas pertama dalam strategi makro pembangunan Indramayu.

Dengan dasar tersebut di atas, di sini saya akan mengulas (‘menakar’) sedikit tentang capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Indramayu berdasarkan parameter IPM, khususnya Indeks Pendidikan. Mengingat sektor pendidikan Indramayu telah menjadi sorotan banyak pihak. Pada sektor ini pula, kinerja Pemerintah Daerah Indramayu dianggap berhasil, sehingga pada tahun 2004 lalu, Bupati H. Irianto MS. Syafiuddin mendapat penghargaan dari PGRI sebagai bupati terbaik pemerhati dan pejuang anak bangsa.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu

Selama masa Orde Baru, Indramayu merupakan daerah yang tertinggal dibandingkan dengan kabupaten – kota lainnya di Jawa Barat, khususnya dalam hal pembangunan sumberdaya manusia. Hal ini bisa dilihat dari capaian IPM Indramayu pada tahun 1999, yang menempati posisi terendah di Jawa Barat, dengan nilai hanya 56.5. Kabupaten Cirebon, yang menempati urutan ke dua terendah, nilainya cukup jauh di atas Indramayu, yakni 61.6. Kondisi ini amat bertolak belakang dengan potensi kekayaan daerah yang dimiliki, baik sumberdaya migas, pertanian dan kelautan, luas dan letak geografis yang cukup strategis, dan sebagainya.

Corak pembangunan yang sentralistis pada masa itu mungkin merupakan penyebab utama dari terabaikannya pembangunan SDM Indramayu. Dengan landasan UU no. 5/1974, Pemerintah Pusat “menjarah” hampir seluruh kekayaan daerah. Misalnya sumberdaya migas, menurut UU tersebut, 100% menjadi milik Pemerintah Pusat. Meskipun ada mekanisme sumbangan daerah otonom (SDO), jumlahnya sangat tidak sebanding dengan production sqeezing (istilah Sondakh, 2003) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga daerah kehilangan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Hal itu diperparah oleh political will kepala daerah sangat rendah.

Lahirnya UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, memberikan peluang kepada daerah untuk membangun dan memanfaatkan kekayaannya masing-masing untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah. Kekayaan SDA dan keterbelakangan SDM adalah paradoks yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, kepala daerah terpilih pada waktu itu, H. Irianto MS. Syafiuddin, telah mencanangkan berbagai program peningkatan IPM. Yang perlu digarisbawahi, rendahnya IPM Indramayu terutama disebabkan oleh Indeks Pendidikan (IP) yang teramat rendah. Angka melek huruf hanya 66,7 dan rata-rata lama sekolah sebesar 3,9. Posisi terendah ke dua ditempati oleh Subang, dengan angka melek huruf sebesar 86,2 dan angka rata-rata lama sekolah sebesar 5,4, jauh meninggalkan Indramayu. Bandingkan juga dengan rata-rata Jawa Barat untuk kedua parameter tersebut, yakni sebesar 92,1 dan 6,8. Sangat memprihatinkan!

Wajar, jika Pemerintah Daerah Indramayu terlihat sangat memprioritaskan pengembangan pendidikan sejak awal masa pemerintahannya. Misalnya pada tahun 2002, Pemerintah Daerah mulai merintis program beasiswa perguruan tinggi bagi siswa daerah yang berprestasi. Program itu berlangsung hingga saat ini dan telah mengantarkan ratusan siswa daerah ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama di negeri ini. Selain itu, berbagai program beasiswa untuk pendidikan dasar dan menengah juga tengah digulirkan. Manajemen sekolah diperbaiki. Berbagai insentif untuk pengelola pendidikan diberikan. Sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat dan ke berbagai level pemerintahan di daerah juga sangat gencar dilakukan.

Namun demikian, posisi Indramayu yang sudah jauh tertinggal membuat upaya itu tidaklah mudah, meskipun berbagai terobosan dan proyek-proyek mercusuar telah dilakukan. Sampai akhir masa jabatan (periode pertama) H. Irianto MS. Syaifiuddin, tahun 2005, Indeks Pendidikan di Indramayu masih merupakan yang terendah di Jawa Barat, meskipun telah terjadi kenaikan angka melek huruf (AMH) yang signifikan, yakni sebesar 80,43 dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 6,01. IPM Indramayu pada waktu itu pun masih merupakan yang terendah di Jawa Barat, dengan indeks 64,48. Urutan ke dua terendah masih ditempati oleh Kabupaten Cirebon, namun kali ini dengan selisih yang semakin tipis, yakni 64,58. Rata-rata Jawa Barat pada waktu itu mencapai 69,35, jauh di atas IPM Indramayu.

Meskipun IPM telah resmi ditetapkan sebagai indikator pembangunan di Jawa Barat sejak tahun 2001 lalu, namun program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten – kota di Jawa Barat umumnya belum terfokus ke arah peningkatan IPM. Indramayu merupakan salah satu dari sebagian kecil daerah di Jawa Barat yang sangat konsen dengan pencapaian IPM. Hal ini bisa dipahami, mengingat posisi Indramayu yang masih buncit dan butuh kerja ekstra keras untuk bisa menyejajarkan diri dengan daerah lainnya. Dalam rangka meningkatkan IPM Jawa Barat tersebut, pada tahun 2005, Pemerintah Propinsi menggulirkan Program Pendanaan Kompetisi akselerasi IPM (PPK-IPM). Melalui program ini, kabupaten – kota se-Jawa Barat diberikan kesempatan untuk bersaing mendapatkan dana dari Pemprov Jabar untuk program peningkatan IPM dengan mengajukan proposal. Pada tahun 2006, terpilih sembilan (9) daerah pemenang PPK-IPM. Lalu pada tahun 2007, ditetapkan enam (6) daerah penerima PPK-IPM. Selama dua tahun berturut-turut, Indramayu memperoleh dana PPK-IPM.

Dengan bantuan PPK-IPM tersebut, Indramayu berhasil menggeser posisi Kabupaten Cirebon (yang tidak mendapatkan dana PPK-IPM), dan menduduki posisi IPM ke dua terendah. Angka IPM Indramayu naik menjadi 65,72 mengalahkan Kabupaten Cirebon dengan IPM 65,51. Akan tetapi, naiknya IPM ini lebih disebabkan oleh naiknya indeks daya beli (IDB). Sementara indeks pendidikan (IP) Indramayu masih di bawah Kabupaten Cirebon dan masih yang terendah di Jawa Barat. Pada tahun 2007, posisi Indramayu masih menempati posisi terendah di antara daerah yang menerima dana PPK-IPM, dan diperkirakan masih urutan ke dua dengan IPM terendah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan waktu dan usaha yang lebih keras lagi, agar pembangunan SDM Indramayu, minimal, bisa sejajar dengan daerah lainnya di Jawa Barat.

Walaupun pencapaian IPM belum terlalu menggembirakan, kita patut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Indramayu, yang secara perlahan terus memperkecil selisih ketertinggalan IPM Indramayu dengan daerah lainnya, yang tercermin dari rata-rata IPM Jawa Barat. Tahun 1999, IPM Indramayu sebesar 56,5, sementara IPM Jawa Barat sebesar 64,6. Dua tahun setelah kepemimpinan H. Irianto MS. Syafiuddin (2003), selisih ini mengecil. IPM Indramayu sebesar 61,9, sementara IPM Jawa Barat sebesar 67,67. Setelah dua tahun menerima dana PPK-IPM, pada tahun 2007, IPM Indramayu sebesar 67,4, sementara Jawa Barat sebesar 70,76. Dari angka-angka ini, terlihat perlahan tapi pasti, IPM Indramayu makin mendekati rata-rata IPM Jawa Barat. Dan jika kita hitung berdasarkan persentase kenaikan IPM tiap tahunnya, kenaikan IPM Indramayu merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Wajar jika Pemerintah Propinsi, pada akhir tahun 2007 lalu, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Indramayu sebagai pelaksana terbaik program kompetisi indeks pembangunan manusia (PPK-IPM).

Visi Pembangunan Sumberdaya Manusia Indramayu

IPM pada dasarnya hanya sebuah indikator pembangunan manusia yang disimplifikasi ke dalam tiga parameter: Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Ketiga parameter itu melekat satu sama lain, dan bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat. Selain untuk mengejar ketertinggalan indeks pendidikan yang masih terendah di Jawa Barat, upaya Pemerintah Daerah Indramayu dalam menggenjot pembangunan di sektor pendidikan pada dasarnya memiliki implikasi jangka panjang yang lebih luas. Pembangunan sektor pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas jika diiringi dengan (a) penurunan angka pengangguran dan (b) distribusi pendapatan masyarakat yang lebih baik. Ada dua penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Pertama, menurut Kuznett (1955), adalah penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata. Ini biasa terjadi pada negara-negara yang baru tumbuh. Ke dua, menurut Bartolini dan Rossi (1997), adalah distribusi tenaga kerja terampil. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat. Jadi, dari sisi ekonomi, pembangunan sektor pendidikan berperan dalam menciptakan tenaga kerja (dalam arti luas) terampil, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar (52 %) masyarakat Indramayu adalah petani. Meski Indramayu memiliki lahan sawah yang luas (110 ribu ha), namun jika dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, maka lahan yang tersedia tidak cukup memadai. Wajar jika sektor ini merupakan penyumbang kemiskinan terbesar di Indramayu. Sementara itu, sebagian besar TKI yang berasal dari Indramayu (dan Indonesia pada umumnya) adalah tenaga kerja yang tidak terdidik. Konsekuensinya, bukannya meningkatkan kesejahteraan, malah mereka mengalami berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari sisi finansial maupun berupa penganiayaan fisik.

Di masa-masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan populasi dan makin sempitnya lahan, tenaga kerja di sektor pertanian mutlak harus dikurangi. Begitu juga dengan TKI yang tidak terdidik, secara bertahap harus diminimalisir. Tenaga-tenaga terdidik dari Indramayu harus diciptakan, selain untuk mensubstitusi tenaga kerja di kedua sektor tersebut, juga disiapkan untuk menyongsong era knowledge based economy (ekonomi berbasis pengetahuan) pada tahun-tahun mendatang. Struktur perekonomian Indramayu harus mengalami transformasi, dari ketergantungan kepada SDA (pertanian dan sumberdaya migas) ke sektor industri pengolahan yang berbasis kekayaan alam Indramayu. Untuk mencapai hal itu, sekali lagi, dibutuhkan tenaga kerja (‘pekerja’ dan ‘pengusaha’) terampil yang diciptakan melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Wallahua’lam.

8 thoughts on “Menakar Pembangunan SDM Indramayu

  1. sudah betul. Kalau melirik data statistik, kita bagaikan melihat lintasan pelangi yang membelah awan. begitu indah dan enak dipandang. tapi memang referensi penilaian bangsa kita mengacu pada data statistik. apalah dikata.

    Kebijakan yang kita harapkan harus seperti matahari yang memancarkan sinarnya merata keberbagai penjuru, walau ada beberapa ruang yang tak tertembus namun masih bisa memantulkan cahayanya. sedangkan kebijakan maupun program pemkab Indramayu yg sekarang dirasakan, seperti halnya pelangi yang kehadirannya hanya sesaat.

    terima kasih itu saja komentarnya, sepertinya kita pernah berjumpa tp ntah kapan ya. semoga kita bisa berjumpa lagi ngobrol-ngobrol untuk perubahan indramayu ke depan.

    • Sudah betul, statistik kadang terlalu menyederhanakan persoalan. Rentan manipulasi. Namun, sejauh ini, analisis yang objektif tentu harus mengacu pada data statistik. Observasi saja tidak cukup, apalagi jika lingkup observasi kita terbatas, hanya di sekitar lingkungan kita. But its ok. Sy senang jika bertemu dan bisa berbagi kepedulian tentang Indramayu.
      Makasih sudah mampir, dan jangan bosen mampir ya…🙂

  2. Usia Indramayu hari ini 482th cukup tua untuk sebuah kabupaten… tapi kok ya penampilannya msh seperti ABG.. hehehe.
    Tulisan Anda cukup menarik, dalam arti cukup berimbang menampilkan sisi keberhasilan pemerintah daerah tp juga tetap memberikan beberapa catatan yg masih dianggap kurang. “…….capaian IPM Indramayu pada tahun 1999, yang menempati posisi terendah di Jawa Barat, dengan nilai hanya 56.5. Kabupaten Cirebon, yang menempati urutan ke dua terendah, nilainya cukup jauh di atas Indramayu, yakni 61.6. Kondisi ini amat bertolak belakang dengan potensi kekayaan daerah yang dimiliki, baik sumberdaya migas, pertanian dan kelautan, luas dan letak geografis yang cukup strategis, dan sebagainya.”
    Fakta tersebut tidak dapat kita pungkiri, karena memang begitulah adanya, dan kita patut bersedih meski tidak boleh berkecil hati. Karena memang pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Irianto MS. Syaifiuddin (Yance) terus melakukan upaya2 demi peningkatan IPM yg masih sangat tertinggal tersebut. Keberhasilan Bupati Yance tenah dipaparkan secara detil oleh penulis, dengan sbb :
    “Walaupun pencapaian IPM belum terlalu menggembirakan, kita patut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Indramayu, yang secara perlahan terus memperkecil selisih ketertinggalan IPM Indramayu dengan daerah lainnya…”
    Secara jujur penulis memberikan penilaian bahwa pencapainnya belum menggembirakan, sekaligus memberikan apresiasi “meskipun” peningkatan yg dihasilkan “masih” perlahan.
    Selalau saja ada dua perspektif dalam memeberikan penliaian terhadap kepemimpinan seseorang, dalam hal ini kepemimpinan seorang Bupati Yance…… bersambung

  3. Judul tulisan anda agak menggelitik kendati tidak terlampau sexy, sodara Casdira. Dengan mencantumkan kata “Menakar”, saya sbg pembaca pada mulanya berharap mendapatkan ulasan kritis tentang bagaimana Pemkab Indramayu melakukan ‘sentuhan’ terhadap kondisi faktual masyarakatnya yg katakanlah terpuruk menuju kondisi ideal melalui kebijakan pembangunan. Harapan saya itu ternyata menemui sedikit kekecewaan, karena ulasan kritis tidak muncul di dalam tulisan anda.

    Tetapi oqkelah kalow begityu. Saya tetap mencoba mengikuti alur pikir anda.

    Kalau boleh saya menyederhanakan uraian tulisan anda, intinya: Capaian IPM Kabupaten Indramayu kian mendekati capaian rata-rata IPM Jabar, sekalipun masih dalam kategori terendah, berkat ‘sentuhan’ Pemkab di bawah kepemimpinan bupati Yance. Angka-angka yang anda sodorkan seolah-olah merupakan landasan tak tergoyahkan atas kesimpulan tersebut.

    Lalu mengapa posisi capaian IPM Kab. Indramayu di Jabar -meminjam istilah anda- masih belum terlampau menggembirakan alias masih di posisi agak buncit? Di dlm tulisan anda itu, ternyata ada jwbnya: “Karena posisi sebelumnya yang terlampau jauh tertinggal”. Mengapa bisa terlampau jauh tertinggal. Jwbnya: Sistem Orde Baru yang sentralistis dan political will bupati yang memble.

    Oleh karena itu, menurut anda, kita patut memberikan apresiasi kepada Pemkab Indramayu (tentu saja di bwh kepemimpinan kanjeng Yance, hiya toh?) karena berhasil mendekati angka rata-rata IPM Jabar (artinya: tetap di bawah rata-rata dgn selisih relatif kecil). Apalagi dengan disertakan ke dlm PPK-IPM tahun 2006 & 2007, prosentse kenaikan pencapaian IPM Indramayu merupakan terbesar di Jabar.

    Itulah pokok pikiran yang -saya kira- ingin anda sampaikan di dalam tulisan bertajuk “Menakar Pembangunan SDM Indramayu”. Selebihnya hanya merupakan ungkapan yang menjadi aksesoris agar tulisan anda tampak ‘bergairah’ dalam pandangan ‘kaca-mata’ ilmiah.

    Tetapi ijinkan saya menyampaikan catatan kecil atas seluruh penjelasan di atas.

    Pertama, tulisan anda dicurigai menyimpan muatan berbau iklan atas keberhasilan sosok pemimpin yang tengah berkuasa sekarang, karena di dlm tulisan anda tidak terdapat cukup syarat kebenaran ilmiah yang menghubungkan secara korelatif antara kenaikan IPM Kab. Indramayu sebagai dependent-variable dengan penerapan kebijakan bupati (Pemkab) sebagai independent-variable.

    Jangan-jangan, peningkatan IPM Indramayu lebih diakibatkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat dermayu terhadap berbagai komoditi yang berseliweran di pasar karena pola perilaku masyarakat dermayu (tinjauan sosio-budaya) yang didorong oleh situasi dan kondisi tertentu. Maksud saya, kondisi itu bukan muncul akibat ‘sentuhan’ Pemda, tetapi merupakan resultante dari berbagai upaya masyarakat sendiri dalam pergulatan menghadapi kehidupan dgn motivasi agar lebih berdaya. Ini variabel yg barangkali tak terpikirkan oleh Casdira.

    Kedua, tulisan anda berpotensi membunuh karakter bupati pra-Yance. Mengapa? Karena di dalam tulisan anda terdpt pembelaan atas ketidakmampuan Pemkab untuk menempatkan posisi Indramayu pada posisi terhormat dalam urutan capaian IPM Kabupaten/Kota di Jabar dengan menyebutkan sebagai upaya yang tidak mudah dikarenakan ketertinggalan yang jauh akibat political-will Kepala Daerah sebelumnya yang sangat rendah.

    Kalaupun anda menyebutkan juga sistem pada masa itu (sebelum Yance berkuasa) yang sentralistis, menurut saya hal itu bukanlah persoalan utama -sesuai versi tulisan anda tersebut- yang membuat IPM Indramayu berada pada posisi ‘memalukan’, karena sistem itu tak hanya berlaku di Indramayu. Daerah lain pun sama, tetapi mengapa posisi mereka di atas Indramayu? Jelas alasan sistem sentralistik hanya sekedar ‘cadar’ utk menutupi rasa malu jika tudingan itu diarahkan langsung kepada bupati sebelum Yance.

    Demikian komentar saya atas tulisan anda, Sodara Casdira. Saya khawatir tanggapan saya ini menimbulkan persepsi yang ‘nggak-nggak’ bagi anda maupun pembaca lain. Untuk itu saya memohon maaf.

    Wassalam,
    Fuzail Ayaz Syahbana
    Jl. Kopral Dali Indramayu.

    • Wah, tanggapan yg menarik bos.. Interpretasi anda terhadap tulisan ini juga cukup bagus. Jujur, saya sangat mengharapkan tulisan ini mendapat tanggapan “kritis” dan “berbobot” seperti komentar anda, sehingga akan memperdalam isu seputar pembangunan SDM Indramayu. Baiklah.
      Pertama, jelas anda salah besar kalau “mencurigai” tulisan saya ini memiliki muatan “iklan” dari kebijakan Pemda Indramayu. Anda bisa menganalisis di mana posisi saya, melalui artikel2 saya yg lain tentang Indramayu. Fakta bahwa IPM Indramayu masih yg terendah juga saya buka lebar2 secara objektif, agar para pengambil kebijakan di Indramayu tidak “besar kepala” dan memanipulasi capaian pembangunan SDM Indramayu saat ini. Barangkali kekecewaan anda muncul karena anda sendiri punya tendensi tertentu terhadap kinerja pemerintahan Indramayu sekarang.
      Namun demikian, saya bukan tipe orang yg sulit mengakui kelebihan dan hasil kerja orang lain. Ketika saya mengkritik kekurangan, saya juga mampu mengakui kelebihan. Dan sebisa mungkin saya berikan solusi2 konstruktif.
      Ke dua, tulisan saya ini jelas bukan hasil riset yg harus dipertanggungjawabkan secara akademis. Ini hanya pandangan pribadi yg saya sandarkan pada data-data yg bisa anda telusuri kebenarannya. Untuk sampai menganalisis korelasi antar variabel (dependent – independent) tersebut jelas tidak cukup dg secarik tulisan satu halaman. Mungkin saya perlu kuliah S2 atau S3 di FISIP, lalu menuliskan thesis atau disertasi terkait hal ini, untuk membuktikan “keilmiahan” yg anda perlukan. Atau, barangkali anda bisa menuliskan keterkaitan variabel dependent (IPM) – independent (Kebijakan) ini hanya dengan secarik artikel? Saya akan berterima kasih sekali kalau anda mau menuliskannya. Dari situ mungkin saya bisa belajar banyak dari anda.
      Ke tiga, kalau anda cermati lagi tulisan di atas, saya tidak melulu mengupas angka IPM secara “gelondongan”. Sy juga jelaskan bahwa “Indeks Pendidikan” (salah satu dari 3 komponen IPM) mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2005, meskipun masih yang terendah di Jawa Barat. Kalau tidak karena “sentuhan” Pemda, tolong jelaskan faktor apa lagi yang bisa menaikkan Indeks Pendidikan?
      Mengenai kekhawatiran Anda bahwa jangan2 naiknya IPM itu karena peningkatan konsumsi masyarakat, itu juga saya singgung di atas. Barangkali anda perlu membaca sekali lagi. Saya sudah sebutkan pada saat Indaramayu menerima dana PPK-IPM dari propinsi (pada tahun 2006 dan 2007), IPM Indramayu naik karena faktor “daya beli”, bukan karena “indeks pendidikan” atau “indeks kesehatan”. Dalam hal peningkatan “indeks daya beli”, peran Pemda barangkali patut kita pertanyakan, mengingat pendapatan masyarakat (miskin) Indramayu banyak ditolong oleh TKW2 yg mengais rejeki di seberang sana. Jadi, saya sebetulnya sangat menyadari faktor ini. Barangkali saya perlu menuliskan hal ini secara khusus pada topik lainnya mengenai ekonomi regional. Atau, anda berminat membuat artikel tentang ini?
      Ke empat, bahwa tulisan saya berpotensi “membunuh karakter” bupati pra-Yance, itu tak jadi soal buat saya. Tidak perlu saya “bunuh” pun, faktanya memang Indramayu jauh tertinggal, setidaknya dari sisi IPM. Bukankah anda bertanya, “Daerah lain pun sama, tetapi mengapa posisi mereka di atas Indramayu?” Fakta itulah yg sudah lebih dulu “membunuh” mereka, jauh sebelum tulisan saya. Sebagai catatan, konteks masalah “bunuh-membunuh karakter” ini hanya terkait soal IPM. Jika ada kelebihan lainnya dari bupati2 pra-Yance, saya tentu akan menghargainya. Barangkali anda akan menuliskan keberhasilan2 bupati pra-Yance?
      Terkait korelasinya dengan Orde Baru yang sentralistik, saya katakan di atas bahwa itu “mungkin”. Dan saya sudah jelaskan argumennya di atas, mengapa itu bisa terjadi.
      Itu dulu dari saya, monggo ditanggapi… Oya, anda tidak perlu minta maaf, karena siapa pun bebas mengemukakan pendapatnya.

      Salam,
      Casdira
      Desa Krangkeng, Kec. Krangkeng, Indramayu

  4. DISKUSI DAN PERDEBATAN yang baik utuk pembelajaran ke depan kalau ada pihak independen (WASIT) YANG NETRAL BAIK DI MULAI DI perguruan tinggi atau di porum dewan supaya masyarakat tahu dan menikmati kinerja program unggulan bupati pra -yance -pasca menarik untuk di kaji dan di nikmati masyarakat desa yang tahu masyarat kita ko kenapa sumber daya Alam (SDA) kita melimpah ruah sawah,lautan hutan dan dll tapi kita jadi rengking 2 DARI BAWAH IPM jawa barat ? ITU YANG JADI SOAL DAN MASALAHNYA apa yang salah rakyatnya atau pemimpinnya ataun suatu nasib rakyat kita bagai itik mati “di lumbung padi” sebaiknya di jadikan porum yang luas supaya kelebihan dan kekurangan dan solusinya bisa di PECAHKAN MASALAH DAN PENYELESAIAN MASALAH IPM INDRAMAYU,” BUKAN DEBAT KUSIR mas AYAD DAN KANG CASDIRA ,ALAM DEMOKRASI syah pro dan kontra selamat PENDEWASAAN DEMOKRASI ………SUDAH REMAJA JILID III Salam anak putu Indramayu (API) DARUSSALAM

    • Mas Panji, simpel saja. Kalau anda punya pandangan terkait pencapaian pembangunan SDM Indramayu, baik di era Yance maupun pra-Yance, sampeyan bisa menulis komentar di sini atau membuat tulisan tersendiri, untuk memperkaya pemikiran kita. Ini baru diskusi sepotong, belum layak disebut debat kusir. Kalau sampeyan mau ngadain seminar atau diskusi, silakan saja adakan. Sy dengan senang hati hadir di seminar atau diskusi yang, menurut anda, ada wasitnya itu. Yg jelas, hadirnya kampus atau dewan itu tidak menjamin mereka akan berposisi sebagai wasit. Wong, kajian akademik bisa dipesen kok..🙂

  5. Sungguh wong dermayu iku ternyata tidak kalah dengan rata-rata wong Indonesia secara umum. Pakar sosial, ekonomi, budaya, dan berwatak ilmiah. Salut buat komentator-komentator dan penulis. Ini menunjukkan masih ada kualitas emas dibalik ketertinggalan masyarakat dermayu di lingkungan regional Jawa Barat dan nasional.

    IPM dari sudut pandang pembentukannya merupakan indikator kemajuan wilayah berdasar tiga aspek dimensi pembangunan, tidak hanya dari sisi kualitas SDM yang diukur dengan derajat kesehatan dan pendidikan, melainkan juga dari sisi pilihan yang diukur dengan daya beli.

    Ketertinggalan IPM Indramayu dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, secara sederhana sebenarnya mudah kita rasakan. Coba renungkan, ketika kita masih kanak-kanak di lingkungan kita dimanapun di wilayah di Indramayu. Ketertinggalan infrastruktur merupakan potret keseharian Indramayu bahkan hingga kinipun masih terjadi di sebagian wilayah Indramayu, seperti jalan yang tidak mulus dan berlumpur telah menghambat jalan ekonomi wilayah kecamatan dan desa di Indramayu, Gedung sekolah-sekolah paling dasar (SD) hanya tersebar di sekitar wilayah kecamatan. Gedung sekolah SMP terhitung satu dua, bahkan ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMP. Gedung sekolah SMA hanya ada satu-satunya sekolah negeri, yaitu SMA Negeri 1 di Sindang. Para orangtua kita lebih bangga memandang kemajuan anaknya dari sisi ekonomi saja, seperti ketika anak menginjak remaja buru-buru diajak ke sawah untuk membantu berbagai kegiatan pertanian seperti mengairi sawah, menyiangi rumput, dan sebagainya. Ketika anak dewasa, lebih banyak pilihan meninggalkan kampung merantau ke kota Jakarta, dengan tanpa bekal yang memadai mencoba mengais rejeki dengan paling banter jadi tukang mi dan nasi goreng keliling.

    Untuk meningkatkan kemajuan IPM pada level rerata di regional Jawa Barat pada masa mendatang memerlukan tiga generasi mendatang dari kita semua. Perlu Pemimpin yang amanah, yang berorientasi pada pembelaan dan pemberdayaan bagi wong cilik. Siapapun tanpa kecuali Kang Yance yang sudah memimpin Indramayu perlu kerja lebih keras lagi.Perbaikan infrasturktur wilayah desa-desa, konektor desa dan kecamatan, dan antar kecamatan-kecamatan, serta kecamatan ke kabupaten menjadi jauh lebih baik dari sekedar merubah indikator pendidikan. Dengan infrastruktur yang baik akan merubah ekonomi masyarakat yang pada gilirannya masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memajukan pendidikan.

    Bravo dan sukses kanggo wong dermayu kabeh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s