Nasib Gas Donggi-Senoro

Setelah melalui proses yang alot, maju-mundur, akhirnya diputuskan oleh kementrian ESDM bahwa 25-30% gas donggi-senoro diperuntukkan bagi kebutuhan domestik. Seandainya pak JK waktu itu tidak bersikukuh bahwa gas alam harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, mungkin ceritanya akan seperti gas tangguh beberapa tahun silam. Semuanya adem ayem, meskipun gas tangguh itu diobral ke kilang di China hanya dengan US$ 2 dollar AS per MMBTU. Yang menjual adalah perusahaan asing patungan Inggris-Amerika, dan kilang yang ada di China itu pun, konon, milik mereka juga. Sebuah permainan dagang “kelas dunia”.

Domain pengelolaan gas donggi-senoro bisa dipisahkan menjadi dua: hulu dan hilir. Di sektor hulu, lapangan Senoro-Toili dikelola oleh gabungan Pertamina-Medco (join operating body), masing-masing memegang interest 50%. Sementara lapangan Matindok berada dalam pengelolaan Pertamina 100%. Jadi, meskipun digembar-gemborkan bahwa investasi pengelolaan gas donggi-senoro ini cukup besar, sekitar US$ 2 milyar dollar AS, tetapi toh terbukti kita mampu. Dari situ terlihat jelas, bahwa kepemilikan gas donggi-senoro ini sebenarnya 100% nasional: pemerintah, BUMN dan swasta nasional. Tidak ada perusahaan asing di dalamnya. Sampai di sini, tidak ada keharusan bahwa gas itu mesti kita ekspor ke Jepang.

Masalah bermula ketika ada rencana gas itu akan dicairkan (menjadi LNG). Untuk membangun kilang LNG, masih dibutuhkan investasi tambahan sekitar US$ 1,7 milyar dollar AS. Untuk itu, diadakanlah tender untuk pembangunan kilang LNG tersebut. Singkat cerita, akhirnya tender proyek kilang itu dimenangkan oleh konsorsium Mitsubishi, Pertamina dan Medco. Karena Mitsubishi yang mendanai lebih besar, maka kepemilikannya menjadi mayoritas, yakni 51%. Sementara Pertamina dan Medco masing-masing memegang interest sebesar 29% dan 20%.

Sebelum jauh masuk ke kemelut gas itu mau dikemanakan, sebenarnya terjadi masalah terkait transparansi proses tender pembuatan kilang LNG itu sendiri. Kabarnya konsorsium Mitsubishi cs. sebetulnya menawarkan harga yang jauh lebih tinggi. Sementara peserta tender lainnya memberikan harga yang jauh lebih rendah, serta tidak kalah dari sisi kemampuan teknisnya untuk membangun kilang. Siapa yang meragukan kemampuan Rekin? Lalu pertanyaannya, mengapa mereka yang menang? Dugaan adanya black box dalam proses tender inilah yang membuat KPPU berniat untuk melakukan semacam investigasi untuk memastikan, benarkah ada kongkalingkong di dalamnya? Memang, sejauh ini, belum ada bukti.

Berkat masuknya Mitsubishi inilah, masalah mulai timbul. Mereka meminta agar gas yang sudah dicairkan itu dijual ke negara mereka. Awalnya 100% mau diekspor, tetapi pak JK waktu itu segera bereaksi dan memerintahkan agar gas donggi-senoro diutamakan untuk kepentingan domestik. Konsorsium yang terlihat sudah bersepakat untuk mengekspor seluruh gas itu pun menjadi urung. Polemik pun dimulai.

Indonesia kaya akan sumber gas alam, jauh melebihi kekayaan minyak bumi. Tetapi realitasnya industri kita malah kelangkaan gas. Pabrik pupuk di Aceh sudah tutup akibat shortage gas. PLN pun masih menggunakan BBM untuk menggerakkan sebagian besar generator mereka, padahal sumber gas melimpah dan biayanya akan jauh lebih murah. Pak JK pun berinisiatif bahwa gas donggi-senoro itu bisa dimanfaatkan untuk pabrik pupuk, dan berniat akan membangunnya di dekat area operasi lapangan Donggi-Senoro.

Alasan pak JK memang sangat rasional. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengekspor besar-besaran gas alam kita, sementara industri dalam negeri sekarat kekurangan gas. Tetapi kemudian timbul persoalan, “berapakah harga yang disanggupi oleh pasar domestik?”. Jepang sudah menyanggupi untuk membeli dengan harga cukup bagus: USD 6/MMBTU. Sementara konsumen domestik kabarnya hanya menyanggupi di bawah USD 5/MMBTU. Jadilah persoalan ini cukup lama terkatung-katung, akibat dilema antara kebutuhan domestik dan kesanggupan untuk membayar harga gas yang ditawarkan. Kebekuan itu mencair, tatkala PLN menyanggupi bahkan hingga harga USD 9/MMBTU.

Satu masalah selesai. Lalu, problem berikutnya adalah: berapa porsi untuk pasar domestik? Masalah ini juga cukup alot. Akhirnya belakangan diputuskanlah angka 25-30% gas untuk domestik. Angka ini muncul dari mana? Entahlah. Yang pasti, UU Migas memang menyebutkan kewajiban memenuhi kebutuhan domestik hanya 25%. Sisanya terserah para kontraktor itu mau dikemanakan.

Pertanyaan saya, mengapa tidak 49% untuk domestik? Karena keterbatasan daya serap pasar domestik? Wallahu a’lam. Saya belum punya datanya. Yang pasti, seharusnya penjualan gas untuk domestik bisa mencapai minimum 49%. Alasannya sederhana saja. Pertama, dalam konsorsium itu, Pertamina dan Medco, selaku perusahaan nasional, memegang 49% interest. Toh, pasar domestik juga sudah menyanggupi membeli dengan harga keekonomiannya. Bandingkan dengan gas tangguh yang hanya dihargai USD 2-3/MMBTU saja. Gas dan keuntungannya dinikmati oleh orang lain, di tengah kekurangan pasokan gas dalam negeri. Memprihatinkan sekali.

Ke dua, jika kita bisa membangun terminal LNG di Jawa, maka kapasitas serap domestik akan menjadi sangat besar. Jika ketersediaan gas melimpah, tentu semua industri akan beralih ke gas. Dengan demikian, pasar akan tercipta dengan sendirinya. Industri domestik akan tumbuh lebih cepat, karena adanya sumber energi yang jauh lebih murah ketimbang BBM ini. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan mengekspor sebagian besar gas itu keluar, kalau kita berniat mau membangun industri negeri ini ke depan.