Ekonomi Indramayu dan Dilema Sektor Migas

Potensi migas merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Indramayu. Sayangnya, kebanggaan tersebut seringkali membuat kita enggan utuk mengulasnya secara lebih mendalam, sudahkah potensi tersebut memberikan kontribusi yang diharapkan? Selamat membaca.

Indramayu merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan seluruh kegiatan sektor migas dari hulu sampai hilir ada di Indramayu. Di sektor hulu, di Indramayu terdapat beberapa lapangan yang cukup dikenal di indsutri migas, antara lain lapangan Jatibarang dan lapangan Cemara. Sampai tahun 2002, sedikitnya 77 sumur minyak dan 40 sumur gas produktif ada di wilayah ini. Di sektor hilir, terdapat kilang minyak Balongan, satu dari enam kilang minyak yang ada di Indonesia. Kilang yang dibangun pada tahun 1990 dan mulai beroperasi tahun 1994 ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 125 ribu BPSD (barel per steam day). Di komplek UP VI ini juga terdapat unit pemasaran. Kebutuhan BBM Ibu Kota sepenuhnya disuplai dari kilang ini. Sementara itu, pengolahan gas elpiji dilakukan di kilang LPG Mundu VI, dengan kapasitas sekitar 37,3 MMSCFD (juta kaki kubik per day).

Kegiatan ekonomi Indramayu memang sangat dipengaruhi oleh sektor migas. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator. Pertama, dari share PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Indramayu terhadap PDRB Jawa Barat. Dengan memasukkan komponen migas, Indramayu menyumbang sebesar 7,04% PDRB Jawa Barat (2007) dan menempati posisi ke-5 penyumbang terbesar. Peringkat teratas ditempati oleh Bekasi, Bogor, Kota Bandung dan Karawang. Sementara jika tidak memasukkan komponen migas, share Indramayu tidak lebih dari 2,69% dan hanya menduduki posisi 12 dari PDRB kab/kota se-Jawa Barat.

Ke dua, dari komposisi sektor penyumbang nilai PDRB Indramayu itu sendiri. Tahun 1996, sektor migas masih menyumbang sebesar 53,82% dari PDRB. Angka ini cukup fantastis, sekaligus menghawatirkan. Karena bagaimana pun, migas adalah sektor yang sangat rentan terhadap pengaruh eksternal (global), di samping karena memang merupakan unrenewable resources. Pada tahun-tahun berikutnya, peranan sektor migas relatif menurun. Data tahun 2002 menunjukkan kontribusi sektor ini sebesar 45% PDRB, lalu turun lagi pada tahun 2004 menjadi sebesar 44%. Data tahun 2007 menunjukkan sedikit “kejanggalan”, dimana sektor industri menyumbang 41% PDRB, sementara sektro migas terjun bebas dan hanya menyumbang 25% PDRB. Namun, jika kita mengeluarkan sektor migas ini dari perhitungan, ternyata kontribusi sektor industri hanya sebesar 5% PDRB. Artinya industri yang berkembang di tahun 2007 masih berkaitan dengan sektor migas. Kemungkinan ini terkait dengan pembangunan fasilitas pengolahan elpiji di wilayah Indramayu bagian barat (Patrol).

Dilema Sektor Migas dan Sumber Pertumbuhan Alternatif

Kekayaan sumberdaya migas di Indramayu pada dasarnya merupakan anugerah yang besar. Namun, peran sektor migas yang sangat dominan dalam perekonomian Indramayu bisa juga diartikan belum mantapnya struktur perekonomian masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi.

Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa migas merupakan unrenewable resources (sumberdaya tak terbarukan). Suatu saat pasti akan menurun, bahkan habis. Apalagi, lapangan-lapangan di Indramayu termasuk kategori lapangan tua (brown field). Selain itu, kaidah ekonomi sederhana menyatakan bahwa ‘perekonomian yang bergantung pada sektor primer (sumberdaya alam) akan kehilangan daya saingnya dalam jangka panjang’. Pelajaran ini terbukti valid, jika kita berkaca pada perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan pada waktu itu lebih karena ditopang oleh akumulasi modal, dan terutama untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bukan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Hasilnya bisa kita saksikan hari ini, daya saing kita makin melemah, bahkan terhadap sesama negara berkembang seperti China dan India.

Ke dua, sektor migas sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama fluktuasi harga. Volatilitas harga minyak yang tinggi menyebabkan pendapatan Indramayu, baik dari pajak maupun bagi hasil, dari sektor migas cukup sulit diperhitungkan secara pasti. Tahun 2008 merupakan cermin yang jelas bagaimana harga minyak yang sempat meroket pada level US$ 147 per barel, terjun bebas ke angka US$ 38 per barel hanya dalam hitungan minggu. Selain terhadap pendapatan daerah, imbas fluktuasi harga minyak juga meluas ke perekonomian Indramayu secara umum. Tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indramayu sempat terseret ke angkat negatif (-7%) karena anjloknya produktivitas sektor migas. Dalam perekonomian, pertumbuhan negatif mencerminkan keadaan krisis.

Ke tiga, dana perimbangan dari sektor migas persentasenya relatif kecil dibandingkan sumberdaya alam lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat – daerah, daerah penghasil ‘hanya’ menerima sekitar 6%. Artinya, potensi sumberdaya migas sebenarnya kurang mencerminkan pendapatan pemerintah daerah, apalagi pendapatan masyarakat secara keseluruhan, karena sebagian besarnya dibawa ke pusat. Pengecualian untuk beberapa daerah yang potensi migasnya sangat besar, seperti Riau dan Kaltim, pendapatan daerah secara nominal memang cukup besar, meskipun secara persentase relatif kecil.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal penting yang perlu kita siasati. Pertama, bagaimana agar share pendapatan daerah dari sektor migas meningkat. Bukan berarti kita makin meningkatkan ketergantungan terhadap sektor ini, melainkan agar kekayaan alam daerah sebesar mungkin dinikmati oleh masyarakat Indramayu, baik secara langsung melalui peningkatan lapangan kerja di sektor migas, maupun tidak langsung melalui peningkatan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan berpartisipasi dalam pengelolaan migas di daerah. Sesuai dengan ketentuan PP no. 35 tahun 2004 pasal 34, perusahaan minyak yang beroperasi di daerah wajib menawarkan participating interest (penyertaan modal) sebesar 10% kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Ini merupakan peluang, sekaligus tantangan, bagi Indramayu untuk membentuk sebuah BUMD di bidang migas. Untuk menuju ke arah sana, tentu perlu dipersiapkan dengan matang, yang meliputi (a) kesiapan SDM daerah yang memiliki kompetensi di bidang migas dan (b) kesiapan modal, mengingat sektor migas bersifat high cost. Beberapa daerah yang sudah memiliki BUMD di bidang migas antara lain Musi Banyu Asin (Petro Muba), Prabumulih (Petro Prabu), Bojonegoro (Asri Dharma Sejahtera) dan Blora (Blora Patragas Hulu). Kalau mereka bisa, kenapa Indramayu tidak?

Ke dua, memperkuat sektor non migas, terutama pertanian dan kelautan, serta sektor industri yang berbasis kepada dua sektor tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Indramayu merupakan ‘lumbung padi’ Jawa Barat. Data tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi sebesar 13% terhadap PDRB (terbesar ke-3 setelah sektor migas dan industri) dan menyerap sekitar 52% tenaga kerja. Dengan persentase tenaga kerja sebesar itu, selain akan meningkatkan PDRB perkapita, pengembangan sektor pertanian juga sekaligus mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat secara signifikan. Dengan catatan, (a) produktivitas lahan kian meningkat dan (b) tata niaga padi pasca panen diperbaiki, agar petani tidak dirugikan.

Sementara itu, potensi sumberdaya kelautan Indramayu juga tidak kalah menarik. Dengan garis pantai lebih dari 100 km, tentu sebuah potensi yang teramat besar untuk diabaikan. Dibutuhkan asosiasi-asosiasi nelayan yang kuat dan terlembagakan dengan baik, agar (a) para nelayan bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan (bankable) dan (b) adanya peningkatan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien. Di sini, peran pemerintah daerah dibutuhkan lebih dari sekedar pembinaan. Untuk pembangunan di sektor ini, ada baiknya kita juga belajar dari Gorontalo, dengan konsep “Taksi Mina Bahari”-nya. Melalui konsep ini, nelayan diperlakukan seperti supir taksi blue bird. Untuk kapal/perahu, bahan bakar dan perawatannya, serta alat-alat penangkapan ikan, sepenuhnya dikelola oleh lembaga yang dikordinasikan oleh pemerintah daerah, sehingga urusan nelayan menjadi lebih fokus, yaitu bagaimana menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

Sektor terakhir, dan ini yang paling strategis untuk kita kembangkan, adalah sektor industri pengolahan. Menurut Rostow (1975), suatu perekonomian bisa take off jika kontribusi sektor industri sudah mencapai 20% PDRB. Pada tahun 2002, sektor industri menyumbang sebesar 22% PDRB Indramayu. Pada tahun 2004 menurun menjadi 19%. Dengan angka-angka ini, pada dasarnya Indramayu sudah siap take off (tinggal landas). Dengan catatan, pertama, industri yang berkembang merupakan industri padat karya (bukan padat modal seperti industri migas), meskipun dengan tetap mengedepankan produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Ke dua, industri yang berbasiskan sumberdaya pertanian dan kelautan Indramayu, misalnya industri pengolahan ikan, pengolahan mangga dan sebagainya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan diiringi juga dengan distribusi pendapatan yang lebih baik.

Untuk pengembangan sektor industri, sudah pasti dibutuhkan investasi. Untuk itu, persoalannya adalah bagaimana menarik investasi di Indramayu. Upaya itu bisa dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, regulasi yang mendukung. Di era otonomi daerah ini, persoalan birokrasi memang menjadi salah satu penghambat masuknya investor di daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah Indramayu sudah melakukan langkah yang tepat, dengan menerbitkan peraturan daerah tentang perijinan satu pintu. Ke dua, ketersediaan infrastruktur, seperti jalan raya, jaringan dan suplai listrik yang memadai, sarana air bersih, serta infrastruktur telekomunikasi dan jaringan informasi. Ke tiga, faktor keamanan. Indramayu mempunyai track record buruk mengenai persoalan keamanan, terutama pada sekitar pergantian milenium lalu. Beruntung, aparat pemerintahan daerah berhasil mengatasi persoalan tersebut, di samping masyarakat Indramayu sendiri telah menyadari kekeliruan kolektifnya. Agar sektor industri berkembang, faktor keamanan menjadi prasyarat mutlak yang harus dijaga.

Sebagai daerah yang berada di urat nadi Pulau Jawa, topografi yang mendukung, akses jalan yang sangat mudah dan tidak begitu jauh dengan ibu kota, tidak menutup kemungkinan Indramayu di masa-masa mendatang akan menjadi perluasan kawasan industri. Untuk itu, kesiapan SDM daerah menjadi vital. Selama ini, Pemerintah Daerah Indramayu, dengan payung kebijakan Pemerintah Pusat, sudah melakukan upaya-upaya yang mendukung ke arah sana, dengan membangun sekolah-sekolah berbasis kejuruan, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan lainnya. Saya berharap upaya ini bisa terus ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Semoga.

12 thoughts on “Ekonomi Indramayu dan Dilema Sektor Migas

  1. Kalau saya kan bikin blog buat curhat sendiri aja ci, sekalian belajar nulis. Kalau kamu kan lain, bisa dapet duit byk tuh, meskipun isi blognya sendiri gak ngerti, hehe…

  2. Dalam upaya memprcepat investasi di daerah, peran Pemerintah Pusat juga terbilang cukup besar. Hal ini dapat kita lihat, misalnya, dari perkembangan jumlah kab/kota yg telah mengupayakan perijinan satu atap. Di th 2004, baru ada sekitar 5 kab/kota, dan pd th 2008, ada sekitar 348 kab/kota yg menganut sistem perijinan satu atap. Mudah2an ini awal yg baik utk kemajuan daerah ke depan.

  3. Banyak yg berkomentar, kalau kita mau jujur, sektor migaslah yg membikin Indramayu mampu jadi nomer 5 di Jawa-barat dari segi penymbang PDRB.. Daya beli wong Dermayu meningkat tersebab ada sektor industri fital ini….

    maka semestinya Pemkab Indramayu harus memanfaatkan potensi ini sebaik-baiknya… Diantaranya dgn mensynergikan kemampuan alam menyediakan energi yg terbarui yaitu sektor bioenergi… yg turunannya jadi Biopremium, biosolar yg berasal dari etanol hasil fermentasi dari sari tumbuhan dan tanaman berbuah seperti tanaman singkong, jarak pagar dan kalau perlu persawahan Indramayu disulap jadi sektor perkebunan kelapa sawit penghasil minyak sawit yg bisa diolah jadi etanol … dan hal ini bisa dimixkan dgn yg dihasilkan oleh unit pengolahan minyak Balongan…

    Indramayu berpotensi sektor perkebunan, tersebab tanah yg subur terutama tanaman singkong, mangga dan tanaman penghasil kayu putih…

    kalau seandainya PEMKAB INDRAMAYU mau menseriusi sektor bioenergi, ini adalah sebuah tindakan pioner dan revolusioner dibidang pembaruan potensi alam Indramayu… dan hasilnya pasti luar biasa sebagaimana kota-kota di Brazil penghasil etanol-etanol yg dirobah jadi bioenergi terbarukan….

    Joe

    Perantau Minang Indramayu

    • Ide yg menarik mas. Cuma kita harus ingat, Pertamina Balongan bukan milik Pemda. Apa yg dilakukan di Balongan adalah sepenuhnya kewenangan “Jakarta”. Pertamina sendiri sudah memiliki “road map” utk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) ini.
      Catatan ke dua, pengembangan bioetanol atau biosolar tidak bebas resiko. Pengembangan BBN di dunia terbukti menaikkan harga pangan dunia, akibat “perebutan” lahan antara tanaman pangan dan tanaman utk BBN. Harga minyak goreng melonjak, akibat berebut bahan baku CPO (sawit) dg BBN. Begitu juga dg gandum, tebu dll. Penanaman jarak pagar juga kerap dilakukan dengan pembukaan lahan hutan besar-besaran. Resiko penggundulan hutan tdk dapat dihindari.
      Karena resiko ini, Pemerintah kita jg tdk terlalu ambisius utk menggantikan semua BBM dg BBN. Sampai tahun 2025, targetnya “hanya” sekitar 15% BBM (kalao tdk salah) yg akan digantikan oleh BBN.
      Utk kasus Indramayu, bisa saja dikembangkan kebun singkong dll utk bioenergi. Tetapi perlu dicatat juga, utk menghasilkan bioetanol sampai pd skala yg diinginkan, dibutuhkan lahan yg tidak sedikit. Lahan utk tanaman pangan bisa tergerus. Mengembangkan tanaman bioenergi di Indramayu berisiko mengganggu pasokan beras nasional. Harga beras nasional bisa melonjak. Kestabilan sosial politik bisa terganggu.
      Saya melihat strategi pengembangan bioenergi ini lebih tepat dilakukan secara nasional. Dg demikian, Pemerintah bisa memanfaatkan lahan2 yg tdk produktif di luar jawa. Lahan di Jawa secara umum sudah terlalu “sesak” utk pemukiman dan tanaman pangan, khususnya beras. Sementara ada jutaan hektar lahan tdk produktif di luar Jawa sana.
      Btw, trims utk diskusi yg menarik ini. Ditunggu komen2 selanjutnya..
      Salam dari Indramayu.

  4. Ya, memang Pertamina adalah Perusahaan Negara, bukan milik Pemda Setempat… Hanya saja, seandainya potensi dari Migas setempat disynergikan dgn Potensi terbarukan, semua orang akan berpendapat ini adalah sebuah TEROBOSAN dari sesuatu yg dianggap biasa…Revolusioner

    Nah, PEMDA Indramayu seandainya sadar dgn potensi alam yg subur, mampu menjadikan alam, tanah dan lahan kosong di Indramayu sebagai sumber energi terbarukan yaitu Bioenergi hasil dari fermentasi tanaman dan tumbuhan, maka akan luar biasa hasilnya dan akan muncul berbagai multiplayer effek atau beragam imbas positif dari hal ini….

    Sekarang berdasar hasil penelitian bahkan sampah mangga,nanas, sekam padi dll bisa dijadikan etanol penghasil energi bagi kendaraan bermotor… Indramayu yg penghasil beras terbesar di jawa Barat bahkan di Jawa, juga penghasil mangga terbesar di Indonesia malah bisa menjadikan ampas padi, sampah mangga untuk dijadikan etanol sumber energi… kenapa tidak?

    Sekarang tinggal dicari dgn cara apa semua potensi ini bisa diolah lebih cepat, lebih besar volume dan lebih bagus untuk dijadikan sumber energi baru…

    Malah untuk tanaman singkong, waduh dimanapun ditanam di Indramayu pasti tumbuh cepat… potensi lagi…

    Dan karakter orang Indramayu, saya lihat amat suka dgn tani dan kebun.. sebab lebih dari 50% orang sini adalah petani… maka kemungkinan seandainya bisa diajak mendiversifikasikan lahannya dgn panen disalurkan ke perusahaan bioenergi milik Pemda, dan dgn penghasilan yg lebih baik dari pada hasil tani, maka saya perkirakan mereka akan bersedia menjadikan lahan mereka jadi lahan perkebunan bioenergi…

    Dan saya perkirakan juga kehidupan para petani di Indramayu akan lebih baik sebab perkebunan tidak terlalu rentan terhadap faktor cuaca baik itu hujan maupun banjir…

    nah memang ini adalah kebijakan top down dari Pemda sendiri bukan inisiatif warga.. Pemda barangkali bisa mendirikan sebuah perusahaan daerah penghasil bioenergi, bioetanol juga biogas sebagaimana perusahaan air minum. Pemda bisa memprakarsai terbentuknya sebuah perusahaan Bioenergi milik sendiri..

    Dan saya pernah baca perspektif dari seorang direktur Pertamina bahwa andai ada yg produksi bioetanol, Pertamina siap akan terima berapapun volume produksinya…. Ini adalah lampu hijau dari Perusahaan Migas negara…

    Dan nah ini menarik untuk kita diskusikan, apakah pasokan padi nasional akan terganggu seandainya Pemda Indramayu maju dgn ketetapan mengalih lahankan pertanian ke perkebunan bioenergi?

    Pendapat saya, sekarang sedang terjadi secara perlahan-lahan perobahan selera rakyat Indonesia dari nasi ke bahan-bahan dasar lain yaitu mie dari gandum dan singkong bahan tapioka penghasil kue-kue…

    Untuk jangka panjang, pasokan bahan gandum dan tepung singkong akan meningkat dan beras akan menurun tersebab perobahan pola makan… Diversifikasi pangan akan terjadi…

    Demikian, silahkan dikomentari…

    Joe

    Perantau Minang di Indramayu

    • Isu bioenergi bukan barang baru mas, begitu juga pengembangan geothermal. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Secara sains maupun engineering, memang banyak sekali tanaman yg bisa menghasilkan bioenergi. Itu tdk masalah. Persoalannya bukan bisa atau tidak membuatnya, tetapi bagaimana hasil itu dipasarkan?

      Harga bioenergi masih belum ekonomis. Itulah yg membuat industri bioenergi sulit berkembang. Perusahaan raksasa minyak, Medco, juga sudah jauh2 hari terjun di bidang ini. Juga banyak perusahaan2 yg lebih kecil terjun di bidang ini. Tetapi mereka sampai saat ini sulit berkembang. sekali lagi, masalahnya adalah harga pasar bioenergi yang jauh lebih tinggi dari BBM.

      Jadi, masalahnya tidak simpel, tinggal membuat thok. Ini ada kaitannya juga dg kebijakan energi nasional. Pemerintah pusat harus memberikan subsidi yg memadai agar industri bioenergi berkembang dan mampu bersaing dg BBM. Kalau Pertamina tidak jadi masalah, karena dia penguasa BBM. Dia tinggal mencampur bioenergi ke dalam BBM non subsidi mereka. Harganya jelas lebih tinggi. Tetapi Pertamina sudah punya infrastruktur pemasaran Bio-BBM itu.

      Lha, kalau Pemda Indramayu mau terjun ke situ, bagaimana?

      Ada dua persoalan. Pertama, seperti yg saya sampaikan tadi, bahwa bioenergi masih mahal. Pemda Indramayu mungkin bisa membuat, tetapi apa bisa memasarkan? Ke mana dipasarkannya? Mau dijual ke Pertamina? Pertamina pun daya serapnya masih terbatas. Biosolar atau biopremium komposisi BBN-nya hanya 5%, itu pun volumenya kecil sekali. Kalau harga BBM lebih murah, kenapa mesti beli Biosolar atau Biopremium yg lebih mahal? Inilah prinsip sebagian besar masyarakat kita. Untuk Indramayu, jelas pasarnya kecil sekali. Biosolar atau biopremium sementara ini masih menjadi konsumsi masyarakat kelas “menengah ke atas”.

      Ke dua, untuk mencapai skala keekonomiannya, dibutuhkan lahan yg tidak sedikit. Lahan padi bisa tergerus. Kecuali kalau Pemda Indramayu hanya mau bisnis “eceran” bioenergi. Asal menghasilkan saja, berapa liter pun gak masalah. Tetapi apa untungnya? Kalau tanaman bioenergi itu ditanam di lahan yg sama sekali tidak produktif, tdk jadi masalah. Tetapi sy kurang sependapat jika lahan padi dikonversi menjadi kebun bioetanol. Masih ada jutaan hektar lahan nganggur di luar Jawa, yg bisa ditanami tanpa harus mengganggu pasokan beras dan pangan nasional. Sy konsen dg pasokan beras nasional, karena nyatanya Indonesia masih kekurangan beras. Kecuali pada tahun 1984 dan tahun 2008 kemaren yg oleh Pemerintah kita dinyatakan “surplus” beras.

      Terakhir, mas Joe mengatakan akan terjadi diversifikasi pangan. Apa betul itu? Masyarakat kita masih makan nasi mas. Kalau ada yg makan mie atau kue2, itu hanya “ngemil” saja. Bagi sebagian masayarakat yg sudah “ngota”, makan mie, sphageti, burger, dsb itu hanya life style saja. Di rumah pasti dia makan nasi juga kalau laper. Perlu juga digaris bawahi, bahwa gandum atau terigu kita sebagian besarnya impor. Menggantungkan pangan pada komoditas impor amat berisiko. Jika terjadi embargo, kelaparan lah kita semua.

      Dalam lingkup nasional, yg terjadi malah sebaliknya. Orang madura mulai makan beras. Orang sulawesi juga makan beras. Papua juga. Padahal sebelumnya kita mengenal jagung, sagu, gandum, singkong, sebagai makanan pokok masyarakat suku atau daerah tertentu, kini semua berbondong-bondong makan beras. Fenomena ini terjadi sejak Orde Baru dan menjadikan beras sebagai pangan utama. Fenomena ini sudha banyak disorot oleh pakar pertanian. Kita dianggap gagal melakukan diversifikasi. dan sampai saat ini, tdk ada upaya sistematis dari Pemerintah utk menuju ke arah sana.

      Sekian dulu mas, gampang di sambung lagi..

  5. Memang selama ini telah terjadi Politik beras atau berasnisasi… seakan-akan tidak makan nasi belum orang Indonesia… padahal kalau kita lihat kwalitas beras nasional dibanding pola makan bangsa Internasional terlihat ketertinggalan kita dalam hal gizi…

    Pemakan roti dari gandum juga pemakan kentang termasuk penyuka keju, hampir rata-rata perkembangan otak mereka lebih bagus dibanding pemakan nasi…

    maka dari dulu saya menentang hal ini, sehingga memunculkan ketergantungan tinggi pada produksi beras dan jikapun tidak cukup, jalan lain adalah impor beras.. hal ini menunjukkan orang Indonesia rata-rata tidak kreatif dlm hal memenuhi suara lambungnya… kalo kerincongan jalan satu-satunya adalah makan nasi… ini mentality yg harus dirombak kalau kita tidak ingin terjebak pada satu pola bahan pangan…

    Nah, untuk menjadikan suatu daerah terbebas dari pola ini, bisa saja singkong atau jagung dijadikan bahan utama… toh tidak kalah bergizi… sambil menyelam minum air… sambil tanam singkong untuk kebutuhan pangan, bisa juga dioleh jadi bioenergi terbarukan…

    Yg dibutuhkan aadlah kreatifitas mengolah bahan pangan untuk kebutuhan harian.. saya pernah 3 hari tidak makan nasi, masih lumayan baik dalam beraktifitas… Maka PEMDA INDRAMAYU, seandainya menjadikan kawasan Indramayu adalah kawasan Diversifikasi pangan, singkong yg lumayan tumbuh baik bisa dijadikan alternatif terkuat sambil menjadikan singkong juga selaku sumply bahan mentah untuk bioenergi..

    Seandainya tanaman lain seperti jarak pagar, atau kelapa sawit juga dalam uji coba bisa tumbuh baik, nah hal ini bisa berbuah multypler effek juga… bisa jadi akan ada industri pengolahan kelapa sawit untuk minyak goreng sekaligus juga industri bioenergi penghasil bensin.. luar biasa ini… Indramayu telah maju keabad 21, bukan hanya berkutat di era agraris tok..

    Abad 21 ditandai dgn era informatika, teknologi ruang angkasa, stemcell, daur ulang dan pasti bioenergi terbarukan… 50 thn lagi minyak bumi akan berkurang jauh, sementara laju kebutuhan minyak makin hari makin bertambah besar saja..

    Seandainya PEMDA INDARMAYU, maju dgn semangat Raden Aria Wiralodra merambah belukar jadi pemukiman, maka bisa-bisa ini adalah yg pertama di Indonesia sebuah kabupaten yg dulunya terisolir dan terabaikan untuk menjadi contoh ttg semangat pembaruan lingkungan… mungkin barangkali malahan orang luar negeri akan belajar pada PEMDA iNDRAMAYU ttg pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lahan produktif untuk bioenergi… luar biasa… diluar kebiasaan!

    Dalam hal pemasaran, saya kira bisa dgn bekerja sama dgn pihak swasta yg berpengalaman untuk memasarkan, juga berkemungkinan besar pertamina balongan akan bersedia menampung produksi dari perusahaan daerah Indramayu tersebab banyak hal terutama kedekatan lokasi, kemudahan akses jalan, dan tekad pertamina untuk mengurangi pemakaian BBM hasil dari minyak bumi bisa jadi dorongan untuk memanfaatkan hasil dari bionergi keluaran per.daerah…

    Dan saya kira malah pegawai PEMDA INDRAMAYU yg jumlahnya ribuan bisa diharuskan untuk mengkonsumsi bensin olahan PD.Indramayu yaitu dgn penetapan kupon 5 atau 10 liter setiap bulan untuk masing-masing pegawai dgn cara potong gaji tiap bulan senilai 5-10 ltr bagi yg punya kendaraan bermotor… Jadi pegawai PEMDA sendiri bisa jadi saluran pemasaran yg utama…

    Sementara banyak yg sudah membuktikan, bahwa kinerja mesin kendaraan akan lebih baik dgn pakai biopremium atau biosolar.. ketika kwalitas berbicara maka harga bisa menjadi urutan yg ke2 sebagaimana air minum AQUA yg lebih mahal dibanding merk lainnya…

    Demikian mas, silahkan dikomentari kalau ada pendapat lain…

    Joe

    Perantau Minang di Indramayu

    • Singkat saja mas, karena paparan sy sebelumnya sudah cukup jelas. Sebagian sudah sy jawab juga di atas.

      Pertama, merubah pangan pokok masyarakat Indramayu ke selain beras tidak mudah mas. Bukan masalah kreativitas, tetapi culture. Sy angkat 4 jempol kalau ada pemimpin Indramayu yg bisa merubah pola makan masyarakat Indramayu kpd selain beras. Ingat, implikasi sosial-politiknya juga tdk sederhana.

      Ke dua, masalah PNS di Indramyu yg harus “potong” gaji utk membayar biosolar dan biopremium yg lebih mahal, di saat gaji mereka pas-pasan, sy juga akan angkat 4 jempol kalau kebijakan itu berhasil.
      Sebagai catatan, Pertamina saja masih merugi hampir 200 milyar tiap tahun utk biopremium dan biosolar ini. Lha, apa Pemda mau rugi juga? apa PNS mau nombok juga demi “kwalitas” mesin2 mobil dan motornya?

      Idiom “ketika kwalitas berbicara maka harga bisa menjadi urutan yg ke-2” itu berlaku bagi org yg tidak lagi pusing dg masalah “perutnya”..

      Demikian mas..monggo ditanggapi..

  6. Memang saya kira perjalanan bioetanol ini amat penuh persoalan, terutama masalah bahan baku, pemasaran dan harga…

    tapi kecendrungan harga minyak mentah dunia pasti akan terus mengalami kenaikan tersebab kebutuhan atau demand selalu melebihi supply… pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan industri rumah tangga termasuk disini kebutuhan dunia penerbangan makin lama makin tinggi, maka kemungkinan ini pasti tidak akan lagi mencukupi untuk supply dari minyak murni hasil dari minyak bumi… nah ini peluang saya kira…

    Kalau untuk kawasan indramayu, kita bisa amati bahwa semakin lama jalanan di Indramayu makin lama makin sesak oleh asap kendaraan.. Setiap TKW yg pulang bawa uang lumayan, pasti beli satu motor.. Pegawai Negeri yg cukup punya uang akan beli satu motor juga… Jadi kebutuhan itu tetap tinggi seiring pertambahan kendaraan di Indramayu…

    saya amati untuk kota Indramayu saja, SPBU setempat malah terjadi tutup buka tersebab kurangnya pasokan minyak baik itu premium maupun solar.. padahal wilayah ini dekat dgn unit pengolahan minyak balongan…

    Maka ada kemungkinan baik kedepannya seandainya pemerintah Indramayu berani melakukan terobosan membuka sebuah tempat pengolahan Minyak Bioenergi dimana dgn konsumen utama adalah pegawai pemda sendiri… toh seandainya agak mahal sedikit 5 liter wajib tuk kendaraan roda dua dan 10 ltr tuk mobil milik Pemda, saya kira tidak akan berpotensi menciptakan kemiskinan… Tentunya ketentuan ini tidak diharuskan bagi pegawai yg tidak punya kendaraan…

    Sambil begitu, bisa diajak masyarakat umum untuk ikut mencoba memakaikan untuk pada kendaraan umum yg jika positif pasti akan terus menerus atau paling tidak selang selingi dgn bensin biasa….

    Ini peluang saya kira dan bukan suatu yg tidak mungkin…

    Keberhasilan adalah wujud dari kemampuan mengatasi problem…. lingkungan sudah rusak oleh pembakaran hasil dari minyak bumi, dan solusinya saya kira adalah bioenergi…

    Joe

    Perantau Minang di Indramayu

    • Kalau soal harga BBM akan terus naik dan suatu saat akan “habis”, memang demikian kondisinya. Sy juga sudah jelaskan hal itu di artikel tsb di atas dan beberapa artikel lainnya di blog ini.

      Bahwa ketergantungan kpd BBM harus “diputus”, barangkali semua org sepakat dg itu. Dunia pun sangat konsen utk mencari pengganti minyak, terutama AS yg sudah “kecanduan” minyak.

      Bahwa bioenergi adalah “salah satu” peluang di masa depan, mungkin sebagian besar org juga sepakat dg hal ini, termasuk saya. Bahwa lingkungan rusak akibat penggunaan BBM, itu juga sudah “diamini” oleh byk orang. Tdk ada perbedaan pendapat yg berarti di situ.

      Maksud penekanan sy di sini adalah, bahwa kebiajakan pengembangan bioenergi ini harus dimulai dari lingkup nasional, bukan regional (kab/kota/provinsi). Pemerintah pusat lah yg seharusnya menciptakan payung kebijakan, terutama menyangkut 2 hal:

      Pertama, kebijakan subsidi utk industri bioenergi. Selama BBM tetap disubsidi besar2an, sementara bioenergi tidak, maka jangan berharap industri bioenergi akan berkembang! Kecuali pada saat harga minyak dunia sudah stabil di atas 200 dolar per barrel. Entah kapan itu!

      Ke dua, terkait kebijakan tata ruang dan tata guna lahan. Ini harus dilakukan secara nasional. Jika daerah2 penghasil pangan berbondong-bondong mengkonversi lahannya utk bioenergi, siap2 saja kita “makan bioetanol” sebagai pengganti beras. Sementara kita menyaksikan jutaah hektar (ini sy ulangi beberapa kali) lahan di luar jawa nganggur.

      Untuk itu, jika ada daerah (Indramayu?) yg “nyelonong” mengembangkan bioenergi tanpa basis kebijakan nasional yg jelas, siap2 saja menanggung sedikitnya 2 kerugian:

      Pertama, seperti yg dialami Pertamina, menderita kerugian dari industri bioenergi tsb.

      Ke dua, pasokan beras terganggu. Kecuali, sekali lagi kecuali, hanya jika Indramayu memanfaatkan lahan2 yg sama sekali tdk produktif atau produk2 sampah organik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s